Category Archives: maritim

Bupati Buton Selatan Undang Investasi Sektor Perikanan dan Pariwisata

03 Aug 18
admin
No Comments

Jakarta, 3/8/2018, Bupati Buton Selatan, Bpk Arusani, di Jakarta mengundang investasi masuk dalam sektor unggulan bidang perikanan dan pariwisata bahari. Hal itu disampaikan dalam ekspose profil dan peluang investasi di kabupaten pemekaran yang baru berumur 4 tahun tersebut.

Pelantikan Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, MT sebagai Kepala BPH Migas periode 2016-2020

26 May 17
admin
No Comments

kabphmigas

Selamat dan Sukses
atas pelantikan

Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, MT

sebagai

Kepala BPH Migas periode 2016-2020

Semoga diberikan kekuatan dan perlindungan Allah SWT dalam menjalankan tugasnya.

 

*) BPH MIGAS:

  • Sebagai badan independen yaitu Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang selanjutnya Badan ini disebut Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) (Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002)
  • Melaksanakan tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa guna menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI dan mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri (UU 22/2001)

Think Tank Poros Maritim 28.04.2017

28 Apr 17
admin
No Comments

Think Tank Poros Maritim

 NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

28.04.2017

 

  1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Widjaja menyatakan akan membangun 10 pangkalan pendaratan ikan (PPI) sungai tahun ini, dan telah menganggarkan dana sebesar Rp 25 miliar. 10 PPI tersebut akan dibangun di sungai Musi, Batanghari, Kapuas, Serayu, Bengawan Solo, Brantas, Mahakam, Kampar, Siak, dan Citanduy. Pemerintah akan mengelola 10 PPI sebagai wilayah pengelolaan perikanan perairan umum daratan (WPP PUD). Jika 10 pangkalan ikan sungai terbangun, produksi perikanan darat tahun ini bisa digenjot hingga Rp 23,1 triliun, jumlah ini melonjak dua kali lipat dari target semula sebesar Rp 11,6 triliun. Pembangunan PPI ini bertujuan untuk memperbaiki pendataan dan tata kelola perikanan darat yang selama ini belum dikelola pemerintah.
  2. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan dengan kedatangan kapal CMA CGM Otello dengan kapasitas kapal 8.238 Teus -kapal petikemas terbesar pertama di Indonesia rute pelayaran langsung Jakarta – Los Angeles di, akan meningkatkan efisiensi logistik yaitu dari segi harga akan mengalami penurunan sebesar 20% hingga 30% dan dari segi waktu mencapai 10 hari. Harapannya kedepan tingkat persaingan Pebuhan Tanjung Priok akan menjadi tidak kalah dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, dan terus meningkatkan efisiensi dengan menetapkan biaya yang lebih kompetitif. Pelabuhan Tanjung Priok saat ini dapat melayani 6 juta Teus per tahun, dan ditargetkan 2 tahun lagi, PT Pelindo II dapat melayani kargo sebanyak 12 juta Teus.
  3. KKP mendorong BUMN untuk masuk ke sektor kelautan dan perikanan. Sebab sejak gencar menggalakan pemberantasan illegal fishing, diakui terjadi kekosongan dalam rantai produksi dan distribusi sektor ini. BUMN tersebut diantaranya PT Perikanan Nusantara (Persero) dan Perum Perindo untuk mengadakan kapal angkut lengkap dengan cold storage. Selain itu, KKP juga akan menjajaki PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebagai operator kapal program tol laut untuk menunjang distribusi perikanan, dengan kebutuhan pengadaan kapal feeder akan disediakan oleh KKP. Tahun ini KKP mengalokasikan sebesar Rp 1,4 Triliun dari pagu anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk kegiatan prioritas di bidang perikanan tangkap, dan digunakan khusus untuk para stakeholder di bidang perikanan tangkap yakni berupa pengadaan 1.080 unit kapal perikanan, 2.990 unit alat penangkap ikan dan 500 ribu premi asuransi nelayan, serta pengembangan 4 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
  4. PT PLN (Persero) akan membangun pembangkit listrik di Pulau Morotai untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di salah satu pulau terluar ini, dimana dari catatan rancangan awal masterplan, KEK Morotai akan fokus pada industri kelautan perikanan dan pariwisata bahari. Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN Haryanto WS menuturkan bahwa pembangkit yang akan dibangun di KEK Morotai bertenaga mesin gas (PLTMG) berkapasitas 10 Mega Watt (MW), yang akan dikembangkan oleh salah satu pengembang di KEK Morotai, dimana sampai saat ini proses pembangunan PLTMG di KEK Morotai ini sudah sampai proses pembebasan lahan. Sebagai catatan permasalahan infrastruktur kerap menjadi kendala dalam pengembakan KEK. Salah satu yang disorotinya adalah KEK Morotai yang memerlukan dukungan sarana infrastruktur, seperti pelabuhan, gudang logistic, cold storage, dan pembangkit listrik.
  5. Pasar Tuna Amerika Serikat semakin selektif dan ketat, termasuk keharusan kebijakan perikanan ramah lingkungan dan berkelanjutan dari negara asal, termasuk Indonesia. Diantaranya adalah termasuk apakah metode penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap tuna dapat membahayakan kehidupan biota laut lainnya, apakah nelayan menghindari baycath hiu dan apakah AS dapat melacak ketelusuran produk tuna dari laut mana.

 

Check our Newsletter

Think Tank Poros Maritim 27.04.2017

26 Apr 17
admin
No Comments

Think Tank Poros Maritim

 NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

27.04.2017

 

  1. Menkomar, Luhut B Pandjaitan berharap perusahaan pelayaran dapat menambah jadwal dan armada kapal roro dalam mendukung tol laut, terutama memaksimalkan layanan untuk mengalihkan jalur transportasi darat ke jalur laut lintas Jakarta-Surabaya, sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas darat. Senada Menkomar, kajian dari Pormar Indonesia, angkutan barang dengan truk via jalan raya sudah mendesak dialihkan melalui jalur kereta api dan angkutan laut, karena dinilai dan terbukti lebih efisen. Selain mengurangi kemacetan jalur darat, terjadi penghematan BBM karena berkurang kemacetan juga mengurangi kerusakan jalan darat karena kelebihan tonase angkutan truk ini. Disamping itu, walaupun secara biaya relatif sama, namun waktu tempuh yang bisa lebih singkat juga memberi keuntungan bagi pengusaha, selain juga jaminan asuransi yang lebih pasti jika menggnnaka jalur angkutan laut maupun kereta api. Bahkan jalur ini bisa diperluas selain trans Jawa juga jalur Jawa-Sumatera dan Jawa-Bali-NTB-NTT yang selama ini masih kerap dilayani jalur darat.
  2. Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Wijaya menargetkan tahun 2017 ini dapat merevitalisasi 36 pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia. Rinciannya, 16 Tempat Pengolahan Ikan (TPI) Pusat dengan anggaran revitalisasi sebesar Rp 59,7 miliar, dan 20 TPI daerah dengan anggaran Rp 20 miliar. Pelabuhan yang direvitalisasi antara lain di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan. Dengan perbaikan pelabuhan ini, diharapkan target produksi perikanan tangkap bisa meningkat dari 6,8 juta ton pada 2016 menjadi 7,8 juta ton pada 2017. Tercatat terdapat 816 pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 483 pelabuhan dinyatakan layak pakai, dan 333 pelabuhan lainnya dinyatakan tidak layak.
  3. Para praktisi maritime mendorong Pemerintah untuk bisa memaksimalkan peran perbankan pelat merah agar bersedia mengucurkan kredit ke sektor pelayaran dengan mudah dengan dipayungi regulasi. Praktisi Maritime Indonesia menyambut baik Rencana Bisnis Bank (RBB) oleh OJK untuk mengarahkan sedikitnya 22 bank bermodal besar untuk masuk ke sektor maritim. Dalam catatan Praktisi Maritim Indonesiaan, total kredit perbankan di Indonesia hingga 2014 mencapai Rp 3.600 triliun, dimana penyaluran kredit sektor kemaritiman hanya 2,36% atau Rp 85 triliun.
  4. Sejak akhir 2014 hingga kini, Indonesia tercatat telah meledakkan dan menenggelamkan 318 kapal ikan berukuran besar. Kapal-kapal pencuri ikan itu berasal dari berbagai negara antara lain Vietnam, Filipina, Tiongkok, Malaysia, Thailand, dan Papua New Guinea. Kebijakan tegas dan berani ini membuat illegal fishing di Indonesia menurun drastis, dan dampaknya, salah satunya pasokan ikan ke industri pengolahan di sejumlah negara turun drastis. Thai Union Group PCL, perusahaan pengalengan tuna terbesar dunia yang bermarkas di Thailand dengan pendapatan dari penangkapan tuna mencapai 3,44 miliar dollar AS pada 2014. Perusahaan perikanan asal Tiongkok, Pingtan Marine Enterprise, pendapatannya anjlok drastis, tercatat pada tahun 2014 pendapatan Pingtan mencapai 233,4 juta dollar AS, mamun pada 2015, pendapatannya merosot hingga 74 % menjadi hanya 60,7 juta dollar AS dan makin diperkirakan merosot pada 2016. Lebih dari 50 % perusahaan perikanan di Pelabuhan General Santos Filipina bangkrut akibat berkurangnya pasokan ikan dari Indonesia, khususnya dari Bitung atau melalui transshipment. Perusahaan yang cukup besar tersebut antara lain RD Tuna Ventures Inc, San Andres Fishing Industries Inc, Santa Monica Inc, Pamalario Inc, Starcky Ventures Inc, Virgo Inc, dan Kemball Inc. Selain itu, lebih dari 100 perusahaan perikanan di Filipina anjlok usahanya dan terancam bangkrut.
  5. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Wijaya, mengungkapkan salah satu penyebab tidak optimalnya hasil perikanan di Indonesia, adalah karena banyaknya pelabuhan perikanan di Indonesia yang tidak beroperasi/terbelangkai yang rata-rata karena tidak digunakan oleh nelayan yang umumnya jauh dari pasar. Berdasar data Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) KKP, saat ini ada 220 pelabuhan milik Pemda kabupaten/kota yang statusnya belum operasional. Sementara untuk yang dibangun Pemda provinsi ada 6 yang statusnya belum operasional. Selain status belum beroperasi meski sudah dibangun lama, KKP juga mencatat pelabuhan ikan yang statusnya tidak operasional meliputi 220 pelabuhan yang dikelola Pemda kabupaten/kota, dan 3 pelabuhan yang statusnya dikelola Pemda provinsi.

Check our Newsletter

Think Tank Poros Maritim 20.04.2017

20 Apr 17
admin
No Comments

Think Tank Poros Maritim

NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

20.04.2017

 

  1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Widjaja mengatakan KKP berkomitmen akan membangun kapal bantuan nelayan sejumlah 1.068 unit tahun ini, yang menelan dana sebesar Rp 764,28 miliar. Dana tersebut selain untuk pembangunan 1.068 kapal, juga pembangunan 20 lokasi bengkel mesin, penyediaan 2.990 unit alat penangkapan ikan (API) dan pengurusan 400 sertifikat kapal. Rincian kapal yang akan dibangun adalah ukuran di bawah 5 GT sebanyak 449 unit, kapal 5 GT 498 unit, kapal 10 GT 92 unit, kapal 20 GT 3 unit, 20 unit kapal 30 GT, 3 unit kapal 120 GT dan kapal pengangkut 100 GT 3 unit. Sementara alat penangkapan ikan terdiri dari gillnet dengan 59 spesifikasi, trammelnet 2 spesifikasi, rawai hanyut 3 spesifikasi, rawai dasar 3 spesifikasi, bubu 5 spesifikasi, pancing tonda 1 spesifikasi, pole and line 1 spesifikasi dan handline 15 spesifikasi. Sebagai catatan tahun 2016, sebelumnya KKP telah membangun kapal bantuan sebanyak 1.719 unit.
  2. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyiapkan 40 ‘Rumah Kita’ untuk mendukung program tol laut, rinciannya 20 akan dibangun BUMN, dan 20 lagi dibangun swasta. Rumah Kita adalah tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dan dari daerah yang disinggahi tol laut. Dari Rumah Kita, kapal tol laut bisa menurunkan muatan dari tempat pemberangkatan dan mendapat muatan untuk dibawa pulang. Rumah Kita akan didirikan di sejumlah tempat yang disinggahi kapal tol laut, misalnya Saumlaki, Merauke, Namlea, dan sebagainya. Saat ini sudah ada 7 Rumah Kita yang beroperasi, dan 13 lagi segera beroperasi.
  3. Penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan mulai meningkat di era MenKP Susi Pudjastuti. Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian pun semakin besar.
  4. Pemerintah berencana memangkas biaya-biaya pelabuhan agar efisien. Pemerintah mengaku, biaya di pelabuhan dalam negeri lebih tinggi dari pelabuhan di negara tetangga. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi akan mengevaluasi biaya pelabuhan yang terdiri dari beberapa tempat, salah satunya adalah Pelabuhan Tanjung Priok. Biaya operasional kapal pandu dan kapal tunda yang dinilai mahal adalah termasuk yang akan dievaluasi, agar rencana pemerintah menurunkan tarif kapal-kapal besar yang akan masuk ke pelabuhan dapat dilakukan sehingga dapat menarik minat kapal-kapal besar untuk bersandar di pelabuhan Indonesia.
  5. Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebijakto, menargetkan kebutuhan pangan nasional, termasuk di dalamnya adalah konsumsi daging putih alias produk ikan terus meningkat dan stabil. Sebagai informasi, hingga tahun 2019 tingkat konsumsi ikan per kapita Indonesia diproyeksikan akan mencapai lebih dari 50 kilogram per kapita. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut dibutuhkan pasokan setidaknya sebanyak 14,6 juta ton ikan konsumsi, dan dipredikasi akan banyak tergantung pada produk ikan hasil budidaya yaitu sekitar 60 %. Oleh sebab itu pihaknya menjalin kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam pengembangan teknologi budidaya perikanan, untuk mendorong peningkatan produksi nasional sub sektor perikanan budidaya. Sebagai catatan, hingga saat ini lebih dari 50 % peralatan, mesin dan prasarana budidaya merupakan produk luar negeri.

 

Check our Newsletter