PETA PERSAINGAN PARA RAKSASA EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA

Agus M Maksum, Inilah Landscape Ekonomi Digital Indonesia

Situasi paling mutahir adalah investasi miliaran US$ di Indonesia sehingga melahirkan Decacorn dan Unicorn yaitu: 1. Tokopedia 2. Gojek 3. Shoope 4. Bank Jago 5. OVO 6. J&T 7. Bukalapak dll

Selain itu, terjadi pengelompokan bisnis dalam dua kelompok besar :

1). Gojek Tokopedia ( GoTo) dan Lazada (yang diinvest oleh Alibaba)

2). Shopee, JD, Traveloka (yang diinvest oleh Tencent)

Strategi jangka panjang Alibaba adalah Strategi menguasai infrastruktur di Asia Tenggara utamanya Indonesia melalui kendaraan ecommerce lalu berkembang ke Bank Digital, jasa pengiriman dan pergudangan.

Alibaba sudah membangun infrastruktur FBL (Fulfilled by Lazada – 60.000 SQM gudang di Cimanggis dan terus membangun di kota-kota lain dan memiliki infrastruktur delivery sendiri dengan LEX – Lazada Express .

Pesaing kuat Alibaba adalah Tencent (induk semang dari JD.co). Tencent masuk ke Indonesia melalui JD.id , juga menanam saham di pesaingnya yakni Gojek.

Traveloka tak luput dari incaran, Tencent pun ingin menguasai infrastuktur payment Go-PAY yang dipakai Go-JEK, yang saat ini sudah menjadi e-wallet terbesar di Indonesia bahkan telah memiliki Bank bernama Bank Jago.

Bank Jago bahkan sudah mampu mengalahkan e-wallet yang dibuat bank dan telko.

JD.ID sudah mulai membangun gudang distribution Center di Jakarta maupun di Kota-kota besar di Indonesia beserta Hub pengirimannya sendiri. Tencent makin kuat dengan investasi besar-besaran di Shopee.co.id.

Kedua pemain raksasa ini sudah mengubah peta ekonomi digital di Indonesia. Setahun terakhir ini GMV- ( total barang dagangan) di pasar Indonesia meningkat pesat dengan membawa produk-produk murah China.

Petinggi Shopee menyatakan saat ini juga kedepan pasar Indonesia hanya akan menjadi medan pertempuran dua raksasa ecommerce dari China: yaitu Group Alibaba Vs Group Tencent dengan berbagai varian startup 😱

Bagaimana Nasib Pemain Lokal?

Hingga saat ini pemain Ekonomi Digital lokal belum bisa mengimbangi pertempuran dengan para pemain raksasa China tersebut.

Pemain lokal kalah dalam pengalaman, finansial, teknologi, bigdata, dan jaringan. Ada dua kemungkinan bagi pemain lokal 1). Diakuisisi atau
2). Ditutup karena kehabisan pendanaan di tengah jalan.

Persaingan Ekonomi Digital ini juga berdampak pada bidang-bidang pendukung lanskapnya.

Pemain di bidang logistics dan payment yang berkembang menjadi Bank Digital, akhirnya akan menguasai berbagai lini bisnis yang menguasai hajat hidup kita.

Yang mengkhawatirkan, supplier produk lokal akan tergantikan oleh produk-produk asing, jika kita tak mampu mengambil peluang emas berkembangnya Ekonomi Digital ini.

Rumor yang beredar saat ini…

Para Petinggi Raksasa Digital berusaha melobi pemerintah untuk dapat melonggarkan aturan impor finish goods untuk dijual via e-commerce Indonesia juga melakukan lobby-libby perubahan UU agar mereka lebih leluasa bergerak berselancar di Wilayah Digital Indonesia dan membagi-bagikan sebagian kecil saham dan jabatan komisaris pada para pejabat.

Apa yang harus kita lakukan ?

Kita tidak memiliki Venture Capital untuk membiyayai Platform digital melawan pemain-pemain raksasa.

Telah banyak pemodal lokal kapok ber investasi pada startup digital umat karena akan habis dan hangus di makan para raksasa.

Untuk mengimbangi mereka kita harus Membuat Model Bisnis yang Berbeda dengan para raksasa digital.

Strategi kita adalah strategi dengan memanfaatkan modal sosial melalui konsolidasi di tingkat komunitas, yakni kita konsolidasikan kekuatan modal sosial kita di tingkat komunitas.

Konsolidasikan dana/modal dengan membuat Bank Digital Syariah di tingkat Komunitas, Bank Digital di miliki dan di kendalikan oleh masing2 komunitas.

Selain Konsolidasi dana/modal, secara bersamaan, modal yang terkumpul harus segera di gunakan untuk melakukan konsolidasi pasar di tingkat komunitas, komunitas harus di bangun dengan karakter dan komitmen utk memenuhi kebutuhan dari dan oleh anggota, di sinilah peran Kyai Ulama dan leader2 lokal di tingkat komunitas di sangat dibutuhkan.

Penyadaran dan pembentukan komitnen umat harus segera di bentuk untuk menggerakan Ekonomi Digital Umat yakni komitmen menabung di Bank Digital milik komunitas dan Belanja dari dan oleh kita.

Kalau kita tidak segera melakukan konsolidasi untuk mengimbangi para raksasa and di atas, kalau kita tidak melindungi pasar Indonesia dan mendorong produsen lokal bisa punya pasar sendiri yakni pasar lokal di komunitas maka akan semakin habislah kita ..

Yuks kita bangun dan mulai konsolidasi!

DEKLARASI DJOEANDA; APA KABAR INDONESIA POROS MARITIM DUNIA?

Daniel Mohammad Rosyid, Rosyid College of Arts and Maritime Studies

Senin kemarin, 13/12/2021, sebagian kecil warga negara Republik ini memperingati sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia modern : Deklarasi Djoeanda 1957. Dengan dibekali naskah akademik yang disusun oleh Mochtar Kusumaatmaja, Perdana Mentri Ir. Djoeanda Kartawidjaja mendeklarasikan sebuah dakuan bahwa laut2 yang selama ini merupakan perairan internasional menjadi perairan kedaulatan Republik. Dakuan itu, yang diakui 25 tahun kemudian oleh UNCLOS 1982 telah menyebabkan luasan Republik ini menjadi 5 juta kilometer persegi lebih. Ini pertambahan hampir dua kali lipat dari luasa wilayah Republik yg pernah diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17/8/1945. Dalam perspektif ini saja NKRI bukan harga mati.

Jelas NKRI bukan harga mati karena NKRI adalah sebuah cita-cita, sebuah kompleks gagasan tentang sebuah entitas administrasi publik yang tugas-tugas pokoknya telah diamanahkan oleh Pembukaan UUD1945. NKRI juga sebuah lebensraum, ruang kehidupan yang batas-batasnya sebagian terancam oleh kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, sekaligus dilubangi oleh globalisasi dan digitalisasi, serta dinamika kepentingan maritim regional maupun global.

Sayang sekali, seperti yang dinyatakan oleh Rodhial Huda, Wakil Bupati Natuna, perluasan wilayah laut itu hingga kini gagal dikelola untuk pertambahan sumber-sumber kesejahteraan umum. Sudah 64 tahun, pemerintah gagal mewujudkan kapasitas administrasi publik di laut yang menjamin perwujudan kepentingan maritim kita yang dasar-dasarnya sudah disiapkan oleh Deklarasi Djoeanda. Sebagai negara kepulauan bercirikan Nusantara, menjadi negara maritim adalah geostrategic default.

Jika kemaritiman adalah aliran darah manusia, maka butir2 darah merah itu adalah armada kapal niaga dan perikanan nasional yang mendistribusikan barang-barang dan jasa. Pemerintahan maritim adalah plasma yang menjamin gerakan armada kapal niaga dan perikanan itu secara aman, efisien dan efektif. Darah putih bertugas untuk melindungi butir-butir darah merah itu dari ancaman penyakit dari luar. Armada Kapal-kapal perang KRI itulah yg berperan sebagai darah putih. Saat ini, butir2 darah merah itu jauh dari cukup, sebagian malah termakan oleh darah putih karena plasmanya bermasalah.

Adalah armada Sea and Coast Guard yang seharusnya merepresentasikan archipelagic state atau Pemerintahan maritim yang mewakili Negara Republik Indonesia di laut. Setiap kapal mencerminkan sebuah flag state, sementara pelabuhan mencerminkan port state. Begitu sebuah kapal sudah memperoleh port clearance, maka tidak ada satu setanpun yg boleh menganggu kapal tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Saat ini berbagai kapal negara dan KRI hadir di laut tidak mewakili negara, tapi mewakili instansi masing-masing sehingga tidak ada kesatuan pemerintahan dan tanggungjawab di laut. Kepastian hukum di laut hilang, pelayaran nasional menghadapi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan upaya pendistribusian kekayaan ke seluruh pelosok tanah air.

Secara budaya, bangsa ini justru semakin kehilangan jati dirinya sebagai bangsa bahari. Infrastruktur budaya yg dibutuhkan bagi sebuah bangsa bahari gagal dibangun melalui sistem pendidikan sebagai instrumen untuk mewujudkan prasyarat budaya bagi bangsa maritim sekaligus bangsa merdeka. Sistem persekolahan nasional yang mendominasi Sisdiknas justru mengasingkan banyak warga muda dari lingkungan agromaritim mereka sendiri. Selama 50tahun terakhir yang terjadi justru urbanisasi besar2an dari kawasan2 agromaritim (pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan) itu ke kota-kota besar yang rancangannya justru membelakangi laut. Sampai hari ini tidak ada kota besar di Indonesia yg boleh disebut sebagai water-front city.

Alih-alih membangun armada kapal nasional sebagai infrastruktur dan tulangpunggung sistem logistik nasional, pemerintah justru sibuk membangun jaringan jalan tol yang makin mendorong ketidakadilan energi. Sektor kemaritiman membutuhkan kebijakan energi baru untuk mengurangi ketimpangan konsumsi energi perkapita yg parah antara Jawa dan Kawasan Tengah dan Timur Republik ini. Persatuan Indonesia yg bentang alamnya seluas Eropa ini mustahil diwujudkan tanpa sektor kemaritiman nasional yang kuat dengan dukungan kebijakan energi yg tepat.

Seperti kegagalan Jembatan Suramadu untuk memakmurkan Madura secara efektif dan bermakna, maka kita memerlukan maritime mainstreaming untuk mewujudkan negara maritim sebagai geostrategic default. Kita membutuhkan armada kapal yang lebih banyak dalam jenis dan ukuran yang cukup. Bukan mobil-mobil baru budak energi bermerk asing. Dinamika regional saat ini menunjukkan bahwa NKRI maritim tidak saja penting bagi Republik ini, tapi juga penting bagi ASEAN sebagai kekuatan penyeimbang atas kebangkitan China saat ini dengan ambisi proyek One Belt One Road nya. Indonesia Poros Maritim Dunia mensyaratkan rancangan institusi dengan kapasitas administrasi kemaritiman yang canggih untuk melayani kepentingan maritim bangsa ini. Jangan ditunda-tunda lagi.

SAATNYA RAKSASA DIGITAL PERGI, SAATNYA KITA HARUS MANDIRI DENGAN PLATFORM DIGITAL MODEL KITA SENDIRI (Bagian 3)

Platform digital 4.0 Model kita sendiri untuk Distribusi Modal/Aset & Sharing Ekonomi.

PRINSIP UTAMANYA ADALAH APLIKASI HARUS DI MILIKI OLEH KOMUNITAS, BUKAN KOMUNITAS DI AKUISISI USER DAN POTENSINYA OLEH PEMBUAT APLIKASI

Al Quran Surat AL Hasyr 59 : 7 Memberikan perintah dengan tegas : Agar Ekonomi di atur Supaya Harta / Aset tidak berputar di miliki oleh orang-orang kaya saja.

Inilah prinsip utama model Bisnis Syariah yang akan kita jadikan pijakan yakni Distribusi Modal/Aset dan Sharing Ekonomi, Model Bisnis ini juga implementasi dari Prinsip Ekonomi Konstitusi

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggauta-anggauta masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.

Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu monopoli dagang korporat asing harus di imbangi oleh kesadaran community yg di dorong oleh pemimpin lokal yg punya visi yang kuat,cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai secara bersama,

Kalau tidak, maka tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang bisa juga berbentuk korporat asing yg powerful modal dan berkuasa dan rakyat yang banyak akan ditindasnya.

Platform digital 4.0 berbasis Ekonomi Untuk kesejahteraan bersama.

Distribusi artinya kepemilikan Alat-alat produksi berupa Platform Digital/ Aplikasi harus terdistribusi pada stake holder umat, bukan terpusat pada para pemilik modal ata pemilik aplkasi, di sini harus di pikirkan adanya alat-alat produksi bisa di miliki secara bersama oleh stake holder umat, dan alat produksi tersebut bisa di gunakan oleh stake holder umat secara murah terjangkau.

Sharing Ekonomi artinya profit yang di hasilkan dari putaran Ekonomi terbagi kepada umat juga, tidak mengalir terpusat pada pemilik modal yang memiliki dan menguasai alat-alat produksi.

Siapakah stake holder umat yang secara bersama-sama akan memiliki aset berupa alat produksi dalam hal ini Platform Digital/Aplikasi tersebut.

Stake Holder yang di maksud dalam kajian dan diskusi di MUTU ( Musyawarah Ulama dan Tokoh Umat) di Bandung adalah Komunitas.

Mengapa Komunitas, Ya karena komunitas ini adalah modal sosial kita, Umat yang besar ini akan sulit di konsolidasi karena tidak adanya leader yang bisa mengkomando umat secara nasional.

Oleh karena itu untuk mengkonsolidasi harus di cari unit terkecil umat, di mana di sana ada leader yang bisa meng-komando,menggerakkan dan mengkonsolidasi umat, di sinilah setiap komunitas pasti ada leadernya masing2, Misalnya sekolah Islam Kepala Sekolah adalah leader, Pondok Pesantren Kyai adalah leadernya, Masjid ada takmir, khotib dan penceramah kajan rutin sebagai leader penggerak komunitas.

Sekarang marilah kita pikirkan Model menurut Ekonomi Pancasila dan Model Bisnis syariahnya, bagaimana agar setiap komunitas bisa memiliki alat produksi berupa Platform Teknologi Digital untuk komunitasnya secara murah terjangkau atau bahkan gratis, lalu putaran ekonomi dalam komunitas akan menghasilkan sharing ekonomi berupa akses pasar dan modal serta profit sharing lainnya pada semua stake holder yang terlibat.

Sebelum kita masuk pada Platform aplikasi digitalnya marilah kita buat gambaran konsepnya dulu

Dari Gambaran ini sudah terlihat bahwa tidak terjadi pemusatan putaran ekonomi pada para pemilik modal.

Konkretnya bagaimana ?

Untuk bisa menghasilkan alat produksi, dalam konteks Ekonomi digital di perlukan Platform Digital yang canggih dan terus update teknologinya, dan untuk ini kita harus memiliki Pusat Pengembangan Teknologi Digital milik umat, seperti Silicon Valley.

Sebab bila setiap komunitas/stake holder harus membuat sendiri biayanya akan mahal bisa puluhan sampai ratusan milyar bisa tidak terjangkau, serta paltform digital juga harus memiliki tenaga IT Programmer/Developer sendiri tidak boleh hanya membayar programmer lepasan akan sangat mahal dan tidak aman.

Jadi Pusat pengembangan Teknologi umat akan merekrut anak-anak terbaik di bidang IT untuk mengembangkan Platform Digital untuk umat.

Lalu Platform Digital bisa di pakai oleh masing2 stake holder/komunitas secara murah terjangkau bahkan kalau mungkin gratisantar komunitas.

Bila semua stake holder memakai paltform digital yang sama maka nantinya akan memudahkan integrasi untuk sinergi antar komunitas, karena platformnya sama.

Lebih Konkret lagi Bagaimana ?

Lebih konkret lagi Pokja Ekonomi MPUII telah membuat Cikal bakal pusat pengembangan Teknologi umat tersebut dan telah menghasilkan sebuah Platform Teknologi Digital untuk bisa di pakai oleh masing-masing stake holder/ komunitas untuk melakukan konsolidasi Uang dan Pasar di masing-masing komunitas.

Platform dan Pusat Pengembangan Teknologi umat tersebut harus tidak boleh di miliki oleh segelintir orang, agar tidak terjadi pemusatan ekonomi, juga agar platform tersebut di miliki bersama oleh umat dari berbagai unsur dan latar belakang, sehingga nantinya tidak ada pertanyaan Platform/Aplikasi ini milik siapa? Jawabnya jelas miliki umat milik bersama.

Lalu Plaform di pakai secara bersama pada semua stakeholder/ komunitas untuk konsolidasi uang dan pasar di masing-masing komunitas.

(Bersambung)

DMR: MENERAWANG MASA DEPAN KEMARITIMAN INDONESIA

Memperingati Hari Nusantara 2021

“Abad 21 adalah abad Asia, atau abad China ? Apakah Garuda akan ditelan Naga, dimakan Beruang atau diinjak Gajah ?” Demikian statement Daniel M Rosyid, Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, pada acara Webinar dalam rangka Memperingati Hari Nusantara 2021 yang diselenggarakan oleh FTK ITS bekerjsama dengan KKP dan DKP Jatim.

Pendiri dan CEO dari Rosyid College Of Arts & Maritime Studies juga menambahkan bahwa setelah agenda kemaritiman Bung Karno ditinggal sama sekali oleh Soeharto, selama 30 tahun Orde Baru, sejak reformasi Gus Dur mulai membangun sektor kelautan di Indonesia. Dibantu oleh Sarwono Kusumaatmaja, Kabinet Gus Dur mulai membangun institusi di tingkat kementrian untuk mengurusi sumberdaya kelautan Indonesia.

Sayang sekali, pendekatan yg digunakan oleh Sarwono dan para pembantunya masih terperangkap pada sumberdaya kelautan sebagai komoditas yang bisa diekspor. Sebuah praktek yang lama dilakukan oleh Orde Baru : ekonomi yg dipijakkan pada komoditas sejak pertanian, hingga pertambangan. Mind set Kabinet Orde Baru sudah ditentukan sejak awal oleh para menterinya lulusan AS yang menempatkan negara-negara ketiga seperti Indonesia sebagai sumber buruh murah, dan bahan baku bagi kepentingan industri Barat sekaligus pasar bagi produk-produk industri Barat. Ini terjadi hingga saat ini.

Tugas Sarwono yang membangun institusi baru memang berat untuk mengubah mind set pembangunan berbasis darat selama Orde Baru untuk bergeser ke laut sebagai ruang pembangunan baru. Dibantu oleh pakar-pakar perikanan dan pertambangan dari beberapa kampus ternama, Kabinet Gus Dur dan Megawati kemudian masih belum melihat kemaritiman yang melihat laut lebih sebagai ruang. Dari perspektif Delarasi Djuanda, ini adalah sebuah kekeliruan, jika bukan kelengahan.

Deklarasi Djuanda pada 1957 sesungguhnya lebih melihat laut Indonesia sebagai ruang. Laut dilihat sebagai instrumen pemersatu, pemajuan kesejahteraan umum, dan pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta partisipasi Indonesia dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Deklarasi Djoeanda adalah instrumen pelaksanaan amanah konstitusi dalam negara kepulauan bercirikan Nusantara ini.

Amanah konstitusi itu hanya mungkin dilaksanakan jika pemerintah bisa menghadirkan diri secara efektif di laut, terutama dalam rangka menjamin keamanan dan kelancaran pergerakan barang-barang dan juga manusia di dalam negara kepulauan yang bentang alamnya seluas Eropa ini. Namun kepentingan maritim Republik ini tidak berhenti di wilayah domestiknya saja. Republik ini memiliki tugas internasional untuk memastikan dunia yang lebih tertib dan damai. Tantangan ini terletak di laut bebas di mana perdagangan sebagai instrumen mensejahterakan ummat manusia mensyaratkan angkutan laut yang aman, efisien dan bisa diandalkan.

Menjadi negara maritim adalah geostrategic default bagi Indonesia. Kehadiran secara efektif di laut dalam negara Republik Indonesia merupakan modal pertama sebelum Republik ini mampu menjalankan tugas-tugas internasionalnya. Kehadiran efektif di laut itu tidak cuma mensyaratkan kecukupan armada niaga dan perikanan dalam jenis dan jumlahnya, serta kapal-kapal negara dan kapal-kapal perang, tapi juga membutuhkan kesatuan pemerintahan di laut dengan satu tanggungjawab.

Hingga hari ini, sejak UNCLOS menerima Deklarasi Djoeanda 1982, kita belum berhasil membangun pemerintahan di laut yang mampu mengemban amanah konstitusi itu sekaligus mengambil peran penting dalam dinamika internasional. Akibatnya, perkembangan kemaritiman nasional kita mengalami hambatan yang serius. Karena obsesi pada ekspor komoditas sejak sawit hingga batubara, sektor kemaritiman sebagai pendukung utama perdagangan boleh dikatakan tidak memperoleh prioritas utama. Jenis dan jumlah armada niaga, perikanan, dan kapal-kapal negara serta KRI kita jauh dari memadai. Industri maritim sebagai ujung tombak negara maritim tidak berkembang. Bahkan sejak reformasi, yang terjadi justru deindustrialusasi. Pada saat galangan kapal nasional tertatih-tatih memproduksi kapal-kapal hasil rancangbangun para insinyur bangsa sendiri, sampai hari ini kita terus dibanjiri mobil dan motor merk asing. Kita masih juga belum memiliki motor apalagi mobil nasional.

Saat ini tata kelola pemerintahan di laut kita masih carut marut. Memang banyak kementrian dan lembaga negara hadir di laut tapi tidak ada satu pemerintahan di laut. Akibatnya, kemaritiman menjadi sektor dengan konflik kepentingan yang tinggi, ekonomi biaya tinggi dan penuh ketidakpastian bisnis. Banyak operator pelayaran yg tidak mampu membeli armada-armada baru. Tidak ada insentif bagi pengadaan armada baru bagi galangan kapal nasional, sementara industri otomotif asing justru memperoleh perlakuan yang istimewa.

Jika secara ke dalam kemaritiman kita masih terbelakang seperti saat ini, maka masa depan negara kepualauan ini akan sesuram kemaritimannya. Dalam situasi dinamika regional di Asia saat ini, di mana China bangkit sebagai raksasa baru dengan ambisi imperial tertentu, maka negara maritim Indonesia adalah pilihan yang tidak terelakkan. Jika abad 21 ini adalah abad Asia, maka kita perlu segera melakukan inovasi kelembagaan yang mampu secara efektif memerintah di laut Nusantara dengan satu tanggungjawab sesuai dengan hukum Internasional yang berlaku. Kepentingan sektor dari berbagai kementrian dan lembaga di laut kita harus dinomorduakan. Untuk membangun Indonesia Sea and Coast Guard mungkin membutuhkan waktu 5-10 tahun ke depan. Namun dengan visi yang jelas serta komitmen yang kuat, Garuda tidak saja akan mampu menjinakkan Naga, tapi juga Beruang dan Gajah.

SAATNYA RAKSASA DIGITAL EXIT MELALUI IPO, SAATNYA KITA HARUS MANDIRI DENGAN PLATFORM DIGITAL MODEL KITA SENDIRI (Bagian 2)

Agus Maksum, Pokja Ekonomi MUTU

Setelah kita menyadari ternyata bahwa pasar kita dikuasai dan didistorsi oleh startup Digital Asing berbaju nasionalis.

Lalu Bagaiamanakah kita mempersiapkan diri menghadapi strategi exit para pemain raksasa digital, bila memang mereka exit, setelah mengambil untung dari IPO.

Jawabnya adalah Kita Harus Ciptakan Platform Digital 4.0 yang loyalitas usernya bukan dari bakar uang, tapi dari putaran bisnis jual beli dan jasa,(wa aḥallallāhul-bai’a wa ḥarramar-ribā) *platform digital yang keuntungan diperoleh dengan jual beli yang halal

StartUp Digital yang user engagement/loyalitas usernya didrive dari gerakan sosial yang kita gerakkan dengan dakwah, untuk kembali pada sistem perdagangan jual beli yang normal & halal, sehingga tercipta sebuah gerakan ekonomi dalam masyarakat dan umat, gerakan ekonomi yang dibangun dari ikatan komunitas dari ikatan ukhuwah saling membutuhkan saling memenuhi dari, oleh dan untuk kita, bukan dari cara instan bakar uang yang berpotensi menimbulkan matinya usaha kecil serta bubble ekonomi.

Kita harus Membangun Kesadaran masyarakat untuk membangun Gerakan Ekonomi Komunitas dengan Tekonologi Digital 4.0 dan menciptakan Platform Digital 4.0 untuk menjadikan gerakan itu berjalan.

Umat islam dengan jumlah 230 juta yang tersebar dalam berbagai komunitas seperti pondok pesantren, sekolah islam, masjid, jamaáh pengajian, jamaah dzikir, yasinan menjadi modal sosial yang sangat kuat untuk memulai Gerakan Ekonomi ini.

Kita bisa mulai dengan pemberdayaan di setiap komunitas, sebab setiap komunitas pasti ada leader yang bisa menggerakkan untuk membuat gerakan ini, sehebat apapun produk korporat, dia butuh market/pasar, pasar adalah anggota komunitas.

Bila anggota komunitas saling berkomitmen untuk saling memenuhi kebutuhan antar anggota melalui platform digital dalam komunitas, maka saling memenuhi kebutuhan anggota komunitas bisa menjadi energi pengikat untuk kemandirian komunitas pada kebutuhan mendasar misalnya sembako dan kebutuhan sehari-hari : beras,gula,minyak, telur, ikan asin, daging, sabun cuci, kacang goreng, bumbu dapur, camilan dan produk rumah tangga lainnya.

Membangun kesadaran Ekonomi komunitas bisa kita mulai dari komunitas-komunitas yg ada misalnya pondok pesantren, sekolah islam masjid dan jamaáh-jamaáh pengajian.

Komunitas itu sudah ada dan setiap komunitas punya modal dasar adanya leadership yang kuat untuk dibangun kesadaran serta kemandirian dimulai dari kebutuhan sembako dan kebutuhan sehari-sehari.

Bila masing-masing leader membangun kesadaran collectif dalam lingkup community di wilayahnya untuk bisa saling memenuhi kebutuhan antar anggota komunitas, maka itu sudah menjadi pengganti bakar-bakar uang untuk masing-masing anggota untuk loyal menggunakan platform digital yang dipakai dan dimiliki oleh masing-masing Komunitas.

Produk kebutuhan rumah tangga kita sehari-hari, sangat bisa diisi dipenuhi dan didominasi oleh produk rumahan industri skala rumah tangga, seperti misalnya sabun cuci, sabun mandi, resep bumbu-bumbu dapur yang sehat, hasil racikan sendiri dengan packing yang proper untuk didelivery, camilan dan makanan ringan seperti kacang goreng , kacang telur dan camilan sehat lainnya, semua itu adalah produk rumahan yg putaran bisnisnya cukup besar, setiap anggota community bisa punya produk yang bisa dengan mudah tersedia di marketplace lokal (pasar lokal) community.

Dengan platform aplikasi model itulah kita bisa membuat anggota komunitas saling terhubung untuk saling jual dan beli dan bisa dipesan antar anggota community secara mudah, melalui aplikasi milik komunitas.

Bapak Ibu sudah menjadi sunnatullah masing-masing individu punya skill dan bakat dan keahlian yang berbeda-beda.

Perbedaan skill keahlian masing-masing orang anggota komunitas dalam memproduksi barang akan menimbulkan perbedaan kebutuhan utk saling memenuhi dengan anggota komunitas lainnya, terjadilah proses transaksi tukar menukar yang di sebut jual beli, jual beli dengan di bangun kesadaran bersama untuk saling memenuhi kebutuhan sesama anggota Community inilah yang kita maksud sebagai Gerakan Ekonomi.

Dan inilah yang perlu kita siapkan sebagai buffer atau pengganti bila para raksasa digital telah habis masa bakar uangnya, maka jangan sampai kehidupan kita, kehidupan umat Islam tercekik oleh layanan yang awalnya murah banyak discount menjadi layanan yang mencekik dan menjerat kita, kita mesti belajar dari para driver Gojek yang awalnya mendapatkan subsidi dari bakar uang menjadi sekarang harus setor pada perusahaan Aplikasi dari setiap jasa antar jemputnya.

Platform Aplikasi seperti apa yang bisa dimiliki oleh masing-masing komunitas untuk bisa mewujudkan Gerakan Ekonomi tersebut ?

Bersambung..

kabar dan inovasi dari maritime, lingkungan hidup, energi terbarukan