RD: 5 QUICK WINS PEMBANGUNAN KELAUTAN UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS

“Masalah utama bangsa saat ini adalah pertumbuhan ekonomi rendah, pengangguran, kemiskinan, gizi buruk, dan daya saing yang rendah”, tandas Prof Rokhmin Dahuri.

Pembangunan ekonomi kelautan, inovasi dan industrialisasi ramah lingkungan dan sosbud, harus menjadi prioritas kebijakan dan ini harus terus digaungkan dan menjadi dikursus yang membangun. Demikian disampaikan Koordinator Penasehat Menteri Kelatan dan Perikana ini pada acara Webinar Bincang Dimensi Ruang yang diadakan kerjasama PERLUNI PWK-ITI, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota-ITI, dan Ikatan Ahi Perencanaan (IAP) Propinsi Banten (15/07/2020).

Pertumbuhan ekonomi Triwulan-II 2020 adalah -1%, dan Triwulan-III 2020 diperkirakan -3,1%, dan jika proyeksi Triwulan-III ini terjadi, maka bersiaplah Indonesia mengalami resesi ekonomi (Kemenkeu, 29 Juni 2020).

RD juga mengingatkan data yang ada agar tidak terlena. Dimana per Maret 2019, dengan garis kemiskinan Rp 410.000/orang/bulan, jumlah rakyat miskin menurun menjadi 25,6 juta jiwa (9,6% total penduduk). Angka kemiskinan dibawah 10% ini baru pertama kali terjadi sejak Kemerdekaan -NKRI 1945(BPS, 2018).

Namun yang perlu dicatat, jumlah penduduk yang rentan miskin (pengeluaran > Rp 410.000/orang/bulan –US$ 45 (Rp 652.500)/orang/bulan) masih 69 juta jiwa (BPS, 2019). Artinya jumlah penduduk miskin + rentan miskin = 25,6 juta + 69 juta jiwa = 94,6 juta jiwa. Data ini mirip data Bank Dunia (dengan poverty line US$ 2/orang/hari atau US$ 60 (Rp.840.000)/orang/bulan), jumlah rakyat miskin Indonesia 100 juta orang (40% total penduduk).

Secara rinci Rokhmin Dahuri membeberkan permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia saat ini dan kedepan, yaitu:

  1. Pertumbuhan ekonomi kurang dari 7% per tahun
  2. Pengangguran dan kemiskinan, dimana nelayan salah satu kantong kemiskinan.
  3. Kesenjangan sosek terburuk keempat di dunia
  4. Disparitas pembangunan antar wilayah: Desa vs Kota; Jawa vs Luar Jawa
  5. Defisit Neraca Perdagangan dan Transaksi Berjalan
  6. Deindustrialisasi
  7. Kedaulatan pangan rendah, gizi buruk dan stunting growth
  8. Daya saing dan IPM rendah
  9. Kerusakan lingkungan dan SDA.
  10. Krisis ekonomi global, perseteruan AS vs China, dan Pandemi Covid-19. Dan jika tak ada breakthrough, ditambah pertumbuhan ekonomi < 7% per tahun makan akan terjadi Middle-Income Trap.

Kondisi ini tentunya harus disikapi dengan kerja keras, tidak biasa-biasa saja, sebagaimana pesan Presiden Jokowi.

Dan sumbasih ekonomi kelautan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, jika digerakkan dengan sistematis dan terarah.

Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia sebesar US$ 1,338 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2019 (Rp 2.400triliun = US$ 190 miliar) atau 1,3 PDB Nasional saat ini. Lapangan kerja yang bisa menyerap 45 juta orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia.

Pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia masih sekitar 22%. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), bahkan kontribusinya sudah > 30%.

6 strategi pembangun ekonomi kelautan dan perikanan yang bisa didekati untuk menjadikan Indonesia proros maritim dunia. Pertama, penataan ruang wilayah lahan atas pesisir laut secara terpadu; kedua, pembangunan ekonomi dan kawasan industri; ketiga, pembangun an infrasturktur dan konektivitas, keempat, pengelolaan lingkungan laut dan konservasi; kelima, good governance dan kebijakan politik ekonomi; dan keenam, pembangunan SDM.

Dalam jangka pendek, Prof Rokhmin Dahuri mengusulkan langkah terobosan dan program quick wins pemulihan ekonomi pasca covid-19.

Pertama, pembangunan perikanan perikanan budidaya yang mensejahterakan dan berkelanjutan, melalui:

  1. Pengembangan komoditas unggulan di: (1) perairan tawar, (2) perairan payau (tambak), (3) perairan laut dangkal, (4) perairan laut lepas atau laut dalam (offshore aquaculture), dan (5) akuarium serta media budidaya lainnya.
  2. Program intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi untuk meneningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan sustainability.
  3. Aplikasi Best Aquaculture Practices(pemilihan lokasi, bibit dan benih unggul, nutrisi, pengendalian hama & penyakit, manajemen kualitas tanah & air, pond engineering, dan biosecurity),dan integrated supply chain management, dengan target income > US$ 300/bulan/orang.
  4. Intensitas usaha budidaya tidak melebihi Daya Dukung Lingkungan mikro (kolam, container) maupun Lingkungan Makro (Kawasan).
  5. Pengembangan induk (broodstock) dan benih unggul yang bebas penyakit (SPF = Specific Pathogen Free), tahan terhadap serangan penyakit (SPR = Specific Pathogen Resistant), cepat tumbuh, dan adaptif terhadap Global Climate Change.
  6. Pengembangan industri pakan yang berkualitas dengan harga relatif murah dan FCRrendah: trash fish, by catch, magot, micro alage, dll.
  7. Manajemen lingkungan kawasan: pengendalian pencemaran dan konservasi biodiversity.
  8. Penyediaan sarana produksi dan infrastruktur berkualitas yang mencukupi.
  9. Penguatan R & D untuk penguasaan dan aplikasi inovasi teknologi, business models, dan marketing.

Kedua, pembangunan perikanan tangkap, melalui:

  1. Pengurangan fishing effort/upaya tangkap (kapal ikan, fishing gears, dan jumlah nelayan) untuk setiap kelompok stok ikan (pelagis besar, pelagis kecil, demersal, dan lainnya) berbasis WPP sampai unitwilayah yang lebih kecil (zona penangkapan-1, 2, dan ZEEI). Sehingga, total catch untuk setiap kelompok stok ikan sama dengan 80% MSY atau MSY, dan pendapatan nelayan ABK minimal US$ 300 (Rp 4,2 juta)/orang/bulan.
  2. eningkatan fishing effortuntuk setiap kelompok stok ikan berbasis WPP sampai unit wilayah yang lebih kecil. Sehingga, total catch untuk setiap kelompok stokikan sama dengan 80% MSYatau MSY, dan pendapatan nelayan ABK minimal US$ 300 (Rp 4,2 juta)/orang/bulan.
  3. Pengembangan armada Ocean Going Fisheries RIyang kompetitif untuk beroperasi di International Waters (beyond ZEEI).

Ketiga, pembangunan industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, melalui:

  1. Penguatan dan pengembangan teknologi penanganan (handling) dan transportasi hasil perikanan, baik di sektor perikanan tangkap maupun di sektor perikanan budidaya.
  2. Peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan tradisional: ikan asap, pindang, kering (asin dan tawar), fermentasi (peda), terasi, petis, dll.
  3. Peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan modern: live fish, fresh fish, pembekuan, pengalengan, breaded shrimps and fish, produk berbasis surimi, dll.
  4. Peningkatan utilisasi perusahaan pengolahan ikan menjadi 80%dari kondisi saat ini 10-40% dan larangan ekspor ikan > 300 gram untuk reindutsrialisasi (minimal fillet)
  5. Pengembangan produk-produk olahan perikanan baru (product development)
  6. Penyempurnaan packaging dan distribusi produk.
  7. Penjaminan kontinuitas suplai bahan baku, oleh karena itu pemerintah harus memastikan, bahwa setiap unit industri pengolahan hasil perikanan memiliki mitra produsen (nelayan dan/atau pembudidaya).
  8. Standardisasi dan sertifikasi.
  9. Penguatan dan pengembangan pasar domestik dan ekspor

Keempat, pembangunani industri bioteknologi perairan, dan kelima, pembagunan pariwisata bahari.

KAJIAN YAKUSAKKP: BERSYUKUR, PASTI ALLAH MENAMBAH NIKMAT-NYA

“Penguatan SDM pegawai KKP, baik dari sisi ilmu pengetahuan dan sisi imtaq harus terus ditingkatkan” demikian pengantar Prof Rokhmin Dahuri pada acara Kajian Rutin Tahuhid/Fiqih Kelautan dan Perikanan, yang diinisasi dan dikoordinasikan oleh komunitas yakusakkp.

Yakusakkp mempunyai makna yakin usaha sampai kemajuan kelautan perikanan, demikian disampaikan Indra Kurnia, yang saat ini menjabat Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan Dan Perikanan, PDSPKP.

Acara yang dimoderatori secara gayeng oleh Umar Sholeh, yang saat ini bertugas sebagai Kabag TU Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, menghadirkan Narasumber tetap Kyai Zaki Mahasin. Kyai Zaki saat ini menjabat Kasubdit Pemanfaatan Air Laut Dan Biofarmakologi Dit Jaskel DJPRL, dan beliau adalah alumni Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak, Jogjakarta.

Topik yang kali ini yang diangkat adalah “Mensykuri Nikmat Allah, dalam Perspektif Pengelolaan Kelautan Perikanan”.

Sebagaimana firman Allah SW dalam QS. Ibrahim [14]: 7):

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS. Ibrahim [14]: 7).

Kyai Zaki menuturkan, ada 3 hal yang harus dilakukan manusia ketika menerima nikmat Allah agar ia dipandang sebagai hamba yang bersyukur kepada-Nya.

Pertama: secara batiniah ia harus mengakui telah menerima nikmat dari Allah. Kedua: secara lahiriah lisannya mengucapkan syukur atas nikmat itu. Ketiga: ia harus menjadikan nikmat itu sebagai pendorong untuk lebih giat beribadah kepada Allah Swt. Bila ketiga hal tersebut telah berpadu dalam diri seorang hamba, maka ia layak dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah.

Dengan kajian ini diharapkan agar Al Quran sebagai pegangan umat muslim, harus menjadi sumber inspirasi bagi setiap langkah, tindakan bahkan dalam perencanan di lingkungan KKP. Hal ini perlu dijembatani dan menjadi diskursus yang bagus dan terus-menerus, agar langkah dan kerja kita tidak kering.

Wallahu A’lam Bishawab

INVENSI DAN INOVASI RISET KUNCI MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERDAYA SAING

Invensi dan inovasi menjadi kata kunci dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaya saing, maju, sejahtera dan berdaulat.

“Invensi menghasilkan ide atau konsep baru, lalu inovasi mengubah konsep baru itu menjadi komersial atau penggunaan lebih luas” demikian disampaikan Prof Rokhmin Dahuri dalam acara FGD “Integrasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dalam rangka Percepatan Riset dan Inovasi Kelautan dan Perikanan Indonesia” yang diadakan BRSDM –Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (13/7).

Sektor kelautan dan perikanan sebagai suporting utama untuk ketahanan pangan, mutlak membutuhkan riset-riset yang inovatif. Inovasi ini harus mencerminkan 3 hal pokok: pertama, layak secara teknis (technological readiness); kedua, sesuai dengan kebutuhan konsumen (market raediness); dan ketiga, layak secara ekonomis (economic readiness).

Dijelaskan lebih lanjut oleh Guru Besar IPB yang saat ini diminta sebagai Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan, bahwa inovasi riset yang inovatif untuk pembangunan kelautan dan perikanan sangat dibutuhkan di subsektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri penanganan dan pengolahan, industri bioteknologi perairan, teknologi industri 4.0, serta jasa dan SDA kelautan non konvensional.

Pertama, sub sektor perikanan tangkap diantaranya adalah:

  1. Teknik (metode) pendugaan stok dalam ekosistem laut multispecies dan multigears untuk unit luasan wilayah perairan: WPP, wilayah perairan Provinsi, Kabupaten/Kota, atau unit ekosistem alamiah. Ini sangat penting untuk menetapkan laju (intensitas) penangkapan ikan yang lestari (sustainable) di era otoda.
  2. Pengembangan alat penangkapan ikan (fishing gears) yang produktif, efisien dan sekaligus ramah lingkungan.
  3. Pengembangan kapal ikan yang cepat, efisien, dan ramah lingkungan (menggunakan energi surya, hidrogen, dll).
  4. Pengembangan alat bantu penangkapan ikan (seperti fish finders, peta lokasi ikan, FAD, dan ecosounder) supaya usaha penangkapan ikan mampu diubah dari yang sifatnya ‘hunting’ menjadi ‘harvesting’.
  5. Pengembangan fishing technology (fishing gears and fishing vessels) yang adaptif terhadap Perubahan Iklim Global.
  6. Pengembangan teknologi Good Handling Practices ikan hasil tangkap selama di kapal hingga ke lokasi pendaratan ikan (pelabuhan perikanan).
  7. Pengembangan model manajemen perikanan tangkap baru yang lebih sesuai dengan kondisi biofisik dan sosekbud Indonesia, seperti: CBM, Co-Management, Marine Protected Area, atau kombinasi model manajemen yang tersedia.
  8. Pengembangan teknik rehabilitasi ekosistem perairan tawar, pesisir, dan laut yang telah rusak.
  9. Pengembangan teknik restocking dan stock enhancement yang lebih baik.
  10. Pengembangan teknologi perikanan laut dalam (deep-sea fisheries) dan perikanan laut lepas (ocean-going fisheries).

Kedua, subsektor perikanan budidaya, diantaranya adalah:

  1. Pengembangan spesies-spesies baru yang dapat dibudidayakan (domestikasi) untuk di perairan laut, payau, tawar, dan akuarium. Ini sangat penting, sebab sebagai negara dengan aquatic biodiversity tertinggi di dunia, Indonesia baru mampu membudidayakan sekitar 25 spesies. Sedangkan, China telah membudidayakan lebih dari 100 spesies (Sumantadinata, 2010).
  2. Pengembangan teknologi offshore aquaculture dan deep sea aquaculture.
  3. Pengembangan induk dan benih unggul: SPF, SPR, cepat tumbuh, rasa lezat, adaptif terhadap Perubahan Iklim Global.
  4. Pengembangan pakan berkualitas yang murah, seperti dengan menggunakan microalgae, magot, trashed fishdan by-catch (sekitar 25% dari total catch), dll.
  5. Pengembangan teknologi pemberian pakan yang lebih efisien dan murah, seperti automatic feeder, dll.
  6. Pengembangan teknologi pengendalian hama dan penyakit, seperti memproduksi vaksin, obat-obatan, biological control, Integrated Pest Management, dll.
  7. Pengembangan teknologi pembesaran (rearing) yang lebih produktif, efisien, dan sustainable: tambak udang biocerte, multitrophic-based aquaculture, probiotic, tambak udang supra intensif, dll.
  8. Pengembangan teknologi pond engineering: design dan layout kolam, material dan konstruksi KJA, design dan konstruksi akuarium.
  9. Pengembangan teknologi dan prosedur biosecurity.

Ketiga, industri penanganan dan pengolahan, mencakup:

  1. Penyempurnaan hasil-hasil olahan produk perikanan (end product) yang telah ada.
  2. Pengembangan hasil olahan baru (product development).
  3. Pengembangan produk non-pangan, seperti: farmasi, kosmetik, pupuk, kertas, biofuel, dll.
  4. Pengembangan teknologi kemasan (packaging) dan penyajian.
  5. Pengembangan teknologi transportasi, cold chain system, dan sistem logistik perikanan nasional.

Keempat, industri bioteknolgi perairan, diantaranya:

  1. Bio-prospecting dan Ekstraksi senyawa bioaktif (bioactivesubstances) dari biota perairanuntuk bahan baku industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetika, pupuk, kertas, campuran logam untuk pesawat terbang, film, dan beragam industri lainnya
  2. Manufakturing (produksi) berbagai macam produk industri diatas dari senyawa bioaktif yang terkandung dalam biota perairan.
  3. Produksi biofuel darimicro algae, macro algae, dan biota perairan lainnya.
  4. Rekayasa genetik (genetic engineering) untuk menghasilkan bibit dan benih unggul dari ikan, hewan, tanaman, dan organisme perairan lainnya. Dan, untuk merekayasa (engineered) tanaman-tanaman terestrial (seperti padi, jagung, kedelai, dan tebu) dapat dibudidayakan (cultivated) di habitat perairan, khususnya rawa pasang surut dan laut.
  5. Rekayasa genetik mikroba(bakteri), sehingga mampu melumat (menetralkan) ekosistem yang dilanda pencemaran (environmental bioremediation).

Kelima, revolusi industri 4.0, diantaranya:

  1. sistem informasi daerah penangkapan ikan real time dan mudah diakses oleh nelayan
  2. sistem informasi tempat pelelangan ikan produksi dan harga real time
  3. sistem digital platform untuk pelaku usaha perikanan dari tempat pelelangan, rantai logistik hingga konsumen.
  4. pemilihan lokasi untuk akuakultur terbaik dengan dengan aplikasi drone, big data, dan IoT.
  5. memproduksi induk dan benih/larva berkualitas tinggi: SPF (Specific Patogen Free), SPR (Specific Patogen Resistance), cepat tumbuh, dan rasanya enak melalui bioteknologi (DNA sequencing and recombinant), nanoteknologi, big data, AI, dan IoT .
  6. produksi pakan berkualitas dan teknik/metode pemberian pakan yang efektif pada organisme budidaya (ikan, udang, moluska, dll.) Seperti AQ1 automatic feeder dengan umpan balik akustik.
  7. monitoring, kontrol, dan pengawasan kualitas air dan tanah (manajemen) melalui drone, robot, big data, dan IoT.
  8. pengendalian hama dan penyakit melalui bioteknologi (bioremediasi), nanoteknologi, drone, dan IoT.
  9. rekayasa akuakultur (desain, tata letak, dan konstruksi kolam, jaring keramba, dan media/wadah akuakultur lainnya) melalui new materials, nanotechnology, 3-D printing, and cloud computing (smart and precision).
  10. biosecurity melalui drone, robot, big data, cloud computing, dan IoT.
  11. sistem pengolahan dan manajemen rantai pasok perikanan
  12. sistem monitoring operasi cold storage dan syok ikan secara real time

Keenam, riset inovasi bidang jasa dan SDA kelautan non konvensional, diantaranya:

  1. Garam: (1) peningkatan produktivitas dan produksi, (2) peningkatan kualitas, (3) sistem logistik, dan (4) manajemen rantai pasok terpadu.
  2. Pulau-pulau kecil: (1) assessment potensi dan kendala pembangunan, (2) valuasi ekonomi, dan (3) model investasi dan bisnis.
  3. Deep sea capture fisheries (perikanan tangkap laut dalam).
  4. Offshore and deep-sea aquaculture.
  5. Energi kelautan: passut, gelombang, arus, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).
  6. SDA dan JASLING non-konvensional kelautan.

Dengan penguatan riset inovasi pada ke-6 bidang sektor diatas, Insya Allah misi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan hanya angan-angan.

KKP REKOMENDASIKAN 159 KAWASAN KONSERVASI UNTUK RESTOKING LOBSTER

Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini dalam pengelolaan lobster dengan upaya memajukan budidaya, telah disambut oleh masyarakat.

KKP yang mewajbkan pembudidaya untuk merestoking 2 % dari hasil panen kini telah memulai menyiapkan aturan teknisnya.

Diantaranya dengan mengatur ukuran minimal hasil panen yang akan direstocking yaitu sekurang-kurangnya 50 gram. Hal ini sebagaimana diatur dalam Kepdirjen Perikanan Budidaya Nomor 178/2020.

Untuk keberlangsungan hidup lobster yang direstoking pun diatur persyaratan lokasi, yaitu:

  1. tidak dipengaruhi oleh aliran air tawar dan aliran lain dari daratan, terlindung dari angin kencang dan ombak besar, dengan substrat dasar adalah pasir atau pasir berlumpur;
  2. memiliki persyaratan fisik-kimiawi perairan paling sedikit meliputi perairan jernih atau kecerahan air lebih dari 3 m, kedalaman air minimal 5-10 m, salinitas 30-35 ppt, suhu perairan 26-29ºC, pH 7,3-8,3, dan Oksigen terlarut antara 4-7 mg/L;
  3. ketersediaan pakan alami sesuai ukuran lobster;
  4. memiliki shelter alami berupa rumput laut atau lamun atau coral hidup;
  5. bebas dari gangguan predator;
  6. keterjangkauan letak habitat dari daratan untuk memudahkan mobilisasi lobster yang akan dilepasliarkan

Cara pelepasliarannya pun dilakukan untuk meminimalkan mortalitas, yaitu dilakukan dengan menggunakan pipa dua tali yang dimasukan dalam air. Pada saat pipa menyentuh dasar laut maka satu tali pipa dilepas.

Dalam menyiapkan kegiatan restocking lobster lobster, KKP telah menetapkan lokasi restocking hanya di dalam kawasan konservasi perairan, selain lokasi tempat penangkapan benih itu sendiri.

Informasi yang beredar, kawasan konsevasi perairan yang direkomendasikan oleh Ditjen Pengelolaan Ruang Laut tersebut sebanyak 159 lokasi yang tersebar di 31 propinsi. Selain itu juga tetap dipersyarakat kriteria habitat alami lobster di dalam kawasan konservasi, diantaranya kedalaman 5-10 m, cukup jauh dari muara sungai besar, dan terdapat shelter alami untuk tempat hidup dan berlindung dan mencari makan berupa terumbu karang atau lamun atau rumput laut.

Daftar Kawasan Konservasi Perairan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Provinsi NAD

  1. Kota Sabang: KKPD Pesisir Timur Pulau Weh
  2. Aceh Jaya: KKPD Aceh Jaya
  3. Aceh Besar: KKPD Aceh Besar
  4. Simeulue: KKPD Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha (Pisisi)
  5. Aceh Selatan: KKPD Aceh Selatan
  6. Aceh Tamiang: KKPD Aceh Tamiang
  7. Aceh Barat Daya: KKPD Aceh Barat Daya
    II. Provinsi Sumatera Utara
  8. Nias Utara: KKPD Sawo Lahewa
  9. Tapanuli Tengah: KKPD Tapanuli Tengah
  10. Nias Selatan: KKPD Nias Selatan
  11. Serdang Bedagai: KKPD Serdang Bedagai
    III. Provinsi Sumatera Barat
  12. Padang Pariaman: KKPN TWP Pulau Pieh
  13. Kepulauan Mentawai: KKPD Selat Bunga Laut
  14. Pesisir Selatan: KKPD Pesisir Selatan
  15. Pariaman: KKPD Kota Pariaman
  16. Padang Pariaman: KKPD Batang Gasan
  17. Kota Padang: KKPD Kota Padang
  18. Agam: KKPD Agam
  19. Pasaman Barat: KKPD Jorong Maligi
    IV. Provinsi Riau
  20. Bengkalis: KKPD Suaka Perikanan Ikan Terubuk
  21. Bengkalis: KKPD Rupat Utara
  22. Indragiri Hilir: KKPD Solop
  23. Rokan Hilir: KKPD Kepulauan Aruah
    V. Provinsi Bengkulu
  24. Kaur: KKPD Kaur
  25. Mukomuko: KKPD Mukomuko
  26. Bengkulu Utara: KKPD Enggano
    VI. Provinsi Lampung
  27. Tanggamus: KKPD Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan
  28. Lampung Barat: KKPD Ngambur dan Betuah
  29. Lampung Timur: KKPD Batang Segama
    VII. Provinsi Bangka Belitung
  30. Belitung Timur: KKPD Taman Wisata Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang
  31. Belitung: KKPD Belitung
  32. Bangka Selatan: KKPD Bangka Selatan
  33. Bangka Tengah: KKPD Bangka Tengah
  34. Bangka: KKPD Suaka Perikanan Tuing
  35. Bangka Barat: KKPD Bangka Barat
    VIII. Provinsi Kepulauan Riau
  36. Anambas: KKPN Taman Wisata Kepualauan Anambas
  37. Bintan: KKPD Bintan
  38. Batam: KKPD Batam
  39. Natuna: KKPD Natuna
  40. Lingga: KKPD Lingga
    IX. Provinsi Banten
  41. Serang: KKM HMAS Perth
  42. Pandeglang: KKPD Pandeglang
    X. Provinsi Jawa Barat
  43. Sukabumi: KKPD Pantai Penyu Pangumbahan
  44. Indramayu: KKPD Pulau Biawak
  45. Pangandaran: KKPD Pangandaran
    XI. Provinsi Jawa Tengah
  46. Batang: KKPD Ujungnegoro – Roban
  47. Tegal: KKPD Karang Jeruk
  48. Jepara: KKPD Pulau Panjang
    XII. Provinsi DIY
  49. Gunungkidul KKPD Gunungkidul
  50. Bantul KKPD Bantul
    XIII. Provinsi Jawa Timur
  51. Probolinggo: KKPD Gili Ketapang
  52. Pasuruan: KKPD Pasuruan
  53. Sumenep: KKPD Sumenep
  54. Sidoarjo: KKPD Sidoarjo
  55. Situbondo: KKPD Situbondo
  56. Banyuwangi: KKPD Banyuwangi
  57. Tulungagung: KKPD Tulungagung
    XIV. Provinsi Bali
  58. Klungkung: KKPD Nusa Penida
  59. Badung, Denpasar: KKM Teluk Benoa
  60. Buleleng: KKPD Buleleng
  61. Jembrana: KKPD Jembrana
  62. Karangasem: KKPD Karangasem
    XV. Provinsi Nusa Tenggara Barat
  63. Lombok Utara: KKPN TWP Gili Matra
  64. Lombok Timur: KKPD Gili Sulat dan Lawang
  65. Lombok Barat: KKPD Gita Nada
  66. Lombok Tengah: KKPD Teluk Bumbang
  67. Sumbawa Barat: KKPD Gili Balu
  68. Sumbawa Barat: Sumbawa KKPD Tatar Sepang-Lunyuk
  69. Sumbawa: KKPD Kabete
  70. Sumbawa: KKPD Pulau Liang dan Pulau Ngali
  71. Sumbawa: KKPD Pulau Lipan dan Pulau Rakit
  72. Dompu: KKPD Teluk Cempi
  73. Bima: KKPD Gili Banta
    XVI. Provinsi Nusa Tenggara Timur
  74. Kupang, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya: KKPN TNP Laut Sawu
  75. Alor: KKPD Selat Pantar
  76. Flores Timur: KKPD Flores Timur
  77. Sikka: KKPD Sikka
  78. Lembata: KKPD Lembata
    XVII. Provinsi Kalimantan Barat
  79. Bengkayang: KKPD Pulau Randayan
  80. Sambas: KKPD Paloh
  81. Kubu Raya, Kayong Utara: KKPD Kubu Raya dan Kayong Utara
  82. Ketapang: KKPD Kendawangan
    XVIII. Provinsi Kalimantan Tengah
  83. Kotawaringin Barat: KKPD Senggora Sepagar
    XIX. Provinsi Kalimantan Selatan
  84. Kotabaru: KKPD Kotabaru
  85. Tanah Bumbu: KKPD Tanah Bumbu
    XX. Provinsi Kalimantan Timur
  86. Berau: KKPD Kepulauan Derawan
  87. Bontang: KKPD Bontang
    XXI. Provinsi Kalimantan Utara
  88. Nunukan: KKPD Tanjung Cantik dan Sinelak
  89. Nunukan: KKPD Sebatik Barat
    XXII. Provinsi Sulawesi Utara
  90. Kepulauan Sangihe: KKPD Tatoareng
  91. Kepulauan Sitaro: KKPD Kepulauan Sitaro
  92. Kota Bitung: KKPD Bitung
  93. Minahasa: KKPD Minahasa
  94. Minahasa Utara: KKPD Minahasa Utara
  95. Minahasa Selatan: KKPD Minahasa Selatan
    XXIII. Provinsi Gorontalo
  96. Boalemo: KKPD Monduli
  97. Bone Bolango KKPD Botubarani
  98. Bone Bolango: KKPD Olele
  99. Gorontalo: KKPD Biluhu Timur
  100. Gorontalo Utara: KKPD Popaya
  101. Gorontalo Utara: KKPD Pulau Mohinggito
  102. Gorontalo Utara: KKPD Sumalata
  103. Gorontalo Utara: KKPD Tolinggula
  104. Pohuwato: KKPD Dulangka
  105. Pohuwato: KKPD Mabsar-Maruangi
  106. Pohuwato: KKPD Maruangi-Mabasar
  107. Pohuwato: KKPD Tanjung Panjang
    XXIV. Provinsi Sulawesi Tengah
  108. Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut: KKPD Banggai Dalaka
  109. Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una: KKPD Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una
  110. Morowali, Morowali Utara: KKPD Morowali, Morowali Utara
  111. Donggala, Buol, Toli-Toli: KKPD Doboto
    XXV. Provinsi Sulawesi Barat
  112. Majene: KKPD Majene
  113. Polewali Mandar: KKPD Polewali Mandar
  114. Mamuju: KKPD Mamuju
    XXVI. Provinsi Sulawesi Selatan
  115. Pangkajene Kepulauan: KKPN TWP Kapoposang
  116. Pangkajene Kepulauan: KKPD Liukang Tupabiring
  117. Pangkajene Kepulauan: KKPD Liukang Tangaya
  118. Selayar: KKPD Pulo Pasi Gusung
  119. Selayar: KKPD Pulo Kauna Kayuadi
  120. Luwu Utara: KKPD Luwu Utara
  121. Barru: KKPD Barru
  122. Bone, Sinjai: KKPD Bone Bagian Selatan
    XXVII. Provinsi Sulawesi Tenggara
  123. Bombana KKPD Bombana
  124. Buton KKPD Buton
  125. Buton Selatan KKPD Buton Selatan
  126. Buton Tengah KKPD Buton Tengah
  127. Konawe Kepulauan KKPD Konawe Kepulauan
  128. Kolaka KKPD Kolaka
  129. Kolaka Utara KKPD Kolaka Utara
  130. Kota Kendari, Konawe, dan
    Konawe Selatan KKPD Provinsi Sultra
  131. Muna KKPD Muna
  132. Muna Barat KKPD Selat Tiworo
    XXVIII. Provinsi Maluku Utara
  133. Halmahera Selatan KKPD Kepulauan Guraici
  134. Halmahera Selatan KKPD Kepulauan Widi
  135. Halmahera Selatan KKPD Pulau Makian
  136. Halmahera Tengah KKPD Pulau Jiew
  137. Pulau Morotai KKPD Pulau Rao-Tanjung Dehegila
  138. Kota Tidore Kepulauan KKPD Pulau Mare
  139. Kepulauan Sula KKPD Kepulauan Sula
    XXIX. Provinsi Maluku
  140. Maluku Tengah: KKPN TWP Taman Laut Banda
  141. Kepulauan Aru KKPN SAP Kepulauan Aru Tenggara
  142. Maluku Tenggara: KKPD Pulau Kei Kecil
  143. Seram Bagian Timur: KKPD P. Koon, P. Gorogos, P. Nukus, P. Neden
  144. Kepulauan Tanimbar: KKPD Kepulauan Tanimbar
  145. Maluku Tengah: KKPD Kepulauan Lease
  146. Maluku Tengah: KKPD Pulau Ay-Pulau Rhun
  147. Maluku Tengah: KKPD Seram Utara Barat
  148. Kota Tual: KKPD Pulau Baeer
  149. Kota Tual: KKPD Pulau Kur, Tayando, Tam
    XXX. Provinsi Papua Barat
  150. Raja Ampat: KKPN SAP Kepulauan Raja Ampat
  151. Raja Ampat: KKPN Kepulauan Waigeo Sebelah Barat
  152. Raja Ampat: KKPD TWP Kepulauan Raja Ampat
  153. Raja Ampat: KKPD Kepulauan Fam
  154. Kaimana: Kawasan Konservasi Laut Kaimana
  155. Tambrauw: KKPD Tambrauw
  156. Fakfak: KKPD Teluk Berau-Teluk Nusalasi-Van Den Bosch
  157. Sorong Selatan: KKPD Seribu Satu Sungai Teo Enobikia
    XXXI. Provinsi Papua
  158. Biak Numfor: KKPN TWP Pulau Padaido
  159. Biak Numfor: KKPD Biak Numfor

PERMENKP 12/2020: MENYEIMBANGKAN KEBERLANJUTAN SDI DAN NILAI TAMBAH EKONOMI BUDIDAYA LOBSTER

Upaya pengelolaan lobster yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini tengah menjadi perbincangan hangat, khususnya ekspor benih lobster yang tengah menjadi polemik.

Jika kita mengupas lebih dalam Permen KP 12/2020 tersebut, secara substansi dasar pertimbangan diterbitkannya aturan tersebut adalah sangat jelas, “untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster”.

Sebelum diskusi ekspor benih lobster, permen ini pertama-tama mengatur ukuran/kondisi lobster yang tidak boleh ditangkap dan diekspor dalam kondisi bertelur; yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas >6 cm atau berat >150 gram per ekor untuk lobster pasir (panulirus homarus) dan >8 cm atau berat >200 gram per ekor untuk lobster jenis lainnya. Jelas ini bagian dari upaya konservasi indukan lobster.

Kedua, permen ini juga mengatur ketentuan penangkapan benih lobster atau lobster muda untuk kegiatan budidaya dalam negeri, dengan syarat yang ketat, misalnya kuota dan lokasi penangkapan, ketentuan nelayan dan alat tangkap ramah lingkungan, ketentuan lokasi budidaya, hingga kewajiban restocking 2% dari hasil panen. Hal ini juga menyiratkan keberpihakan budidaya dalam negeri dengan pertimbangan konservasi.

Ketiga, terkait ekpsor benih lobster juga diatur ketat, diantaranya melalui sistem kuota dan lokasi penangkapan, harus melaksanakan budidaya di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau pembudidaya setempat, serta sudah dapat panen secara berkelanjutan dan telah restocking hasil sebanyak 2%.

Terkait kuota penangkapan benih lobster tahun 2020 telah ditetapkan total 139.475.000 ekor yang terbagi dalam 11 WPPRI. Selanjutanya kuota ini yang nanti akan diatur untuk budidaya dan sisanya untuk ekspor. Berdasarkan informasi, kuota ekspor benih lobster ditetapkan hanya 30% dan sisanya 70% untuk budidaya dalam negeri.

Informasi dari sumber terpercaya menyebut angka target kapasitas budidaya nasional untuk menampung benih lobster nasional adalah 0,3 juta ekor benih lobster per tahun. Harapannya dengan teknologi budidaya yang semakin maju, dalam 3 tahun kedepan Indonesia sudah stop ekspor benih lobster.

maritime, lingkungan hidup, energi terbarukan