Surabaya, (kabarnusantaranews, 11/10/2021), Guru Besar Teknologi Kelautan Institut Tekonologi Sepuluh Nopember Surabaya (FTK ITS) mengingatkan dan mendorong sinergisitas pengelolaan potensi jasa kelautan Indonesia yang melimpah.
Hal ini disampaikan pada acara Webinar “Milenial Technopreneur Maritim” yang diselenggarakan oleh LTMI HMI Cabang Surabaya bekerjasama dengan Lembaga Riset Nusantara Initiative dan PT Daya Lelaku Taksaka, pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021.
Lebih lanjut dalam paparannya, Prof Widi menekankan bahwa diperlukan pembangunan negara maritime yang berdaulat dan berkarakter.
Salah satu yang menjadi modalitas bangsa adalah kejujuran yang nomer satu serta dibarengi dengan disiplin dan kerja keras.
Disampaikan bahwa potensi jasa kelautan Indonesia (sumber daya laut) sangat melimpah dan beragam untuk menunjang ekonomi biru dan menuntut inovasi dari generasi milenial, yang meliputi beberapa contoh (1) pengelolaan harta karun laut, (2) marine eco tourism, (3) bioremiediasi perairan (akibat cemaran), (4) bioteknologi untuk obat-obatan dan vitamin.
Sementara jasa maritim yang juga menantang adanya inovasi teknologi dari kaum milenial yang penuh dengan kreatifitas, antara lain (1) pelayaran, freight forwader, jasa kepelabuhan, (2) salvage dan pengangkatan kapal tenggelam, dan (3) ICT based MCS (Marine Control and Surveilance).
Dalam hal ini juga generasi muda kedepan harus dapat lebih aktif dalam menyuarakan pendapat, melatih kreatifitas, mencoba inovasi baru, dan rajin membaca dan mulai mengkaji hal-hal baru.
Selain dapat aktif melalui dunia kampus (HIMA / BEM) dalam melatih keratifitas, inovasi, daya nalar, berpikir kritis, dan berekspresi, para mahasiswa dapat ditopang dan belajar dari aktivitas eksternal kampus melalui lembaga-lembaga kajian atau organisasi kemahasiswaan lainnya, seperti Himpunan Mahasiswa Islam, yang melalui lembaga kekaryaan dibidang teknologi, yaitu Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam melaksanakan webinar series ini.
Harapannya para mahasiswa sebagai generasi muda dan milenial kedepan tidak gamang dan keluar sebagai generasi penuh ide gagasan, inovasi, kreatif dan bertanggung jawab atas kemajuan bangsanya kedepan.
Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI) Cabang Surabaya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surabaya yang didukung PT Daya Lelaku Taksaka dan Nusantara Initiative akan menyelenggarakan Webinar Series terkait “MILLENIAL TECHNOPRENEUR MARITIME ”.
Webinar ini akan dibuat 2 (dua) mingguan dengan akan mengundang narasumber terpilih sesuai dengan topik yang dibahas.
Pada seri pertama ini, topik yang akan dibahas adalah Industri dan teknologi maritim nasional, dengan pemateri adalah Prof. Widi Agoes Pratikto, Ph.D. Beliau adalah profesor di Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (FTK ITS). Beliau sebelumnya juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode 2006-2009, juga pernah menjabat Sekjen D8 di Turki.
Sei pertama ini akan dilangsungkan secara daring pada hari Sabtu, tanggal 09 Oktober 2021, jam 16.00 WIB selama kurang lebih 1 jam. Pada seri 1 webinar ini diharapkan peserta dapat mengetahui pengetahuan tentang pentingnya inovasi dalam pengembangan teknologi dan produksi maritim, dan dapat mengerti kondisi terkini pembangunan industri maritim nasional.
Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) dalam siaran persnya yang diterima redaksi ninews akan segera menggelar Kongres ketiga di Kepri.
Kesiapan tersebut ditandai dengan kickoffmeeting atau rapat perdana gabungan DPP, SC, OC, dan DPW Kepri sebagai tuan rumah Kongres 3 Iskindo.
Syofyan Hasan, Sekjen Iskindo saat ini, yang memimpin rapat ini menegaskan bahwa Dewan Pimpinan Wilayah DPW Iskindo Kepri telah menyanggupi untuk jadi tuan rumah kegiatan Kongres III Iskindo.
“Ini juga sesuai keputusan kongres sebelumnya, jadi saat ini panitia baiknya sudah mulai aktif untuk persiapan teknis dan non teknis kongres, termasuk pendanaan,” kata Syofyan Hasan, di depan 20-an peserta rapat daring.
Syofyan Hasan juga berharap pada pelaksanaan Kongres III Iskindo nanti bisa berjalan baik dan efektif melalui komunikasi dan dukungan DPW lainnya.
“Sebaiknya ada info peserta yang akan hadir ke Tanjung Pinang, sehingga DPW Kepri bisa menyesuaikan lokasi dan tempat,” tanggap Rhenal Yude, ketua DPW Iskindo Kepri yang juga hadir dalam rapat daring tersebut.
Pengurus Iskindo diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 3 Juli 2015. Iskindo kini mempersiapkan Kongres III di Kepri (COURTESY: K Azis/DPP Iskindo)
Beberapa anggora Steering Committee (SC) Kongres III Iskindo juga hadir termasuk koordinator SC Dr Hendra Yusran Siry, dan anggota yaitu Bibit Mugiyana, Nazruddin Maddeppungeng, hingga Awaluddin.
Sesuai update anggota SC, saat ini draft AD/ART sudah disetorkan ke DPP, alat kelengkapan kongres pun sudah dibuat meski perlu pemantapan beberapa hari ke depan sebelum kongres.
Melalui Bibit Mugiyana, SC memberi apresiasi ke DPW Kepri yang sudah bersedia menjadi penyelenggara kegiatan kongres.
Pada pertemuan yang dipimpin Suwardi MSi tersebut dibahas rencana waktu pelaksanaan, teknis dan tahapan acara dalam kongres.
“Perlu ada waktu khusus dan tim yang mereviu kembali kelengkapan dan bahan yang akan dibahas/digunakan dalam kongres. Ini bisa dilakukan melalui pertemuan-pertemuan CS dan OC baik offline dan online,” katanya.
Ketua Iskindo, M Zulficar Mochtar, yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan dukungannya dan siap bekerjasama tim SC dan OC serta berharap agar ke depan, aspek penguatan DPW, kapasitas kelembagaan Iskindo bisa didalami lebih baik dan rinci.
“Pelaksanaan kongres nanti harus tetap menyesuaikan dengan prokes yang ada,” harapnya.
Poin menarik disampaikan oleh Koordinator Steering, Dr Hendran Yusran Siry, tentang perlunya azas musyawarah dan mufakat jelang dan saat kongres, termasuk perlunya membangun komunikasi dengan salah satu anggota Dewan Pakar IskindoDr Agung Dhamar Syakti yang juga Rektor Universitas Raja Ali Haji demi efektivitas, efisiesnsi pelaksanaan kongres.
Sementara itu, anggota steering lainnya, Awaluddin, mengusulkan adanya event-event antara sebelum pelaksanaan kongres dalam bentuk ‘Panggung Maritim’. “Harapannya agar isu-isu kelautan tetap bergaung secara nasional,” katanya.
Poin menarik juga disampaikan Nazruddin Maddeppungeng yang berharap ada penyempurnaan AD ART organisasi, perlu penguatan peran DPW di tingkal lokal sehubungan dengan pembagunan kelautan dan perlunya kejelasan hubungan antara Iskindo dan organisasi ‘sayap’ seperti organisasi ikatan alumni per kampus atau profesi.
Rapat tersebut menyepakati setidaknya ada poin penting yang perlu disiapkan yaitu persiapan bahan kongres dengan mereviu AD ART, menyiapkan dan menyosialisasikan AD ART, pembicaraan mengenai tahapan pemilihan ketua umum.
“Lalu yang kedua dalah perlu membahas tahapan pemilihan ketua umum, yang bisa dimulai dari pendaftaran calon, sosialisasi, dan penjaringan dan pemilihan,” katanya.
“Yang ketiga menggelar event Panggung Maritim yang diisi beberapa kegiatan online dan offline, lalu yang keempat adalah pelaksanaan kongres. Perlu membahas rencana kedatangan peserta, proses pembahasan AD ART hingga pemilihan dan penetapan ketua, “ ucap Suwardi.
Prof. Rokhmin Dahuri dan Dr. Anton Apriyantono hadir sebagai pemateri dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pembangunan Propinsi Sumatera Barat di Hotel Kryad Bumi Minang, Kota Padang.
Selain Gubernur dan Wagub, Rakorda juga dihadiri oleh Sekda, Ketua Bappeda dan seluruh Ketua OPD Pemprov Sumbar, KADINDA, pada Bupati dan Walikota se-Prov. Sumbar.
Prof. Rokhmin menyampaikan materi tentang Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Untuk Peningkatan Daya Saing, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Sumbar Secara Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan.
Sementara itu mantan Menteri Pertanian, Dr. Anton Apriyantono menyampaikan materi tentang Strategi Hilirisasi Sektor Pertanian dan Peningakatan Kesejahteraan Petani Prov. Sumbar.
Rakorda yang dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, juga dihadiri instansi pusat yang berkantor di Sumatera Barat, diantaranya dari Kementerian Kelautan da Perikanan.
“Masalah utama bangsa saat ini adalah pertumbuhan ekonomi rendah, pengangguran, kemiskinan, gizi buruk, dan daya saing yang rendah”, tandas Prof Rokhmin Dahuri.
Pembangunan ekonomi kelautan, inovasi dan industrialisasi ramah lingkungan dan sosbud, harus menjadi prioritas kebijakan dan ini harus terus digaungkan dan menjadi dikursus yang membangun. Demikian disampaikan Koordinator Penasehat Menteri Kelatan dan Perikana ini pada acara Webinar Bincang Dimensi Ruang yang diadakan kerjasama PERLUNI PWK-ITI, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota-ITI, dan Ikatan Ahi Perencanaan (IAP) Propinsi Banten (15/07/2020).
Pertumbuhan ekonomi Triwulan-II 2020 adalah -1%, dan Triwulan-III 2020 diperkirakan -3,1%, dan jika proyeksi Triwulan-III ini terjadi, maka bersiaplah Indonesia mengalami resesi ekonomi (Kemenkeu, 29 Juni 2020).
RD juga mengingatkan data yang ada agar tidak terlena. Dimana per Maret 2019, dengan garis kemiskinan Rp 410.000/orang/bulan, jumlah rakyat miskin menurun menjadi 25,6 juta jiwa (9,6% total penduduk). Angka kemiskinan dibawah 10% ini baru pertama kali terjadi sejak Kemerdekaan -NKRI 1945(BPS, 2018).
Namun yang perlu dicatat, jumlah penduduk yang rentan miskin (pengeluaran > Rp 410.000/orang/bulan –US$ 45 (Rp 652.500)/orang/bulan) masih 69 juta jiwa (BPS, 2019). Artinya jumlah penduduk miskin + rentan miskin = 25,6 juta + 69 juta jiwa = 94,6 juta jiwa. Data ini mirip data Bank Dunia (dengan poverty line US$ 2/orang/hari atau US$ 60 (Rp.840.000)/orang/bulan), jumlah rakyat miskin Indonesia 100 juta orang (40% total penduduk).
Secara rinci Rokhmin Dahuri membeberkan permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia saat ini dan kedepan, yaitu:
Pertumbuhan ekonomi kurang dari 7% per tahun
Pengangguran dan kemiskinan, dimana nelayan salah satu kantong kemiskinan.
Kesenjangan sosek terburuk keempat di dunia
Disparitas pembangunan antar wilayah: Desa vs Kota; Jawa vs Luar Jawa
Defisit Neraca Perdagangan dan Transaksi Berjalan
Deindustrialisasi
Kedaulatan pangan rendah, gizi buruk dan stunting growth
Daya saing dan IPM rendah
Kerusakan lingkungan dan SDA.
Krisis ekonomi global, perseteruan AS vs China, dan Pandemi Covid-19. Dan jika tak ada breakthrough, ditambah pertumbuhan ekonomi < 7% per tahun makan akan terjadi Middle-Income Trap.
Kondisi ini tentunya harus disikapi dengan kerja keras, tidak biasa-biasa saja, sebagaimana pesan Presiden Jokowi.
Dan sumbasih ekonomi kelautan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, jika digerakkan dengan sistematis dan terarah.
Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia sebesar US$ 1,338 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2019 (Rp 2.400triliun = US$ 190 miliar) atau 1,3 PDB Nasional saat ini. Lapangan kerja yang bisa menyerap 45 juta orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia.
Pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia masih sekitar 22%. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), bahkan kontribusinya sudah > 30%.
6 strategi pembangun ekonomi kelautan dan perikanan yang bisa didekati untuk menjadikan Indonesia proros maritim dunia. Pertama, penataan ruang wilayah lahan atas pesisir laut secara terpadu; kedua, pembangunan ekonomi dan kawasan industri; ketiga, pembangun an infrasturktur dan konektivitas, keempat, pengelolaan lingkungan laut dan konservasi; kelima, good governance dan kebijakan politik ekonomi; dan keenam, pembangunan SDM.
Dalam jangka pendek, Prof Rokhmin Dahuri mengusulkan langkah terobosan dan program quick wins pemulihan ekonomi pasca covid-19.
Pertama, pembangunan perikanan perikanan budidaya yang mensejahterakan dan berkelanjutan, melalui:
Pengembangan komoditas unggulan di: (1) perairan tawar, (2) perairan payau (tambak), (3) perairan laut dangkal, (4) perairan laut lepas atau laut dalam (offshore aquaculture), dan (5) akuarium serta media budidaya lainnya.
Program intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi untuk meneningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan sustainability.
Aplikasi Best Aquaculture Practices(pemilihan lokasi, bibit dan benih unggul, nutrisi, pengendalian hama & penyakit, manajemen kualitas tanah & air, pond engineering, dan biosecurity),dan integrated supply chain management, dengan target income > US$ 300/bulan/orang.
Intensitas usaha budidaya tidak melebihi Daya Dukung Lingkungan mikro (kolam, container) maupun Lingkungan Makro (Kawasan).
Pengembangan induk (broodstock) dan benih unggul yang bebas penyakit (SPF = Specific Pathogen Free), tahan terhadap serangan penyakit (SPR = Specific Pathogen Resistant), cepat tumbuh, dan adaptif terhadap Global Climate Change.
Pengembangan industri pakan yang berkualitas dengan harga relatif murah dan FCRrendah: trash fish, by catch, magot, micro alage, dll.
Manajemen lingkungan kawasan: pengendalian pencemaran dan konservasi biodiversity.
Penyediaan sarana produksi dan infrastruktur berkualitas yang mencukupi.
Penguatan R & D untuk penguasaan dan aplikasi inovasi teknologi, business models, dan marketing.
Kedua, pembangunan perikanan tangkap, melalui:
Pengurangan fishing effort/upaya tangkap (kapal ikan, fishing gears, dan jumlah nelayan) untuk setiap kelompok stok ikan (pelagis besar, pelagis kecil, demersal, dan lainnya) berbasis WPP sampai unitwilayah yang lebih kecil (zona penangkapan-1, 2, dan ZEEI). Sehingga, total catch untuk setiap kelompok stok ikan sama dengan 80% MSY atau MSY, dan pendapatan nelayan ABK minimal US$ 300 (Rp 4,2 juta)/orang/bulan.
eningkatan fishing effortuntuk setiap kelompok stok ikan berbasis WPP sampai unit wilayah yang lebih kecil. Sehingga, total catch untuk setiap kelompok stokikan sama dengan 80% MSYatau MSY, dan pendapatan nelayan ABK minimal US$ 300 (Rp 4,2 juta)/orang/bulan.
Pengembangan armada Ocean Going Fisheries RIyang kompetitif untuk beroperasi di International Waters (beyond ZEEI).
Ketiga, pembangunan industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, melalui:
Penguatan dan pengembangan teknologi penanganan (handling) dan transportasi hasil perikanan, baik di sektor perikanan tangkap maupun di sektor perikanan budidaya.
Peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan tradisional: ikan asap, pindang, kering (asin dan tawar), fermentasi (peda), terasi, petis, dll.
Peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan modern: live fish, fresh fish, pembekuan, pengalengan, breaded shrimps and fish, produk berbasis surimi, dll.
Peningkatan utilisasi perusahaan pengolahan ikan menjadi 80%dari kondisi saat ini 10-40% dan larangan ekspor ikan > 300 gram untuk reindutsrialisasi (minimal fillet)
Pengembangan produk-produk olahan perikanan baru (product development)
Penyempurnaan packaging dan distribusi produk.
Penjaminan kontinuitas suplai bahan baku, oleh karena itu pemerintah harus memastikan, bahwa setiap unit industri pengolahan hasil perikanan memiliki mitra produsen (nelayan dan/atau pembudidaya).
Standardisasi dan sertifikasi.
Penguatan dan pengembangan pasar domestik dan ekspor
Keempat, pembangunani industri bioteknologi perairan, dan kelima, pembagunan pariwisata bahari.
kabar dan inovasi dari maritime, lingkungan hidup, energi terbarukan
