Prof. Rokhmin Dahuri dan Dr. Anton Apriyantono hadir sebagai pemateri dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pembangunan Propinsi Sumatera Barat di Hotel Kryad Bumi Minang, Kota Padang.
Selain Gubernur dan Wagub, Rakorda juga dihadiri oleh Sekda, Ketua Bappeda dan seluruh Ketua OPD Pemprov Sumbar, KADINDA, pada Bupati dan Walikota se-Prov. Sumbar.
Prof. Rokhmin menyampaikan materi tentang Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Untuk Peningkatan Daya Saing, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Sumbar Secara Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan.
Sementara itu mantan Menteri Pertanian, Dr. Anton Apriyantono menyampaikan materi tentang Strategi Hilirisasi Sektor Pertanian dan Peningakatan Kesejahteraan Petani Prov. Sumbar.
Rakorda yang dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, juga dihadiri instansi pusat yang berkantor di Sumatera Barat, diantaranya dari Kementerian Kelautan da Perikanan.
“Masalah utama bangsa saat ini adalah pertumbuhan ekonomi rendah, pengangguran, kemiskinan, gizi buruk, dan daya saing yang rendah”, tandas Prof Rokhmin Dahuri.
Pembangunan ekonomi kelautan, inovasi dan industrialisasi ramah lingkungan dan sosbud, harus menjadi prioritas kebijakan dan ini harus terus digaungkan dan menjadi dikursus yang membangun. Demikian disampaikan Koordinator Penasehat Menteri Kelatan dan Perikana ini pada acara Webinar Bincang Dimensi Ruang yang diadakan kerjasama PERLUNI PWK-ITI, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota-ITI, dan Ikatan Ahi Perencanaan (IAP) Propinsi Banten (15/07/2020).
Pertumbuhan ekonomi Triwulan-II 2020 adalah -1%, dan Triwulan-III 2020 diperkirakan -3,1%, dan jika proyeksi Triwulan-III ini terjadi, maka bersiaplah Indonesia mengalami resesi ekonomi (Kemenkeu, 29 Juni 2020).
RD juga mengingatkan data yang ada agar tidak terlena. Dimana per Maret 2019, dengan garis kemiskinan Rp 410.000/orang/bulan, jumlah rakyat miskin menurun menjadi 25,6 juta jiwa (9,6% total penduduk). Angka kemiskinan dibawah 10% ini baru pertama kali terjadi sejak Kemerdekaan -NKRI 1945(BPS, 2018).
Namun yang perlu dicatat, jumlah penduduk yang rentan miskin (pengeluaran > Rp 410.000/orang/bulan –US$ 45 (Rp 652.500)/orang/bulan) masih 69 juta jiwa (BPS, 2019). Artinya jumlah penduduk miskin + rentan miskin = 25,6 juta + 69 juta jiwa = 94,6 juta jiwa. Data ini mirip data Bank Dunia (dengan poverty line US$ 2/orang/hari atau US$ 60 (Rp.840.000)/orang/bulan), jumlah rakyat miskin Indonesia 100 juta orang (40% total penduduk).
Secara rinci Rokhmin Dahuri membeberkan permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia saat ini dan kedepan, yaitu:
Pertumbuhan ekonomi kurang dari 7% per tahun
Pengangguran dan kemiskinan, dimana nelayan salah satu kantong kemiskinan.
Kesenjangan sosek terburuk keempat di dunia
Disparitas pembangunan antar wilayah: Desa vs Kota; Jawa vs Luar Jawa
Defisit Neraca Perdagangan dan Transaksi Berjalan
Deindustrialisasi
Kedaulatan pangan rendah, gizi buruk dan stunting growth
Daya saing dan IPM rendah
Kerusakan lingkungan dan SDA.
Krisis ekonomi global, perseteruan AS vs China, dan Pandemi Covid-19. Dan jika tak ada breakthrough, ditambah pertumbuhan ekonomi < 7% per tahun makan akan terjadi Middle-Income Trap.
Kondisi ini tentunya harus disikapi dengan kerja keras, tidak biasa-biasa saja, sebagaimana pesan Presiden Jokowi.
Dan sumbasih ekonomi kelautan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, jika digerakkan dengan sistematis dan terarah.
Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia sebesar US$ 1,338 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2019 (Rp 2.400triliun = US$ 190 miliar) atau 1,3 PDB Nasional saat ini. Lapangan kerja yang bisa menyerap 45 juta orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia.
Pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia masih sekitar 22%. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), bahkan kontribusinya sudah > 30%.
6 strategi pembangun ekonomi kelautan dan perikanan yang bisa didekati untuk menjadikan Indonesia proros maritim dunia. Pertama, penataan ruang wilayah lahan atas pesisir laut secara terpadu; kedua, pembangunan ekonomi dan kawasan industri; ketiga, pembangun an infrasturktur dan konektivitas, keempat, pengelolaan lingkungan laut dan konservasi; kelima, good governance dan kebijakan politik ekonomi; dan keenam, pembangunan SDM.
Dalam jangka pendek, Prof Rokhmin Dahuri mengusulkan langkah terobosan dan program quick wins pemulihan ekonomi pasca covid-19.
Pertama, pembangunan perikanan perikanan budidaya yang mensejahterakan dan berkelanjutan, melalui:
Pengembangan komoditas unggulan di: (1) perairan tawar, (2) perairan payau (tambak), (3) perairan laut dangkal, (4) perairan laut lepas atau laut dalam (offshore aquaculture), dan (5) akuarium serta media budidaya lainnya.
Program intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi untuk meneningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan sustainability.
Aplikasi Best Aquaculture Practices(pemilihan lokasi, bibit dan benih unggul, nutrisi, pengendalian hama & penyakit, manajemen kualitas tanah & air, pond engineering, dan biosecurity),dan integrated supply chain management, dengan target income > US$ 300/bulan/orang.
Intensitas usaha budidaya tidak melebihi Daya Dukung Lingkungan mikro (kolam, container) maupun Lingkungan Makro (Kawasan).
Pengembangan induk (broodstock) dan benih unggul yang bebas penyakit (SPF = Specific Pathogen Free), tahan terhadap serangan penyakit (SPR = Specific Pathogen Resistant), cepat tumbuh, dan adaptif terhadap Global Climate Change.
Pengembangan industri pakan yang berkualitas dengan harga relatif murah dan FCRrendah: trash fish, by catch, magot, micro alage, dll.
Manajemen lingkungan kawasan: pengendalian pencemaran dan konservasi biodiversity.
Penyediaan sarana produksi dan infrastruktur berkualitas yang mencukupi.
Penguatan R & D untuk penguasaan dan aplikasi inovasi teknologi, business models, dan marketing.
Kedua, pembangunan perikanan tangkap, melalui:
Pengurangan fishing effort/upaya tangkap (kapal ikan, fishing gears, dan jumlah nelayan) untuk setiap kelompok stok ikan (pelagis besar, pelagis kecil, demersal, dan lainnya) berbasis WPP sampai unitwilayah yang lebih kecil (zona penangkapan-1, 2, dan ZEEI). Sehingga, total catch untuk setiap kelompok stok ikan sama dengan 80% MSY atau MSY, dan pendapatan nelayan ABK minimal US$ 300 (Rp 4,2 juta)/orang/bulan.
eningkatan fishing effortuntuk setiap kelompok stok ikan berbasis WPP sampai unit wilayah yang lebih kecil. Sehingga, total catch untuk setiap kelompok stokikan sama dengan 80% MSYatau MSY, dan pendapatan nelayan ABK minimal US$ 300 (Rp 4,2 juta)/orang/bulan.
Pengembangan armada Ocean Going Fisheries RIyang kompetitif untuk beroperasi di International Waters (beyond ZEEI).
Ketiga, pembangunan industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, melalui:
Penguatan dan pengembangan teknologi penanganan (handling) dan transportasi hasil perikanan, baik di sektor perikanan tangkap maupun di sektor perikanan budidaya.
Peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan tradisional: ikan asap, pindang, kering (asin dan tawar), fermentasi (peda), terasi, petis, dll.
Peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan modern: live fish, fresh fish, pembekuan, pengalengan, breaded shrimps and fish, produk berbasis surimi, dll.
Peningkatan utilisasi perusahaan pengolahan ikan menjadi 80%dari kondisi saat ini 10-40% dan larangan ekspor ikan > 300 gram untuk reindutsrialisasi (minimal fillet)
Pengembangan produk-produk olahan perikanan baru (product development)
Penyempurnaan packaging dan distribusi produk.
Penjaminan kontinuitas suplai bahan baku, oleh karena itu pemerintah harus memastikan, bahwa setiap unit industri pengolahan hasil perikanan memiliki mitra produsen (nelayan dan/atau pembudidaya).
Standardisasi dan sertifikasi.
Penguatan dan pengembangan pasar domestik dan ekspor
Keempat, pembangunani industri bioteknologi perairan, dan kelima, pembagunan pariwisata bahari.
Invensi dan inovasi menjadi kata kunci dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaya saing, maju, sejahtera dan berdaulat.
“Invensi menghasilkan ide atau konsep baru, lalu inovasi mengubah konsep baru itu menjadi komersial atau penggunaan lebih luas” demikian disampaikan Prof Rokhmin Dahuri dalam acara FGD “Integrasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dalam rangka Percepatan Riset dan Inovasi Kelautan dan Perikanan Indonesia” yang diadakan BRSDM –Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (13/7).
Sektor kelautan dan perikanan sebagai suporting utama untuk ketahanan pangan, mutlak membutuhkan riset-riset yang inovatif. Inovasi ini harus mencerminkan 3 hal pokok: pertama, layak secara teknis (technological readiness); kedua, sesuai dengan kebutuhan konsumen (market raediness); dan ketiga, layak secara ekonomis (economic readiness).
Dijelaskan lebih lanjut oleh Guru Besar IPB yang saat ini diminta sebagai Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan, bahwa inovasi riset yang inovatif untuk pembangunan kelautan dan perikanan sangat dibutuhkan di subsektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri penanganan dan pengolahan, industri bioteknologi perairan, teknologi industri 4.0, serta jasa dan SDA kelautan non konvensional.
Pertama, sub sektor perikanan tangkap diantaranya adalah:
Teknik (metode) pendugaan stok dalam ekosistem laut multispecies dan multigears untuk unit luasan wilayah perairan: WPP, wilayah perairan Provinsi, Kabupaten/Kota, atau unit ekosistem alamiah. Ini sangat penting untuk menetapkan laju (intensitas) penangkapan ikan yang lestari (sustainable) di era otoda.
Pengembangan alat penangkapan ikan (fishing gears) yang produktif, efisien dan sekaligus ramah lingkungan.
Pengembangan kapal ikan yang cepat, efisien, dan ramah lingkungan (menggunakan energi surya, hidrogen, dll).
Pengembangan alat bantu penangkapan ikan (seperti fish finders, peta lokasi ikan, FAD, dan ecosounder) supaya usaha penangkapan ikan mampu diubah dari yang sifatnya ‘hunting’ menjadi ‘harvesting’.
Pengembangan fishing technology (fishing gears and fishing vessels) yang adaptif terhadap Perubahan Iklim Global.
Pengembangan teknologi Good Handling Practices ikan hasil tangkap selama di kapal hingga ke lokasi pendaratan ikan (pelabuhan perikanan).
Pengembangan model manajemen perikanan tangkap baru yang lebih sesuai dengan kondisi biofisik dan sosekbud Indonesia, seperti: CBM, Co-Management, Marine Protected Area, atau kombinasi model manajemen yang tersedia.
Pengembangan teknik rehabilitasi ekosistem perairan tawar, pesisir, dan laut yang telah rusak.
Pengembangan teknik restocking dan stock enhancement yang lebih baik.
Pengembangan teknologi perikanan laut dalam (deep-sea fisheries) dan perikanan laut lepas (ocean-going fisheries).
Pengembangan spesies-spesies baru yang dapat dibudidayakan (domestikasi) untuk di perairan laut, payau, tawar, dan akuarium. Ini sangat penting, sebab sebagai negara dengan aquatic biodiversity tertinggi di dunia, Indonesia baru mampu membudidayakan sekitar 25 spesies. Sedangkan, China telah membudidayakan lebih dari 100 spesies (Sumantadinata, 2010).
Pengembangan teknologi offshore aquaculture dan deep sea aquaculture.
Pengembangan induk dan benih unggul: SPF, SPR, cepat tumbuh, rasa lezat, adaptif terhadap Perubahan Iklim Global.
Pengembangan pakan berkualitas yang murah, seperti dengan menggunakan microalgae, magot, trashed fishdan by-catch (sekitar 25% dari total catch), dll.
Pengembangan teknologi pemberian pakan yang lebih efisien dan murah, seperti automatic feeder, dll.
Pengembangan teknologi pengendalian hama dan penyakit, seperti memproduksi vaksin, obat-obatan, biological control, Integrated Pest Management, dll.
Pengembangan teknologi pembesaran (rearing) yang lebih produktif, efisien, dan sustainable: tambak udang biocerte, multitrophic-based aquaculture, probiotic, tambak udang supra intensif, dll.
Pengembangan teknologi pond engineering: design dan layout kolam, material dan konstruksi KJA, design dan konstruksi akuarium.
Pengembangan teknologi dan prosedur biosecurity.
Ketiga, industri penanganan dan pengolahan, mencakup:
Penyempurnaan hasil-hasil olahan produk perikanan (end product) yang telah ada.
Pengembangan hasil olahan baru (product development).
Pengembangan produk non-pangan, seperti: farmasi, kosmetik, pupuk, kertas, biofuel, dll.
Pengembangan teknologi kemasan (packaging) dan penyajian.
Pengembangan teknologi transportasi, cold chain system, dan sistem logistik perikanan nasional.
Keempat, industri bioteknolgi perairan, diantaranya:
Bio-prospecting dan Ekstraksi senyawa bioaktif (bioactivesubstances) dari biota perairanuntuk bahan baku industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetika, pupuk, kertas, campuran logam untuk pesawat terbang, film, dan beragam industri lainnya
Manufakturing (produksi) berbagai macam produk industri diatas dari senyawa bioaktif yang terkandung dalam biota perairan.
Produksi biofuel darimicro algae, macro algae, dan biota perairan lainnya.
Rekayasa genetik (genetic engineering) untuk menghasilkan bibit dan benih unggul dari ikan, hewan, tanaman, dan organisme perairan lainnya. Dan, untuk merekayasa (engineered) tanaman-tanaman terestrial (seperti padi, jagung, kedelai, dan tebu) dapat dibudidayakan (cultivated) di habitat perairan, khususnya rawa pasang surut dan laut.
Rekayasa genetik mikroba(bakteri), sehingga mampu melumat (menetralkan) ekosistem yang dilanda pencemaran (environmental bioremediation).
Kelima, revolusi industri 4.0, diantaranya:
sistem informasi daerah penangkapan ikan real time dan mudah diakses oleh nelayan
sistem informasi tempat pelelangan ikan produksi dan harga real time
sistem digital platform untuk pelaku usaha perikanan dari tempat pelelangan, rantai logistik hingga konsumen.
pemilihan lokasi untuk akuakultur terbaik dengan dengan aplikasi drone, big data, dan IoT.
memproduksi induk dan benih/larva berkualitas tinggi: SPF (Specific Patogen Free), SPR (Specific Patogen Resistance), cepat tumbuh, dan rasanya enak melalui bioteknologi (DNA sequencing and recombinant), nanoteknologi, big data, AI, dan IoT .
produksi pakan berkualitas dan teknik/metode pemberian pakan yang efektif pada organisme budidaya (ikan, udang, moluska, dll.) Seperti AQ1 automatic feeder dengan umpan balik akustik.
monitoring, kontrol, dan pengawasan kualitas air dan tanah (manajemen) melalui drone, robot, big data, dan IoT.
pengendalian hama dan penyakit melalui bioteknologi (bioremediasi), nanoteknologi, drone, dan IoT.
rekayasa akuakultur (desain, tata letak, dan konstruksi kolam, jaring keramba, dan media/wadah akuakultur lainnya) melalui new materials, nanotechnology, 3-D printing, and cloud computing (smart and precision).
biosecurity melalui drone, robot, big data, cloud computing, dan IoT.
sistem pengolahan dan manajemen rantai pasok perikanan
sistem monitoring operasi cold storage dan syok ikan secara real time
Keenam, riset inovasi bidang jasa dan SDA kelautan non konvensional, diantaranya:
Garam: (1) peningkatan produktivitas dan produksi, (2) peningkatan kualitas, (3) sistem logistik, dan (4) manajemen rantai pasok terpadu.
Pulau-pulau kecil: (1) assessment potensi dan kendala pembangunan, (2) valuasi ekonomi, dan (3) model investasi dan bisnis.
Deep sea capture fisheries (perikanan tangkap laut dalam).
Offshore and deep-sea aquaculture.
Energi kelautan: passut, gelombang, arus, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).
SDA dan JASLING non-konvensional kelautan.
Dengan penguatan riset inovasi pada ke-6 bidang sektor diatas, Insya Allah misi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan hanya angan-angan.
Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini dalam pengelolaan lobster dengan upaya memajukan budidaya, telah disambut oleh masyarakat.
KKP yang mewajbkan pembudidaya untuk merestoking 2 % dari hasil panen kini telah memulai menyiapkan aturan teknisnya.
Diantaranya dengan mengatur ukuran minimal hasil panen yang akan direstocking yaitu sekurang-kurangnya 50 gram. Hal ini sebagaimana diatur dalam Kepdirjen Perikanan Budidaya Nomor 178/2020.
Untuk keberlangsungan hidup lobster yang direstoking pun diatur persyaratan lokasi, yaitu:
tidak dipengaruhi oleh aliran air tawar dan aliran lain dari daratan, terlindung dari angin kencang dan ombak besar, dengan substrat dasar adalah pasir atau pasir berlumpur;
memiliki persyaratan fisik-kimiawi perairan paling sedikit meliputi perairan jernih atau kecerahan air lebih dari 3 m, kedalaman air minimal 5-10 m, salinitas 30-35 ppt, suhu perairan 26-29ºC, pH 7,3-8,3, dan Oksigen terlarut antara 4-7 mg/L;
ketersediaan pakan alami sesuai ukuran lobster;
memiliki shelter alami berupa rumput laut atau lamun atau coral hidup;
bebas dari gangguan predator;
keterjangkauan letak habitat dari daratan untuk memudahkan mobilisasi lobster yang akan dilepasliarkan
Cara pelepasliarannya pun dilakukan untuk meminimalkan mortalitas, yaitu dilakukan dengan menggunakan pipa dua tali yang dimasukan dalam air. Pada saat pipa menyentuh dasar laut maka satu tali pipa dilepas.
Dalam menyiapkan kegiatan restocking lobster lobster, KKP telah menetapkan lokasi restocking hanya di dalam kawasan konservasi perairan, selain lokasi tempat penangkapan benih itu sendiri.
Informasi yang beredar, kawasan konsevasi perairan yang direkomendasikan oleh Ditjen Pengelolaan Ruang Laut tersebut sebanyak 159 lokasi yang tersebar di 31 propinsi. Selain itu juga tetap dipersyarakat kriteria habitat alami lobster di dalam kawasan konservasi, diantaranya kedalaman 5-10 m, cukup jauh dari muara sungai besar, dan terdapat shelter alami untuk tempat hidup dan berlindung dan mencari makan berupa terumbu karang atau lamun atau rumput laut.
Daftar Kawasan Konservasi Perairan tersebut adalah sebagai berikut:
I. Provinsi NAD
Kota Sabang: KKPD Pesisir Timur Pulau Weh
Aceh Jaya: KKPD Aceh Jaya
Aceh Besar: KKPD Aceh Besar
Simeulue: KKPD Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha (Pisisi)
Aceh Selatan: KKPD Aceh Selatan
Aceh Tamiang: KKPD Aceh Tamiang
Aceh Barat Daya: KKPD Aceh Barat Daya II. Provinsi Sumatera Utara
Nias Utara: KKPD Sawo Lahewa
Tapanuli Tengah: KKPD Tapanuli Tengah
Nias Selatan: KKPD Nias Selatan
Serdang Bedagai: KKPD Serdang Bedagai III. Provinsi Sumatera Barat
Padang Pariaman: KKPN TWP Pulau Pieh
Kepulauan Mentawai: KKPD Selat Bunga Laut
Pesisir Selatan: KKPD Pesisir Selatan
Pariaman: KKPD Kota Pariaman
Padang Pariaman: KKPD Batang Gasan
Kota Padang: KKPD Kota Padang
Agam: KKPD Agam
Pasaman Barat: KKPD Jorong Maligi IV. Provinsi Riau
Bengkalis: KKPD Suaka Perikanan Ikan Terubuk
Bengkalis: KKPD Rupat Utara
Indragiri Hilir: KKPD Solop
Rokan Hilir: KKPD Kepulauan Aruah V. Provinsi Bengkulu
Kaur: KKPD Kaur
Mukomuko: KKPD Mukomuko
Bengkulu Utara: KKPD Enggano VI. Provinsi Lampung
Tanggamus: KKPD Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan
Lampung Barat: KKPD Ngambur dan Betuah
Lampung Timur: KKPD Batang Segama VII. Provinsi Bangka Belitung
Belitung Timur: KKPD Taman Wisata Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang
Belitung: KKPD Belitung
Bangka Selatan: KKPD Bangka Selatan
Bangka Tengah: KKPD Bangka Tengah
Bangka: KKPD Suaka Perikanan Tuing
Bangka Barat: KKPD Bangka Barat VIII. Provinsi Kepulauan Riau
Anambas: KKPN Taman Wisata Kepualauan Anambas
Bintan: KKPD Bintan
Batam: KKPD Batam
Natuna: KKPD Natuna
Lingga: KKPD Lingga IX. Provinsi Banten
Serang: KKM HMAS Perth
Pandeglang: KKPD Pandeglang X. Provinsi Jawa Barat
Sukabumi: KKPD Pantai Penyu Pangumbahan
Indramayu: KKPD Pulau Biawak
Pangandaran: KKPD Pangandaran XI. Provinsi Jawa Tengah
Batang: KKPD Ujungnegoro – Roban
Tegal: KKPD Karang Jeruk
Jepara: KKPD Pulau Panjang XII. Provinsi DIY
Gunungkidul KKPD Gunungkidul
Bantul KKPD Bantul XIII. Provinsi Jawa Timur
Probolinggo: KKPD Gili Ketapang
Pasuruan: KKPD Pasuruan
Sumenep: KKPD Sumenep
Sidoarjo: KKPD Sidoarjo
Situbondo: KKPD Situbondo
Banyuwangi: KKPD Banyuwangi
Tulungagung: KKPD Tulungagung XIV. Provinsi Bali
Klungkung: KKPD Nusa Penida
Badung, Denpasar: KKM Teluk Benoa
Buleleng: KKPD Buleleng
Jembrana: KKPD Jembrana
Karangasem: KKPD Karangasem XV. Provinsi Nusa Tenggara Barat
Lombok Utara: KKPN TWP Gili Matra
Lombok Timur: KKPD Gili Sulat dan Lawang
Lombok Barat: KKPD Gita Nada
Lombok Tengah: KKPD Teluk Bumbang
Sumbawa Barat: KKPD Gili Balu
Sumbawa Barat: Sumbawa KKPD Tatar Sepang-Lunyuk
Sumbawa: KKPD Kabete
Sumbawa: KKPD Pulau Liang dan Pulau Ngali
Sumbawa: KKPD Pulau Lipan dan Pulau Rakit
Dompu: KKPD Teluk Cempi
Bima: KKPD Gili Banta XVI. Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kupang, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya: KKPN TNP Laut Sawu
Alor: KKPD Selat Pantar
Flores Timur: KKPD Flores Timur
Sikka: KKPD Sikka
Lembata: KKPD Lembata XVII. Provinsi Kalimantan Barat
Bengkayang: KKPD Pulau Randayan
Sambas: KKPD Paloh
Kubu Raya, Kayong Utara: KKPD Kubu Raya dan Kayong Utara
Ketapang: KKPD Kendawangan XVIII. Provinsi Kalimantan Tengah
Kotawaringin Barat: KKPD Senggora Sepagar XIX. Provinsi Kalimantan Selatan
Kotabaru: KKPD Kotabaru
Tanah Bumbu: KKPD Tanah Bumbu XX. Provinsi Kalimantan Timur
Berau: KKPD Kepulauan Derawan
Bontang: KKPD Bontang XXI. Provinsi Kalimantan Utara
Nunukan: KKPD Tanjung Cantik dan Sinelak
Nunukan: KKPD Sebatik Barat XXII. Provinsi Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe: KKPD Tatoareng
Kepulauan Sitaro: KKPD Kepulauan Sitaro
Kota Bitung: KKPD Bitung
Minahasa: KKPD Minahasa
Minahasa Utara: KKPD Minahasa Utara
Minahasa Selatan: KKPD Minahasa Selatan XXIII. Provinsi Gorontalo
Boalemo: KKPD Monduli
Bone Bolango KKPD Botubarani
Bone Bolango: KKPD Olele
Gorontalo: KKPD Biluhu Timur
Gorontalo Utara: KKPD Popaya
Gorontalo Utara: KKPD Pulau Mohinggito
Gorontalo Utara: KKPD Sumalata
Gorontalo Utara: KKPD Tolinggula
Pohuwato: KKPD Dulangka
Pohuwato: KKPD Mabsar-Maruangi
Pohuwato: KKPD Maruangi-Mabasar
Pohuwato: KKPD Tanjung Panjang XXIV. Provinsi Sulawesi Tengah
Upaya pengelolaan lobster yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini tengah menjadi perbincangan hangat, khususnya ekspor benih lobster yang tengah menjadi polemik.
Jika kita mengupas lebih dalam Permen KP 12/2020 tersebut, secara substansi dasar pertimbangan diterbitkannya aturan tersebut adalah sangat jelas, “untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster”.
Sebelum diskusi ekspor benih lobster, permen ini pertama-tama mengatur ukuran/kondisi lobster yang tidak boleh ditangkap dan diekspor dalam kondisi bertelur; yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas >6 cm atau berat >150 gram per ekor untuk lobster pasir (panulirus homarus) dan >8 cm atau berat >200 gram per ekor untuk lobster jenis lainnya. Jelas ini bagian dari upaya konservasi indukan lobster.
Kedua, permen ini juga mengatur ketentuan penangkapan benih lobster atau lobster muda untuk kegiatan budidaya dalam negeri, dengan syarat yang ketat, misalnya kuota dan lokasi penangkapan, ketentuan nelayan dan alat tangkap ramah lingkungan, ketentuan lokasi budidaya, hingga kewajiban restocking 2% dari hasil panen. Hal ini juga menyiratkan keberpihakan budidaya dalam negeri dengan pertimbangan konservasi.
Ketiga, terkait ekpsor benih lobster juga diatur ketat, diantaranya melalui sistem kuota dan lokasi penangkapan, harus melaksanakan budidaya di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau pembudidaya setempat, serta sudah dapat panen secara berkelanjutan dan telah restocking hasil sebanyak 2%.
Terkait kuota penangkapan benih lobster tahun 2020 telah ditetapkan total 139.475.000 ekor yang terbagi dalam 11 WPPRI. Selanjutanya kuota ini yang nanti akan diatur untuk budidaya dan sisanya untuk ekspor. Berdasarkan informasi, kuota ekspor benih lobster ditetapkan hanya 30% dan sisanya 70% untuk budidaya dalam negeri.
Informasi dari sumber terpercaya menyebut angka target kapasitas budidaya nasional untuk menampung benih lobster nasional adalah 0,3 juta ekor benih lobster per tahun. Harapannya dengan teknologi budidaya yang semakin maju, dalam 3 tahun kedepan Indonesia sudah stop ekspor benih lobster.
