Tag Archives: FTK

Prof. Widi: Kemitraan dalam Membangun Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana di Wilayah Segitiga Karang Dunia; Kasus Indonesia

Kawasan Segitiga Karang Dunia (Coral Triangle/CT) terletak di sepanjang khatulistiwa di pertemuan Samudra Pasifik Barat dan Samudra Hindia. Ini mencakup bagian dari ZEE (zona ekonomi eksklusif) dari enam negara yaitu: Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste .

Pada tahun 2007, Negara-negara Segitiga Terumbu Karang bersatu untuk membentuk CTI CFF (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Securities).

Kawasan Segitiga Karang memiliki 75 persen dari semua spesies karang yang dikenal. Daerah ini dianggap sebagai pusat global kelimpahan dan keanekaragaman biota laut. CT berfungsi sebagai daerah pemijahan dan pertumbuhan remaja untuk perikanan tuna terbesar di dunia (Vernon, 2009).

Kawasan Segitiga Terumbu Karang rentan terhadap Kerentanan akibat bencana seperti: Perubahan Iklim, Kenaikan Permukaan Laut, Gelombang Badai, Kenaikan Suhu Permukaan Laut, dan Pengasaman Laut, dll.

Di antara negara-negara CT 6 tersebut, Indonesia adalah yang terbesar dari segi luas wilayah dan juga perairan lautnya. Indonesia juga merupakan Negara yang kompleks yang memiliki jumlah Penduduk yang besar dan memiliki begitu banyak suku, dan bahasa yang berbeda.

Topik menarik ini disampaikan Prof Widi Agus Pratikto dalam makalah pada acara ISOCEEN 2014 (2nd International Seminar on Ocean and Coastal Engineering, Environment and Natural Disaster
Management, 2014).

Guru Besar Fakultas Teknologi Kelajutan ITS ini bersama partnernya yang juga Guru Besar FTK ITS, Prof Suntoyo, dalam makalah ini membahas bagaimana membangun Ketahanan Masyarakat terhadap bencana di kawasan Segitiga Terumbu Karang dan dengan penekanan pada kasus Indonesia.

Indonesia, letaknya antara 95 – 141 derajat Bujur dan antara 6 – 11 derajat Lintang. Ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan populasinya adalah 241.452.952 (2013, Statistik). Sebagian besar penduduk atau sekitar 145 juta (60%) tinggal di sepanjang pantai. Indonesia dengan keanekaragaman yang sangat kaya juga memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km.

Indonesia adalah negara yang luas dengan jumlah: 34 Provinsi (Negara Bagian), 98 Kota, 410 Kabupaten, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri (2013). Indonesia, berdasarkan lokasinya menghadapi kemungkinan bencana yaitu gempa bumi dan tsunami, banjir, angin topan dan badai, perubahan iklim dan kenaikan muka air laut (SLR), dan lain-lain.

Karena sebagian besar wilayah pesisir berpenduduk (145 juta jiwa) dan memiliki situasi wilayah pesisir yang rawan terhadap potensi bencana maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir Peningkatan kapasitas kepada masyarakat atau kepada masyarakat akan mencerminkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan bencana pesisir. Masyarakat Pesisir di kawasan Segitiga Terumbu Karang cukup sering mengalami bencana seperti: Perubahan Iklim, Kenaikan Permukaan Laut, Gelombang Badai, Kenaikan Suhu Permukaan Laut, dan Pengasaman, dll.

Dalam makalah ini Prof Widi dan Prof Sutoyo lebih rinci menguraikan Masyarakat, Bencana, dan Membangun Ketahanan Masyarakat Melalui Kemitraan.

Untuk lebih tahu terkay\t makalah ini, anda dapat mendowloadnya melalui link berikut:

Partnership in Building Community Resilience on Disaster in the
Region of Coral Triangle, Indonesian Case

WIDI PRATIKTO: KESELARASAN REGULASI – PUSAT – PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENINGKATAN INVESTASI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Surabaya, 1 Juli 2020

Departemen Teknik Kelautan, Fakultas  Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember sukses menyelenggarakan Ocean Engineering Webinar Series yang pertama dengan tema “Keselarasan Regulasi-Pusat-Provinsi dan Kabupaten Kota dalam Peningkatan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan”.

Webinar ini digagas oleh Professor Widi Agus Pratikto, guru besar ITS yang pernah menjabat Sekjen KKP di era Menteri KP Fredy Numberi.

Dalam pandangan Pratikto, aspek pesisir dan laut bukan saja masalah investasi dan ekonomi, namun Sustainability of Integrated Coastal Zone Management (ICZM), bencana  dan resiko, dan keselarasan .  Tradisi kehidupan  dan praktek implementasi masyarakat kelautan dan perikanan  memiliki jaringan dan sahabat pemangku pusat, provinsi dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan keselarasannya dalam  meningkatkan investasi dan produktivitas.

Adanya  UU Nomor 23 Tahun 2014  saat ini perizinan pemanfaatan ruang laut yang ada di provinsi, merupakan  suatu tantangan dimana   semua patut bersinergi dan bekerja sama  sehingga operasionalisasi, keharmonisan dan keselarasan bisa ditingkatkan.

Untuk mengupas tuntas pemikiran diatas, webinar ini telah menghadirkan narasumber pada bidangnya, yaitu Dr Aryo Hangono (Dithen PRL KKP), Ir.Suharyanto MSc. (Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP), Iwan Kurniawan, S.T. MM (Direktur SUPD II Kemendagri, Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM (Direktur Kelautan dan Perikanan BAPPENAS), Uke Muhammad Hussein, S.Si, MPP (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan BAPPENAS), Dr. Ir. Irwandi Idris, M.Si (Ketua HAPPI  Nasional), Ir. Ferrianto Hadi Setiawan Djais, MMA. (Konsultan Zonasi dan Tata Ruang Laut KKP), Prof. Ir.Daniel M.Rosyid,Ph.D MRINA Guru Besar ITS (Ketua HAPPI  Jawa Timur), Ir. M. Gunawan Saleh, MM. (Kepala DKP Prov. Jawa Timur), Dedy Isfandi, A.Pi, MT. (Kepala DKP Kab. Probolinggo).

Acara diskusi yang difasilitasi oleh Prof Dietriech G Bengen ini cukup efektif dan mampu menggugah pemikiran baik penanggap maupun peserta dengan banyaknya pertanyaan melalui online chat.

Dalam sesi closing webinar ini, tersemat harapan bahwa dalam skenario operasional dari Provinsi ke Kabupaten-Kota, sangat diperlukan peningkatan  Kapasitas  SDM di level propinsi khususnya Jawa Timur  dan  tentunya propinsi di  seluruh  Indonesia, agar keselarasan perijinan, pengendalian dan keberlanjutan investasi dan pemanfaatan sumberdaya laut dapat terus meningkat dan berdaya saing.