Probolinggo (16/02/2022), Tim Yayasan Ombak dan BPSPL Denpasar Wilker Jatim melakukan pendampingan ke kelompok masyarakat di Dusun Landangan, Desa Kalibuntu, Kec Kraksan, Kab Probolinggo terkait pengembangan usaha garam dan usaha paving blok, batako dan cor lainnya.
Kelompok masyarakat binaan kali ini adalah Kelompok Tambak Garam Kalibuntu Sejahtera 1, yang diketuai oleh Bapak Suparyono.
Bapak Suparyono saat ini sebagai petani garam, mengelola lahan garam pribadi sekitar 2,5 ha, dan lahan garam kelompok sekitar 10 ha. Telah memiliki gudang garam kapasitas 1000 ton curah dari hasil pinjaman LPMUKP dan mesin pengering/driyer, pengemas, dan armada truk, sarana produksi lain selain tambak garam bergeomembran juga tambak garam tunel prisma 4 x 21 m. Produksi musiman sekitar 1000-2000 ton.
Selain sebagai petani garam, Pak Suparyono juga berinisiatif melakukan usaha pembuatan batako, dan berniat mengembangkannya ke pembuatan paving blok.
Pak Suparyono sebagai salah satu peserta FGD Pemanfaatan FABA Di PLTU Paiton Tahun 2021 tertarik untuk memanfaatkan FABA PLTU sebagai bahan baku material pembuatan batako dan paving blok sebagai substansi pasir.
Yayasan Ombak dan BPSPL Denpasar selanjutnya akan berkoordinasi dan bersinergi dengan kelompok masyarakat di Ds Kalibuntu untuk untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut kedepannya.
Agus Maksum, Pokja Ekonomi Musyawarah Ulama dan Tokoh Umat (MUTU)
Dalam rangka mensosalisasikan hasil kajian Pokja Ekonomi Musyawarah Ulama dan Tokoh Umat (MUTU) kami kirimkan tulisan singkat ini secara bersambung untuk dijadikan bahan renungan dan pemahaman, juga memahamkan umat dan masyarakat terahadap situasi yang terkait dengan Ekonomi Keuangan dan Teknologi Digital.
Era Industri Digital 4.0 telah menjadi lifestyle kita, baik tua (kaum baby boomers) maupun mudanya (kaum milenial) apalagi generasi Z yang lahir setelah tahun 2000 an.
Bahkan trend ini segera akan menciptakan sebuah masyarakat yang di sebut society 5.0, sebuah masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada teknologi digital.
Sementara sebenarnya Industri 4.0 yang sekarang kita nikmati ini masih pada fase semu yang menipu
Ekonomi d drive oleh perusahaan StartUp Digital raksasa, namun perusahaan tersebut masih dalam masa bakar uang, masih belum mendapatkan profit.
Artinya besarnya perusahaan-perusahaan raksasa Digital tersebut masih ditopang oleh masuknya uang dari Investor untuk dibakar mempertahankan user bukan dari profit.
Ketika mereka akan sampai pada strategi exitnya maka menjadi pertanyaan apakah mereka masih akan eksis, apakah mereka masih akan memberikan discount, harga murah, free ongkir dan berbagai kemudahan lainnya, atau justru mereka akan terjebak pada layanan yang menjadi mahal dan mencekik karena mereka harus mengembalikan uang trilyunan rupiah yang dibakar.
Berita terakhir yang kita baca misalnya Gojek Decacorn dengan valuasi 140 T merger dengan Tokopedia valuasi 100T, setelah merger mereka segera akan IPO dengan target memperoleh uang 580 T dari pasar modal,
Sangat mudah dibaca bahwa investor akan mencari untung dari profitaki di saham, bukan dari profit putaran bisnis.
Saya khawatir target IPO 580 T adalah strategi exit para mafia investor untuk mengembalikan uang yang telah di bakar dari dua raksasa digital Gojek dan Tokopedia sebanyak 240T yang telah meluluh lantakkan bisnis UKM kita.
Uang yang dibakar sebanyak 240 T itulah yang telah menjadi narkoba yang menjadikan kelompok milenial addict/ kecanduan berbagai layanan Gojek dan Tokopedia mulai dari cashback, discount, harga murah, iklan gratis, free ongkir dll dan itu semua memakan uang untuk di bakar 240 T,startup yang seperti inilah yang dibanggakan oleh negara dengan sebutan DECACORN.
Lalu dari mana investor balik modal, mereka merger menjadi GOTO lalu segera akan IPO di bursa saham dan mentarget penjualan saham 580T
Kalau itu tercapai maka investor akan mendapatkan untung 340 T dari IPO.
Sementara valuasi perusahaan digital adalah jumlah user, loyalitas user tergantung pada discount, free ongkir, cashback, subsisdi dll selama discount dan harga murah serta free ongkir masih ada user akan pakai aplikasi itu, tapi begitu hilang maka mereka segera aka berpindah ke lain aplikasi, sebagaimana user BBM berpindah ke WhatsApp lalu user BBM habis dan bangkrutlah persahaan RIM pemilik BBM, se-labil itulah user pelanggan Aplikasi, karena sesungguhnya mereka bukah butuh tapi dimanja oleh berbagai layanan murah mudah praktis tapi layanan itu di biayayai oleh para mafia Investor dengan bakar uang.
Pertanyaan besarnya, apakah keuntungan 340 T dari IPO akankah di bakar lagi untuk mempertahankan user yang menjadi valuasi perusahaan ?
Silakan di pikir sendiri …?
Bukankah ini potensial menjadi Buble Ekonomi seperti di peringatkan oleh Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani, Digital Power Concentration akan mengarah pada Buble ekonomi yang siap memicu krisis ekonomi.
Lalu Bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi strategi exit para pemain raksasa digital, bila memang mereka exit.
Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) dalam siaran persnya yang diterima redaksi ninews akan segera menggelar Kongres ketiga di Kepri.
Kesiapan tersebut ditandai dengan kickoffmeeting atau rapat perdana gabungan DPP, SC, OC, dan DPW Kepri sebagai tuan rumah Kongres 3 Iskindo.
Syofyan Hasan, Sekjen Iskindo saat ini, yang memimpin rapat ini menegaskan bahwa Dewan Pimpinan Wilayah DPW Iskindo Kepri telah menyanggupi untuk jadi tuan rumah kegiatan Kongres III Iskindo.
“Ini juga sesuai keputusan kongres sebelumnya, jadi saat ini panitia baiknya sudah mulai aktif untuk persiapan teknis dan non teknis kongres, termasuk pendanaan,” kata Syofyan Hasan, di depan 20-an peserta rapat daring.
Syofyan Hasan juga berharap pada pelaksanaan Kongres III Iskindo nanti bisa berjalan baik dan efektif melalui komunikasi dan dukungan DPW lainnya.
“Sebaiknya ada info peserta yang akan hadir ke Tanjung Pinang, sehingga DPW Kepri bisa menyesuaikan lokasi dan tempat,” tanggap Rhenal Yude, ketua DPW Iskindo Kepri yang juga hadir dalam rapat daring tersebut.
Pengurus Iskindo diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 3 Juli 2015. Iskindo kini mempersiapkan Kongres III di Kepri (COURTESY: K Azis/DPP Iskindo)
Beberapa anggora Steering Committee (SC) Kongres III Iskindo juga hadir termasuk koordinator SC Dr Hendra Yusran Siry, dan anggota yaitu Bibit Mugiyana, Nazruddin Maddeppungeng, hingga Awaluddin.
Sesuai update anggota SC, saat ini draft AD/ART sudah disetorkan ke DPP, alat kelengkapan kongres pun sudah dibuat meski perlu pemantapan beberapa hari ke depan sebelum kongres.
Melalui Bibit Mugiyana, SC memberi apresiasi ke DPW Kepri yang sudah bersedia menjadi penyelenggara kegiatan kongres.
Pada pertemuan yang dipimpin Suwardi MSi tersebut dibahas rencana waktu pelaksanaan, teknis dan tahapan acara dalam kongres.
“Perlu ada waktu khusus dan tim yang mereviu kembali kelengkapan dan bahan yang akan dibahas/digunakan dalam kongres. Ini bisa dilakukan melalui pertemuan-pertemuan CS dan OC baik offline dan online,” katanya.
Ketua Iskindo, M Zulficar Mochtar, yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan dukungannya dan siap bekerjasama tim SC dan OC serta berharap agar ke depan, aspek penguatan DPW, kapasitas kelembagaan Iskindo bisa didalami lebih baik dan rinci.
“Pelaksanaan kongres nanti harus tetap menyesuaikan dengan prokes yang ada,” harapnya.
Poin menarik disampaikan oleh Koordinator Steering, Dr Hendran Yusran Siry, tentang perlunya azas musyawarah dan mufakat jelang dan saat kongres, termasuk perlunya membangun komunikasi dengan salah satu anggota Dewan Pakar Iskindo Dr Agung Dhamar Syakti yang juga Rektor Universitas Raja Ali Haji demi efektivitas, efisiesnsi pelaksanaan kongres.
Sementara itu, anggota steering lainnya, Awaluddin, mengusulkan adanya event-event antara sebelum pelaksanaan kongres dalam bentuk ‘Panggung Maritim’. “Harapannya agar isu-isu kelautan tetap bergaung secara nasional,” katanya.
Poin menarik juga disampaikan Nazruddin Maddeppungeng yang berharap ada penyempurnaan AD ART organisasi, perlu penguatan peran DPW di tingkal lokal sehubungan dengan pembagunan kelautan dan perlunya kejelasan hubungan antara Iskindo dan organisasi ‘sayap’ seperti organisasi ikatan alumni per kampus atau profesi.
Rapat tersebut menyepakati setidaknya ada poin penting yang perlu disiapkan yaitu persiapan bahan kongres dengan mereviu AD ART, menyiapkan dan menyosialisasikan AD ART, pembicaraan mengenai tahapan pemilihan ketua umum.
“Lalu yang kedua dalah perlu membahas tahapan pemilihan ketua umum, yang bisa dimulai dari pendaftaran calon, sosialisasi, dan penjaringan dan pemilihan,” katanya.
“Yang ketiga menggelar event Panggung Maritim yang diisi beberapa kegiatan online dan offline, lalu yang keempat adalah pelaksanaan kongres. Perlu membahas rencana kedatangan peserta, proses pembahasan AD ART hingga pemilihan dan penetapan ketua, “ ucap Suwardi.
Prof. Rokhmin Dahuri dan Dr. Anton Apriyantono hadir sebagai pemateri dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pembangunan Propinsi Sumatera Barat di Hotel Kryad Bumi Minang, Kota Padang.
Selain Gubernur dan Wagub, Rakorda juga dihadiri oleh Sekda, Ketua Bappeda dan seluruh Ketua OPD Pemprov Sumbar, KADINDA, pada Bupati dan Walikota se-Prov. Sumbar.
Prof. Rokhmin menyampaikan materi tentang Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Untuk Peningkatan Daya Saing, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Sumbar Secara Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan.
Sementara itu mantan Menteri Pertanian, Dr. Anton Apriyantono menyampaikan materi tentang Strategi Hilirisasi Sektor Pertanian dan Peningakatan Kesejahteraan Petani Prov. Sumbar.
Rakorda yang dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, juga dihadiri instansi pusat yang berkantor di Sumatera Barat, diantaranya dari Kementerian Kelautan da Perikanan.
“Masalah utama bangsa saat ini adalah pertumbuhan ekonomi rendah, pengangguran, kemiskinan, gizi buruk, dan daya saing yang rendah”, tandas Prof Rokhmin Dahuri.
Pembangunan ekonomi kelautan, inovasi dan industrialisasi ramah lingkungan dan sosbud, harus menjadi prioritas kebijakan dan ini harus terus digaungkan dan menjadi dikursus yang membangun. Demikian disampaikan Koordinator Penasehat Menteri Kelatan dan Perikana ini pada acara Webinar Bincang Dimensi Ruang yang diadakan kerjasama PERLUNI PWK-ITI, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota-ITI, dan Ikatan Ahi Perencanaan (IAP) Propinsi Banten (15/07/2020).
Pertumbuhan ekonomi Triwulan-II 2020 adalah -1%, dan Triwulan-III 2020 diperkirakan -3,1%, dan jika proyeksi Triwulan-III ini terjadi, maka bersiaplah Indonesia mengalami resesi ekonomi (Kemenkeu, 29 Juni 2020).
RD juga mengingatkan data yang ada agar tidak terlena. Dimana per Maret 2019, dengan garis kemiskinan Rp 410.000/orang/bulan, jumlah rakyat miskin menurun menjadi 25,6 juta jiwa (9,6% total penduduk). Angka kemiskinan dibawah 10% ini baru pertama kali terjadi sejak Kemerdekaan -NKRI 1945(BPS, 2018).
Namun yang perlu dicatat, jumlah penduduk yang rentan miskin (pengeluaran > Rp 410.000/orang/bulan –US$ 45 (Rp 652.500)/orang/bulan) masih 69 juta jiwa (BPS, 2019). Artinya jumlah penduduk miskin + rentan miskin = 25,6 juta + 69 juta jiwa = 94,6 juta jiwa. Data ini mirip data Bank Dunia (dengan poverty line US$ 2/orang/hari atau US$ 60 (Rp.840.000)/orang/bulan), jumlah rakyat miskin Indonesia 100 juta orang (40% total penduduk).
Secara rinci Rokhmin Dahuri membeberkan permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia saat ini dan kedepan, yaitu:
Pertumbuhan ekonomi kurang dari 7% per tahun
Pengangguran dan kemiskinan, dimana nelayan salah satu kantong kemiskinan.
Kesenjangan sosek terburuk keempat di dunia
Disparitas pembangunan antar wilayah: Desa vs Kota; Jawa vs Luar Jawa
Defisit Neraca Perdagangan dan Transaksi Berjalan
Deindustrialisasi
Kedaulatan pangan rendah, gizi buruk dan stunting growth
Daya saing dan IPM rendah
Kerusakan lingkungan dan SDA.
Krisis ekonomi global, perseteruan AS vs China, dan Pandemi Covid-19. Dan jika tak ada breakthrough, ditambah pertumbuhan ekonomi < 7% per tahun makan akan terjadi Middle-Income Trap.
Kondisi ini tentunya harus disikapi dengan kerja keras, tidak biasa-biasa saja, sebagaimana pesan Presiden Jokowi.
Dan sumbasih ekonomi kelautan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, jika digerakkan dengan sistematis dan terarah.
Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia sebesar US$ 1,338 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2019 (Rp 2.400triliun = US$ 190 miliar) atau 1,3 PDB Nasional saat ini. Lapangan kerja yang bisa menyerap 45 juta orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia.
Pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia masih sekitar 22%. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), bahkan kontribusinya sudah > 30%.
6 strategi pembangun ekonomi kelautan dan perikanan yang bisa didekati untuk menjadikan Indonesia proros maritim dunia. Pertama, penataan ruang wilayah lahan atas pesisir laut secara terpadu; kedua, pembangunan ekonomi dan kawasan industri; ketiga, pembangun an infrasturktur dan konektivitas, keempat, pengelolaan lingkungan laut dan konservasi; kelima, good governance dan kebijakan politik ekonomi; dan keenam, pembangunan SDM.
Dalam jangka pendek, Prof Rokhmin Dahuri mengusulkan langkah terobosan dan program quick wins pemulihan ekonomi pasca covid-19.
Pertama, pembangunan perikanan perikanan budidaya yang mensejahterakan dan berkelanjutan, melalui:
Pengembangan komoditas unggulan di: (1) perairan tawar, (2) perairan payau (tambak), (3) perairan laut dangkal, (4) perairan laut lepas atau laut dalam (offshore aquaculture), dan (5) akuarium serta media budidaya lainnya.
Program intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi untuk meneningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan sustainability.
Aplikasi Best Aquaculture Practices(pemilihan lokasi, bibit dan benih unggul, nutrisi, pengendalian hama & penyakit, manajemen kualitas tanah & air, pond engineering, dan biosecurity),dan integrated supply chain management, dengan target income > US$ 300/bulan/orang.
Intensitas usaha budidaya tidak melebihi Daya Dukung Lingkungan mikro (kolam, container) maupun Lingkungan Makro (Kawasan).
Pengembangan induk (broodstock) dan benih unggul yang bebas penyakit (SPF = Specific Pathogen Free), tahan terhadap serangan penyakit (SPR = Specific Pathogen Resistant), cepat tumbuh, dan adaptif terhadap Global Climate Change.
Pengembangan industri pakan yang berkualitas dengan harga relatif murah dan FCRrendah: trash fish, by catch, magot, micro alage, dll.
Manajemen lingkungan kawasan: pengendalian pencemaran dan konservasi biodiversity.
Penyediaan sarana produksi dan infrastruktur berkualitas yang mencukupi.
Penguatan R & D untuk penguasaan dan aplikasi inovasi teknologi, business models, dan marketing.
Kedua, pembangunan perikanan tangkap, melalui:
Pengurangan fishing effort/upaya tangkap (kapal ikan, fishing gears, dan jumlah nelayan) untuk setiap kelompok stok ikan (pelagis besar, pelagis kecil, demersal, dan lainnya) berbasis WPP sampai unitwilayah yang lebih kecil (zona penangkapan-1, 2, dan ZEEI). Sehingga, total catch untuk setiap kelompok stok ikan sama dengan 80% MSY atau MSY, dan pendapatan nelayan ABK minimal US$ 300 (Rp 4,2 juta)/orang/bulan.
eningkatan fishing effortuntuk setiap kelompok stok ikan berbasis WPP sampai unit wilayah yang lebih kecil. Sehingga, total catch untuk setiap kelompok stokikan sama dengan 80% MSYatau MSY, dan pendapatan nelayan ABK minimal US$ 300 (Rp 4,2 juta)/orang/bulan.
Pengembangan armada Ocean Going Fisheries RIyang kompetitif untuk beroperasi di International Waters (beyond ZEEI).
Ketiga, pembangunan industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, melalui:
Penguatan dan pengembangan teknologi penanganan (handling) dan transportasi hasil perikanan, baik di sektor perikanan tangkap maupun di sektor perikanan budidaya.
Peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan tradisional: ikan asap, pindang, kering (asin dan tawar), fermentasi (peda), terasi, petis, dll.
Peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan modern: live fish, fresh fish, pembekuan, pengalengan, breaded shrimps and fish, produk berbasis surimi, dll.
Peningkatan utilisasi perusahaan pengolahan ikan menjadi 80%dari kondisi saat ini 10-40% dan larangan ekspor ikan > 300 gram untuk reindutsrialisasi (minimal fillet)
Pengembangan produk-produk olahan perikanan baru (product development)
Penyempurnaan packaging dan distribusi produk.
Penjaminan kontinuitas suplai bahan baku, oleh karena itu pemerintah harus memastikan, bahwa setiap unit industri pengolahan hasil perikanan memiliki mitra produsen (nelayan dan/atau pembudidaya).
Standardisasi dan sertifikasi.
Penguatan dan pengembangan pasar domestik dan ekspor
Keempat, pembangunani industri bioteknologi perairan, dan kelima, pembagunan pariwisata bahari.
kabar dan inovasi dari maritime, lingkungan hidup, energi terbarukan
