Think Tank Poros Maritim
NUSANTARA INITIATIVE
dan
PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)
28.04.2017
- Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Widjaja menyatakan akan membangun 10 pangkalan pendaratan ikan (PPI) sungai tahun ini, dan telah menganggarkan dana sebesar Rp 25 miliar. 10 PPI tersebut akan dibangun di sungai Musi, Batanghari, Kapuas, Serayu, Bengawan Solo, Brantas, Mahakam, Kampar, Siak, dan Citanduy. Pemerintah akan mengelola 10 PPI sebagai wilayah pengelolaan perikanan perairan umum daratan (WPP PUD). Jika 10 pangkalan ikan sungai terbangun, produksi perikanan darat tahun ini bisa digenjot hingga Rp 23,1 triliun, jumlah ini melonjak dua kali lipat dari target semula sebesar Rp 11,6 triliun. Pembangunan PPI ini bertujuan untuk memperbaiki pendataan dan tata kelola perikanan darat yang selama ini belum dikelola pemerintah.
- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan dengan kedatangan kapal CMA CGM Otello dengan kapasitas kapal 8.238 Teus -kapal petikemas terbesar pertama di Indonesia rute pelayaran langsung Jakarta – Los Angeles di, akan meningkatkan efisiensi logistik yaitu dari segi harga akan mengalami penurunan sebesar 20% hingga 30% dan dari segi waktu mencapai 10 hari. Harapannya kedepan tingkat persaingan Pebuhan Tanjung Priok akan menjadi tidak kalah dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, dan terus meningkatkan efisiensi dengan menetapkan biaya yang lebih kompetitif. Pelabuhan Tanjung Priok saat ini dapat melayani 6 juta Teus per tahun, dan ditargetkan 2 tahun lagi, PT Pelindo II dapat melayani kargo sebanyak 12 juta Teus.
- KKP mendorong BUMN untuk masuk ke sektor kelautan dan perikanan. Sebab sejak gencar menggalakan pemberantasan illegal fishing, diakui terjadi kekosongan dalam rantai produksi dan distribusi sektor ini. BUMN tersebut diantaranya PT Perikanan Nusantara (Persero) dan Perum Perindo untuk mengadakan kapal angkut lengkap dengan cold storage. Selain itu, KKP juga akan menjajaki PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebagai operator kapal program tol laut untuk menunjang distribusi perikanan, dengan kebutuhan pengadaan kapal feeder akan disediakan oleh KKP. Tahun ini KKP mengalokasikan sebesar Rp 1,4 Triliun dari pagu anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk kegiatan prioritas di bidang perikanan tangkap, dan digunakan khusus untuk para stakeholder di bidang perikanan tangkap yakni berupa pengadaan 1.080 unit kapal perikanan, 2.990 unit alat penangkap ikan dan 500 ribu premi asuransi nelayan, serta pengembangan 4 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
- PT PLN (Persero) akan membangun pembangkit listrik di Pulau Morotai untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di salah satu pulau terluar ini, dimana dari catatan rancangan awal masterplan, KEK Morotai akan fokus pada industri kelautan perikanan dan pariwisata bahari. Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN Haryanto WS menuturkan bahwa pembangkit yang akan dibangun di KEK Morotai bertenaga mesin gas (PLTMG) berkapasitas 10 Mega Watt (MW), yang akan dikembangkan oleh salah satu pengembang di KEK Morotai, dimana sampai saat ini proses pembangunan PLTMG di KEK Morotai ini sudah sampai proses pembebasan lahan. Sebagai catatan permasalahan infrastruktur kerap menjadi kendala dalam pengembakan KEK. Salah satu yang disorotinya adalah KEK Morotai yang memerlukan dukungan sarana infrastruktur, seperti pelabuhan, gudang logistic, cold storage, dan pembangkit listrik.
- Pasar Tuna Amerika Serikat semakin selektif dan ketat, termasuk keharusan kebijakan perikanan ramah lingkungan dan berkelanjutan dari negara asal, termasuk Indonesia. Diantaranya adalah termasuk apakah metode penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap tuna dapat membahayakan kehidupan biota laut lainnya, apakah nelayan menghindari baycath hiu dan apakah AS dapat melacak ketelusuran produk tuna dari laut mana.