Think Tank Poros Maritim
NUSANTARA INITIATIVE
dan
PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)
27.04.2017
- Menkomar, Luhut B Pandjaitan berharap perusahaan pelayaran dapat menambah jadwal dan armada kapal roro dalam mendukung tol laut, terutama memaksimalkan layanan untuk mengalihkan jalur transportasi darat ke jalur laut lintas Jakarta-Surabaya, sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas darat. Senada Menkomar, kajian dari Pormar Indonesia, angkutan barang dengan truk via jalan raya sudah mendesak dialihkan melalui jalur kereta api dan angkutan laut, karena dinilai dan terbukti lebih efisen. Selain mengurangi kemacetan jalur darat, terjadi penghematan BBM karena berkurang kemacetan juga mengurangi kerusakan jalan darat karena kelebihan tonase angkutan truk ini. Disamping itu, walaupun secara biaya relatif sama, namun waktu tempuh yang bisa lebih singkat juga memberi keuntungan bagi pengusaha, selain juga jaminan asuransi yang lebih pasti jika menggnnaka jalur angkutan laut maupun kereta api. Bahkan jalur ini bisa diperluas selain trans Jawa juga jalur Jawa-Sumatera dan Jawa-Bali-NTB-NTT yang selama ini masih kerap dilayani jalur darat.
- Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Wijaya menargetkan tahun 2017 ini dapat merevitalisasi 36 pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia. Rinciannya, 16 Tempat Pengolahan Ikan (TPI) Pusat dengan anggaran revitalisasi sebesar Rp 59,7 miliar, dan 20 TPI daerah dengan anggaran Rp 20 miliar. Pelabuhan yang direvitalisasi antara lain di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan. Dengan perbaikan pelabuhan ini, diharapkan target produksi perikanan tangkap bisa meningkat dari 6,8 juta ton pada 2016 menjadi 7,8 juta ton pada 2017. Tercatat terdapat 816 pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 483 pelabuhan dinyatakan layak pakai, dan 333 pelabuhan lainnya dinyatakan tidak layak.
- Para praktisi maritime mendorong Pemerintah untuk bisa memaksimalkan peran perbankan pelat merah agar bersedia mengucurkan kredit ke sektor pelayaran dengan mudah dengan dipayungi regulasi. Praktisi Maritime Indonesia menyambut baik Rencana Bisnis Bank (RBB) oleh OJK untuk mengarahkan sedikitnya 22 bank bermodal besar untuk masuk ke sektor maritim. Dalam catatan Praktisi Maritim Indonesiaan, total kredit perbankan di Indonesia hingga 2014 mencapai Rp 3.600 triliun, dimana penyaluran kredit sektor kemaritiman hanya 2,36% atau Rp 85 triliun.
- Sejak akhir 2014 hingga kini, Indonesia tercatat telah meledakkan dan menenggelamkan 318 kapal ikan berukuran besar. Kapal-kapal pencuri ikan itu berasal dari berbagai negara antara lain Vietnam, Filipina, Tiongkok, Malaysia, Thailand, dan Papua New Guinea. Kebijakan tegas dan berani ini membuat illegal fishing di Indonesia menurun drastis, dan dampaknya, salah satunya pasokan ikan ke industri pengolahan di sejumlah negara turun drastis. Thai Union Group PCL, perusahaan pengalengan tuna terbesar dunia yang bermarkas di Thailand dengan pendapatan dari penangkapan tuna mencapai 3,44 miliar dollar AS pada 2014. Perusahaan perikanan asal Tiongkok, Pingtan Marine Enterprise, pendapatannya anjlok drastis, tercatat pada tahun 2014 pendapatan Pingtan mencapai 233,4 juta dollar AS, mamun pada 2015, pendapatannya merosot hingga 74 % menjadi hanya 60,7 juta dollar AS dan makin diperkirakan merosot pada 2016. Lebih dari 50 % perusahaan perikanan di Pelabuhan General Santos Filipina bangkrut akibat berkurangnya pasokan ikan dari Indonesia, khususnya dari Bitung atau melalui transshipment. Perusahaan yang cukup besar tersebut antara lain RD Tuna Ventures Inc, San Andres Fishing Industries Inc, Santa Monica Inc, Pamalario Inc, Starcky Ventures Inc, Virgo Inc, dan Kemball Inc. Selain itu, lebih dari 100 perusahaan perikanan di Filipina anjlok usahanya dan terancam bangkrut.
- Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Wijaya, mengungkapkan salah satu penyebab tidak optimalnya hasil perikanan di Indonesia, adalah karena banyaknya pelabuhan perikanan di Indonesia yang tidak beroperasi/terbelangkai yang rata-rata karena tidak digunakan oleh nelayan yang umumnya jauh dari pasar. Berdasar data Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) KKP, saat ini ada 220 pelabuhan milik Pemda kabupaten/kota yang statusnya belum operasional. Sementara untuk yang dibangun Pemda provinsi ada 6 yang statusnya belum operasional. Selain status belum beroperasi meski sudah dibangun lama, KKP juga mencatat pelabuhan ikan yang statusnya tidak operasional meliputi 220 pelabuhan yang dikelola Pemda kabupaten/kota, dan 3 pelabuhan yang statusnya dikelola Pemda provinsi.
Check our Newsletter