Think Tank Poros Maritim
NUSANTARA INITIATIVE
dan
PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)
20.04.2017
- Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Widjaja mengatakan KKP berkomitmen akan membangun kapal bantuan nelayan sejumlah 1.068 unit tahun ini, yang menelan dana sebesar Rp 764,28 miliar. Dana tersebut selain untuk pembangunan 1.068 kapal, juga pembangunan 20 lokasi bengkel mesin, penyediaan 2.990 unit alat penangkapan ikan (API) dan pengurusan 400 sertifikat kapal. Rincian kapal yang akan dibangun adalah ukuran di bawah 5 GT sebanyak 449 unit, kapal 5 GT 498 unit, kapal 10 GT 92 unit, kapal 20 GT 3 unit, 20 unit kapal 30 GT, 3 unit kapal 120 GT dan kapal pengangkut 100 GT 3 unit. Sementara alat penangkapan ikan terdiri dari gillnet dengan 59 spesifikasi, trammelnet 2 spesifikasi, rawai hanyut 3 spesifikasi, rawai dasar 3 spesifikasi, bubu 5 spesifikasi, pancing tonda 1 spesifikasi, pole and line 1 spesifikasi dan handline 15 spesifikasi. Sebagai catatan tahun 2016, sebelumnya KKP telah membangun kapal bantuan sebanyak 1.719 unit.
- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyiapkan 40 ‘Rumah Kita’ untuk mendukung program tol laut, rinciannya 20 akan dibangun BUMN, dan 20 lagi dibangun swasta. Rumah Kita adalah tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dan dari daerah yang disinggahi tol laut. Dari Rumah Kita, kapal tol laut bisa menurunkan muatan dari tempat pemberangkatan dan mendapat muatan untuk dibawa pulang. Rumah Kita akan didirikan di sejumlah tempat yang disinggahi kapal tol laut, misalnya Saumlaki, Merauke, Namlea, dan sebagainya. Saat ini sudah ada 7 Rumah Kita yang beroperasi, dan 13 lagi segera beroperasi.
- Penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan mulai meningkat di era MenKP Susi Pudjastuti. Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian pun semakin besar.
- Pemerintah berencana memangkas biaya-biaya pelabuhan agar efisien. Pemerintah mengaku, biaya di pelabuhan dalam negeri lebih tinggi dari pelabuhan di negara tetangga. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi akan mengevaluasi biaya pelabuhan yang terdiri dari beberapa tempat, salah satunya adalah Pelabuhan Tanjung Priok. Biaya operasional kapal pandu dan kapal tunda yang dinilai mahal adalah termasuk yang akan dievaluasi, agar rencana pemerintah menurunkan tarif kapal-kapal besar yang akan masuk ke pelabuhan dapat dilakukan sehingga dapat menarik minat kapal-kapal besar untuk bersandar di pelabuhan Indonesia.
- Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebijakto, menargetkan kebutuhan pangan nasional, termasuk di dalamnya adalah konsumsi daging putih alias produk ikan terus meningkat dan stabil. Sebagai informasi, hingga tahun 2019 tingkat konsumsi ikan per kapita Indonesia diproyeksikan akan mencapai lebih dari 50 kilogram per kapita. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut dibutuhkan pasokan setidaknya sebanyak 14,6 juta ton ikan konsumsi, dan dipredikasi akan banyak tergantung pada produk ikan hasil budidaya yaitu sekitar 60 %. Oleh sebab itu pihaknya menjalin kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam pengembangan teknologi budidaya perikanan, untuk mendorong peningkatan produksi nasional sub sektor perikanan budidaya. Sebagai catatan, hingga saat ini lebih dari 50 % peralatan, mesin dan prasarana budidaya merupakan produk luar negeri.