NUSANTARA INITIATIVE
dan
PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)
Think Tank Poros Maritim
31.03.2017
- KKP cq BRSDMKP menggandeng SKK Migas untuk mempertemukan sekitar 300 perusahaan/korporasi pelaksana KKKS di bawah SKK Migas, sebagai upaya mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi kelautan dan perikanan di wilayah eksplorasi migas. Hal ini sekaligus untuk membangun sinergi yang terkait dengan pembangunan KKP serta Corporate Social Responsibility (CSR) para kontraktor migas.
- Indonesia cq Kemenperin akan menjajaki kerja sama dengan Perancis di bidang pendidikan vokasi serta pengembangan industri kecil dan menengah (IKM),termasuk industri maritim. Kemenperin sedang membangun program pendidikan vokasi dengan konsep link and match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Upaya ini untuk memenuhi kebutuhan di dunia kerja terhadap sumber daya manusia yang terampil. Kemenperin menargetkan dapat terbangunnya link and match antara 355 perusahaan industri dengan 1.755 SMK dalam periode 2017-2019. Minimal satu industri menggandeng 5 SMK.
- KKP terus memperbaiki upaya pencegahan illegal fishing, salah satunya adalah dengan memperkuat perangkat teknologi canggih yang dikenal dengan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), yang telah diatur sejak tahun 2015 melalui Permen KP 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Selain itu, VMS juga bermanfaat bagi perusahaan perikanan/pemilik kapal untuk mengetahui posisi, pergerakan dan aktivitas armada kapal perikanan, meningkatkan efisiensi dalam melakukan usaha penangkapan ikan, menjamin kelangsungan usaha penangkapan ikan yang kondusif, serta penyelamatan (save and rescue) terhadap kapal perikanan yang menghadapi masalah di laut.
- Kementerian Perhubungan akan memesan 100 kapal pelayaran rakyat (pelra) melalui industri pembuatan kapal rakyat nasional guna mempertahankan dan meningkatkan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kedepan Kemhub berharap industri pembuatan kapal rakyat ini dapat diikutkan dalam tender pengadaan 100 kapal rakyat dengan bobot 35 GT, sehingga industri kapal rakyat bisa ikut dan menang tender supaya industri ini bisa maju dan berkembang, salah satu nya adalah Galangan Kapal Bumirejo di Juwana, Pati, dimana kapal dibuat dengan kayu merbau.
- KKP melarang mengoperasikan 3 jenis alat tangkap ikan (API) yang mengganggu dan merusak di seluruh WPPNRI, melalui Permen KP 71/PERMEN-KP/2016. API tersebut apabila dioperasikan akan mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat, dan membahayakan keselamatan pengguna. Jenis API pertama adalah pukat tarik (seine nets), yang meliputi dogol (danish seines), scottish seines, pair seines, cantrang, dan lampara dasar. Jenis kedua adalah pukat hela (trawls), yang meliputi pukat hela dasar (bottom trawls), pukat hela dasar berpalang (beam trawls), pukat hela dasar berpapan (otter trawls), pukat hela dasar dua kapal (pair trawls), nephrops trawl, pukat hela dasar udang (shrimp trawls), pukat udang, pukat hela pertengahan (midwater trawls), pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls), pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls), pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls), dan pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls). Dan jenis ketiga adalah perangkap, yang meliputi perangkap ikan peloncat (Aerial traps) dan Muro ami.
Ikuti Info Maritim di nusantarainitiative.com setiap hari, silahkan kontak kami untuk informasi lebih lanjut melalui