NUSANTARA INITIATIVE
dan
POROS MARITIM INDONESIA (PORMAR)
Think Tank Poros Maritim
24.03.2017
- Nelayan tangkap dan petani garam di Lombok Barat-NTB dan petani di Parigi Moutong-Sulteng, menjad 2 lokasi percontohan Bank Indonesia. Cq. Dit. Pengembangan UMKM BI dalam skema pembiayaan non-bunga. Melalui skema pembiayaan tersebut, petani dan nelayan sebagai debitur tidak dikenakan bunga, tapi ‘profit sharing’ sebesar 80-20 persen, dengan Tenor pembiayaannya 12 bulan dengan plafon Rp4 juta. Skema pembiayaan ini bisa salah satu praktik terbaik (best practices) pembiayaan untuk petani dan nelayan di Indonesia. Sektor pertanian dan perikanan merupakan dua sektor yang selama ini dikenal minim akses perbankan, karena risiko kredit yang tinggi. Skema ini diakui mengadopsi skema pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sidogiri di Jawa Timur.
- KKP cq. DJPT pada tahun 2017 ini kembali membuka 30 lokasi gerai perizinan kapal, sebagai one stop solution, dimana KKP, Kemenhub, dan Kemenkeu bersama-sama secara on the spot dalam penerbitan izin di lokasi gerai, meliputi Surat izin Usaha Perikanan (SIUP), Buku Kapal Perikanan (BKP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Selain untuk meminimalkan tindakan nakal markdown ukuran kapal perikanan, juga untuk mencegah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, juga untuk meningkatkan PNBP. Pada program gerai perizinan tahun 2016, DJPT berhasil mencapai total PNBP sebesar 86 M, menerbitkan 1.153 SIUP, 1.007 SIPI, dan 44 SIKPI, serta 1.019 BKP. Sementara sampai dengan pertenghan Maret 2017, DJPT sudah membuka gerai perizinan di 9 lokasi dengan total PNBP Rp 35,3 M, menerbitkan 469 SIUP, 323 SIPI dan 3 SIKPI.
- Tim survei nasional yang diturunkan untuk memverifikasi luas area terumbu karang di Raja Ampat yang rusak akibat kandasnya kapal MV Caledonian Sky, menyimpulkan adanya kerusakan mencapai 18.882 m2, atau 11 kali lebih luas dari perkiraan sebelumnya sebesar 1.600 m2. ari total kawasan terdampak, 13.270 meter persegi mengalami rusak total dan 5.612 m2 (namun tingkat harapan hidupnya hanya tinggal 50 %) rusak sedang akibat hempasan pasir dan pecahan terumbu karang karena olah gerak kapal. Hasil survei tim ini juga telah disepakati oleh tim survei asuransi kapal dan kesepakatan tersebut telah ditandatangani kedua belah pihak. Tindak lanjut pemerintah setelah disepakatinya jumlah luasan terumbu karang yang rusak tersebut adalah menghitung nilai kerugian yang akan dilakukan oleh Tim valuasi ekonomi yang akan dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan mandat UU PPLH Nomor 32/2009.
- Hadirnya blok Masela bisa menjadi berkah dan juga konflik baru bagi Maluku, jika tidak ditangani secara arif dan bijaksana. Saat ini ada dua kabupaten yang berebut menyediakan lokasi pengembangan Blok Masela, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. SKK Migas menyebut ada tujuh pulau yang menjadi opsi lokasi pembangunan kilang darat Blok Masela yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kebutuhan lahan untuk kilang darat yang mencapai minimal 600 hektare, dari sisi teknis harus aman dari siklus musiman (Muson Barat dan Muson Timur), dan aspek kerentanan sosial termasuk SDM adalah beberapa hal yang menjadi kriteria mendasar.
- KKP menargetkan pembangunan 2 marine center selesai pada 2018, yaitu di Pangandaran dan Morotai. Pembangunan Marine Center adalah salah satu dari penjabaran misi KKP selain kedaulatan dan keberlanjutan untuk kesejahteraan. Untuk itu, KKP sangat terbuka menggalang kerjasama dengan institusi akademisi dalam pembangunan marine center ITB, ITS, UNHAS, UNDIP, dan kampus-kampus kelautan perikanan lainnya diharapkan kerjasamanya dalam transfer teknologi. KKP juga menyebut, penambahan jumlah pembangunan marine center ini akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, bisa 4 atau 6 lagi marine center, atau setiap tahun 2.
Ikuti Info Maritim di nusantarainitiative.com setiap hari, dan silahkan kontak kami untuk informasi lebih lanjut melalui: