Pemerintah Indonesia sangat serius membenahi problematika di sektor minyak dan gas bumi (migas) nasional. Dalam sepekan, Pemerintah telah menggelar sedikitnya dua kali pertemuan dengan perusahaan migas asal Angola yakni Sonangol EP guna membahas rencana kerjasama antar kedua negara di sektor hulu dan hilir migas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan, adanya kerjasama dengan Pemerintah Angola tak lepas dari upaya memenuhi kebutuhan energi khususnya bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini telah menyentuh angka 1,6 juta barel per hari (BPH). Dengan hanya memproduksi minyak 778 ribu sampai 811 ribu BPH, artinya Indonesia masih mengalami defisit sekitar 800 ribu BPH.“Presiden Joko Widodo sejak lama mengatakan sektor energi harus diperbaiki dengan cara mencari sumber alternatif. Maka dari itu kami menjajaki kerjasama dengan Sonangol yang sebelumnya sudah ada kerjasama G to G (goverment to goverment),” ungkap Sudirman di Jakarta, kemarin (3/11).
Untuk bisa menutupi angka defisit, Pemerintah juga telah meminta PT Pertamina (Persero) mengadakan kerjasama di bidang hilir migas dengan melakukan kegiatan jual-beli produk minyak secara langsung dengan Sonangol. Sebelumnya, kegiatan jual-beli minyak dilakukan oleh anak usaha Pertamina yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral) di pasar Singapura. Pemerintah pun diprediksi bisa menghemat anggaran sebesar US$ 2,5 juta per hari atau sekitar Rp 15 triliun per tahun dari adanya pembelian langsung ini.
“Prinsipnya Pertamina sudah sepakat. Tapi kami juga harus masif melakukan konversi BBM ke BBG (bahan bakar gas), biofeul, dan geothermal sebagai upaya penghematan,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Pertamina Muhammad Husen.
Yang menarik, perusahaan migas pelat merah itu juga bakal mengadakan kerjasama di bidang pembangunan kilang pengolahan dengan Sonangol. Sudah 20 tahun terakhir Indonesia tak memiliki kilang pengolahan baru yang berfungsi sebagai fasilitas produksi minyak jadi. Dengan hanya memiliki kapasitas produksi sekitar 600 ribu BPH sampai 800 ribu BPH, Husen mengatakan tentu saja pembangunan kilang baru sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional.
“Kilang baru tetap harus ada, tapi kalau mau cepat bisa dengan upgrading kilang yang sudah dimiliki Pertamina sekarang. Kita juga sedang pertimbangkan rencana untuk membangun kilang baru dengan Sonangol,” tuturnya.
Bangun Kilang
Bersamaan dengan bergulirnya proyek kilang dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Pertamina sudah mewacanakan untuk menambah kapasitas kilangnya mencapai 800 ribu BPH menjadi 1,6 juta BPH. Untuk merealisasikan rencana tersebut dibutuhkan dana mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 240 triliun yang lebih mahal dari proyek kilang KPS yang diprediksi menelan dana Rp 90 triliun. Program perusahaan yang dikenal dengan Refinery Development Master Plan (RDMP) itu akan diawali dengan tender Engineering Procurement Construction (EPC) mulai tahun depan.
Meski Pemerintah tengah menggodok besaran tax holiday dan tax allowance yang diminta calon investor kilang KPS, Pertamina tetap bersikeras melakukan upgrading terhadap kilangnya. “Sudah jangan diperdebatkan lagi soal kilang baru atau kilang upgrading. Yang penting kita harus punya kilang pengolahan untuk bisa memenuhi kebutuhan BBM nasional,” kata Husen.
Saat ini, bisnis kilang minyak di Indonesia masih dikuasai Pertamina yang mengoperasikan enam unit kilang dengan total kapasitas mencapai 1.046.700 BPH atau 1.046,7 million barel steam per day (mbsd). Enam kilang tersebut meliputi Kilang Dumai Riau dengan kapasitas 170 ribu BPH; kilang Plaju di Sumatera Selatan berkapasitas 133.700 BPH; Kilang Cilacap, Jawa Tengah sebesar 348 ribu BPH; Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur dengan 260 ribu BPH; Kilang Balongan, Jawa Barat berkapasitas 125 ribu BPH, serta Kilang Kasim di Papua dengan kapasitas produksi mencapai 10 ribu BPH.
Selain bensin, solar, dan gas alam, keenam kilang tersebut juga menghasilkan produk-produk petrokimia seperti Purified Terapthalic Acid (PTA) dan Paraxylene. Namun, karena uzurnya fasilitas kilang Pertamina hanya mampu mengolah minyak sebesar 630.400 BPH sampai 669.800 BPH. Sementara kilang perusahaan swasta seperti milik Tri Wahana Universal (TWU) yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur hanya memiliki kapasitas produksi mencapai 18 ribu Bph.
Manajemen Tri Wahana pun berencana membangun sejumlah unit kilang dalam waktu dekat. Namun proposal pembangunan kilang anak usaha Saratoga Grup tersebut urung diteken oleh Menteri ESDM hingga kini. “Kalau pemerintah juga bisa menjamin pasokan minyak, kami siap membangun 10 kilang kecil dengan kapasitas 10 ribu sampai 15 ribu BPH per hari. Kata siapa bisnis kilang itu tak menguntungkan,” ujar Chief Executive Officer TWU, Rudy Tavinos beberapa waktu lalu.
Dalam kondisi mendesak untuk dapat mengurangi kekurangan BBM, seharusnya pemerintah dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang juga ditawarkan pihak swasta daripada hanya bergantung pada Pertamina.
referensi: http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141104005429-85-9503/mimpi-indonesia-miliki-kilang-baru/