Tag Archives: Reklamasi

REKLAMASI PESISIR KOTA CIREBON; TANTANGAN IMPLEMENTASI ICZM

Akmal Lutfitansyah, Matthew Abel Emanuel, Farel Noval Jamaluddin, Bryan Kevina Candra (Fakultas Teknologi Kelautan FTK ITS)


Kawasan pesisir merupakan kawasan yang sangat sentral dan penting dalam suatu wilayah. Di sisi lain, kawasan ini juga berpotensi mengalami berbagai gangguan, misalnya komodifikasi ruang. Komodifikasi area pesisir oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan mengapitalisasi modal membuat area ini rentan berubah secara spasial.

Wujud komodifikasi itu, misalnya, membangun kawasan hunian baru (perumahan), infrastruktur transportasi, kawasan industri, mendirikan pelabuhan, mencetak lahan pertanian, melakukan budidaya tambak, dan industri pariwisata.

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem laut dan darat yang dipengaruhi oleh perubahan di laut dan darat. Wilayah pesisir yang demikian kompleks kepentingan dan kebutuhan penghidupan, memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan nilai ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengelolaan wilayah pesisir meliputi pemanfaatan, perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan lautan.
Pembangunan kawasan pesisir harus mengacu pada prinsip keberkelanjutan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.

Pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan, sejatinya dapat dilakukan dengan cara reklamasi pantai (memperluas wilayah pesisir), minapolitan, pembangunan waterfront city, dan lain lain-lain, yang dikarenakan keterbatasan wilayah pesisir sehingga membuat perluasan area kearah laut menjadi tidak terhindarkan.

Untuk hal itu, pengelolaan wilayah pesisir agar terus berkelanjutan membutuhkan penataan yang terintegrasi dan terpadu dengan memenuhi berbagai fasilitas penunjang prasarana dan sarana di kawasan pesisir tersebut, inilah yang disebut konsep ICZM (Integrated Coastal Zone Management).

Waterfront city Kota Cirebon

Pembangunan waterfront city di berbagai lokasi ditujukan dapat mengatasi permasalahan keterbatasan wilayah yang kecil sebagai perluasan wilayah daratan, tak terkecuali Kota Cirebon yang sedang berkembang sekaligus memperbaiki kerusakan pantai akibat abrasi.

Reklamasi pesisir Kota Cirebon yang telah dilakukan secara bertahap, salah satunya untuk perluasan kawasan pelabuhan Cirebon, yang sangat dibutuhkan sebagai penunjang prasarana dan sarana pelabuhan sebagai pintu keluar masuk logistik Kota Cirebon.

Pembangunan waterfront city dengan cara reklamasi adalah untuk penempatan sarana penunjang pelabuhan, dan juga sekaligus dapat berfungsi memperbaiki kondisi kawasan pesisir dan menjaga agar tetap baik.

Selain itu disisi lain juga dapat desain sebuah kawasan budidaya yang terintegrasi dengan sarana pengolahan hasil budidaya tambak dan tangkapan laut, sehingga akan memperpendek rantai distribusi, hemat waktu, dan dengan tujuan dapat meningkatkan sektor perikanan dan kelautan yang memiliki potensi sangat besar dalam hal budidaya tambak serta pengolahan hasil laut, yang pada gilirannya juga dapat meningkatkan penghasilan petambak dan nelayan.

Kedua hal diatas penting dalam pembangunan waterfront city, mengingat Kota Cirebon memiliki posisi dengan letak geografis sangat strategis yang merupakan salah satu jalur utama pesisir utara Jawa dalam transportasi laut dari Jakarta menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah di pesisir utara kota-kota wilayah ini.


Selain itu kondisi pesisir kota Cirebon yang terus memburuk akibat adanya abrasi dan sendimentasi baik dari sungai maupun akibat penumpukan sampah, yang berdampak pada sebagian besar pesisir pantai Kota Cirebon tidak layak lagi untuk dijadikan tempat pariwisata bahari.


Oleh karena itu, gagasan Pemerintah Kota dalam perencanaan pembangunan waterfront city perlu memperhatikan kondisi di sekitar pesisir pantai terutama gelombang laut, serta pola sedimentasi yang terjadi dan berbagai hal lainnya, guna melindungi pantai, salah satu caranya dengan memberikan pemecah gelombang lepas pantai.

Dengan permasalahan kawasan pesisir di kota Cirebon diatas, serta dengan kebutuhan ruang untuk pengembangan kota dan sarana logistik, serta untuk menghindari tumpang tindih alokasi ruang dan tidak memperburuk rusaknya kondisi fisik kawasan pesisir yang dapat mengancam keberlanjutan kehidupan penduduk pesisir, maka diperlukan keterpaduan dan koordinasi dalam penataan yang saling terintegrasi dan saling menunjang dalam kawasan waterfront city dari hasil reklamasi pesisir tersebut adalah dengan pendekatan ICZM.

Dampak positif yang diharapkan

Diharapkan dengan adanya reklamasi yang diatasnya dibangun waterfront city akan menjadi solusi pemecahan masalah kawasan pesisir Kota Cirebon, serta mendukung hubungan pola ruang dan elemen penting sosial ekonomi budaya masyarakat Kota Cirebon.

Selain diharapkan dapat mengatasi abrasi pantai dan pengelolaan sampah laut, kawasan watefront city juga dapat dialokasikan untuk pemukiman nelayan, sehingga kawasan nelayan yang biasanya terkesan kumuh dapat tertata dan terintegrasi dengan rencana pasar higienis dan industri pengolahan hasil laut nantinya.

Selain itu, Kota Cirebon sebagai salah satu tujuan wisata religi peninggalan Kesultanan Cirebon, dan tradisi batik khas Cirebon, batik trusmi juga menjadi salah satu daya tarik terkuat bagi pengembangan wisata bahari dan religi. Sehingga pembangunan waterfront city diharapkan dapat mengakomodir alokasi ruang untuk hal ini.

Dan yang terakhir untuk menjadi tempat pengolahan limbah mandiri dan terintegrasi, sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif sampah dan limbah domestik dan industri dikawasan waterfront city Kota Cirebon ini. Pada saat ini proyek pembangunan waterfront city Cirebon masih dalam tahap pembangunan dan masih berlanjut hingga sekarang, yang sudah dimulai sejak tahun 2018, dan semua unsur masyarakat Kota Cirebon terus berharap dampak positif dari pembagunan ini tidak hanya ada saat proses pembangunan dengan penyerapan tenaga kerja, namun juga setelah selesainya proyek dengan alokasi ruang yang terintegrasi diatasi.

REKLAMASI TELUK JAKARTA, RIWAYATMU KINI

DAMPAK EKOLOGI, SOSIAL, EKONOMI

Ilham Kurniawan, Napoleon Bonaparte Nakiva, Ikla Shafy (Teknik Kelautan FTK ITS)

Reklamasi adalah sebuah rekayasa lingkungan dengan cara menimbun suatu wilayah dengan material timbunan dengan luasan tertentu, pada dasarnya pelaksanaan reklamasi ini tentu memiliki dasar kepentingan tertentu sebelum diadakannya pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan reklamasi sering mendapat pro dan kontra dari beberapa pihak, ada pihak yang mendukung reklamasi dengan alasan untuk pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata, dan ada pihak lain yang menolak keras dengan alasan keselamatan lingkungan hidup.

Salah satu reklamasi yang mendapat perhatian masyarakat Indonesia adalah proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Kronologis Reklamasi Teluk Jakarta

Rencana reklamasi di Teluk Jakarta sudah ada sejak zaman orde baru, melalui Keputusan Presiden Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.

Perjalanan proyek ini tidak berjalan mulus, luas wilayah yang akan direklamasi sekitar 2.700 hektar. Metode reklamasi yang digunakan adalah pengerukan sehingga lokasi reklamasi akan lebih tinggi daripada permukaan air, untuk pengerukannya membutuhkan 330 juta m3 bahan urukan termasuk pasir.

Reklamasi di Teluk Jakarta yang bertujuan untuk mengendalikan banjir di Jakarta dan sebagai area pengembangan bisnis di Jakarta, dilaksanakan dengan membangun tanggul raksasa (Jakarta Giant Sea Wall/JGSW) sepanjang 60 km di Teluk Jakarta dan pembangunan 17 pulau buatan di depan pantai. Kini melalui proses yang berliku telah terbangun 4 pulau, yaitu Pulau C, D, G dan N.

Izin pembangunan pulau reklamasi lainnya di Teluk Jakarta selanjutnya diverifikasi oleh Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018.

Hasil verifikasi badan tersebut menunjukkan, para pengembang yang mengantongi izin reklamasi tidak melaksanakan kewajiban mereka. Ke-13 pulau tersebut yakni Pulau A, B, dan E (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (pemegang izin PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (pemegang izin PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (pemegang izin PT Jakarta Propertindo); Pulau P dan Q (pemegang izin PT KEK Marunda Jakarta); Pulau H (pemegang izin PT Taman Harapan Indah); dan Pulau I (pemegang izin PT Jaladri Kartika Paksi).

Selanjutnya ke-4 pulau yang telah tereklamasi, yakni Pulau C dan D (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah), Pulau G (pemegang izin PT Muara Wisesa Samudra), dan Pulau N (pemegang izin PT Pelindo II) tetap dilanjutkan pembangunan sesuai peruntukannya. Dan Pemprov DKI Jakarta menugaskan PT Jakarta Propertindo untuk mengelola 3 pulau, yakni Pulau C, Pulau D, dan Pulau G, selama sepuluh tahun. Penugasan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018.

Selanjutnya Pemprov DKI Jakarta mengubah nama ke-3 pulau ini. Pulau C, D, dan G diganti menjadi Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama.

Desain Pulau Reklamasi Teluk Jakarta

Dampak Positif

Dengan dilanjutkannya proyek pembangunan ke-4 pulau hasil reklamasi, diharapkan memberikan dampak positif.

Pertama, membuka lapangan pekerjaan baru karena adanya pembangunan properti sehingga kebutuhan akan lapangan kerja untuk konstruksi juga akan terbuka, selain itu juga terbuka peluang bidang usaha baru, seperti restoran, hiburan, dan wisata.

Kedua, dapat mengantisipasi pasang surut air laut menjadikannya bendungan untuk menahan kenaikan air laut/banjir rob, dapat memecah gelombang, dan mengurangi risiko abrasi. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar pantai utara Jakarta adalah kawasan yang setiap tahun selalu rawan banjir rob, akibat pasang air laut yang selalu naik ke daratan.

Ketiga, memberikan akses tempat tinggal, tempat usaha dan tempat fasilitas publik lainnya bagi penduduk Jakarta. Hal ini didukung Pemprov DKI Jakarta yang menugaskan PT Jakpro untuk mengelola lahan kontribusi hasil reklamasi untuk pembangunan prasarana publik. Prasarana yang dimaksud antara lain rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pasar tematik ikan, restoran ikan, tempat ibadah, kantor pemerintah, dan dermaga. Selain itu, pantai reklamasi juga bakal menjadi pantai pertama di Jakarta yang benar-benar gratis untuk publik.

Dampak negatif

Selain memberikan manfaat, dampak negatif yang mungkin timbul perlu dikelola dengan baik, misalnya tata kelola air, tata kelola sampah, dan ekosistem laut.

Timbulan sampah baik dari industri, restoran, dan rumah tangga dari kawasan pulau buatan tersebut tentunya akan membutuhkan lahan baru dalam pengelolaan sampah, dimana saat ini saja lahan untuk pengelolaan/TPA sampah Jakarta sudah tidak ada, dan menggunakan daerah penyangga Jakarta, misalnya Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Ini juga membuat tantangan baru terkait pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk juga limbah domestik rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan laut sekitarnya, karena jika langsung terbuang ke saluran umum akan langsung mencemari laut

Sistem tata kelola air di wilayah pesisir, dimanq ada 13 sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta nantinya akan bertambah panjang 1,5 kilometer, tetapi dasar sungai menjadi sangat landai hingga ketinggian muara baru hasil reklamasi menjadi nol meter sehingga air sungai sulit mengalir ke laut dengan rendahnya muara sungai, dan tentunya akan berdampak pada banjir rob disepanjang bantaran sungai dan pesisir.

Selain itu hilang/berkurang nya ekosistem bagi biota laut karena wilayah perairan Teluk Jakarta merupakan tipe ekosistem komplek yang di dalamnya terdapat hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuari, sehingga berdampak pada hasil tangkapan nelayan sekitar, bahkan dikhawatirkan akan hilangnya mata pencaharian sebagian besar nelayan, karena selain berkurang nya hasil tangkapan, mungkin juga beralih profesi menjadi tenaga kerja di tempat-tempat usaha baru di pulau buatan ini.

Kemungkinan terjadinya dampak lanjutan adalah terjadi sedimentasi dan pengendapan sedimen ke dasar perairan yang dapat merubah dasar perairan dan membahayakan alur pelayaran, pelabuhan dan beberapa objek vital lainnya, misalnya Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Tanjung Priok, dan PLTGU Muara Karang. Selain karena ancaman sedimentasi sehingga mempengaruhi area labuh dan keluar masuk kapal, diprediksi akibat reklamasi dapat menaikkan suhu air laut 1-2 derajat.

Mitigasi Dampak Negatif

Untuk memperbaiki ekosistem yang hilang/rusak perlu menambah/membangun ekosistem baru, misalnya melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove di bagian timur Teluk Jakarta yaitu di sekitar Muara Gembong hingga Tanjung Karawang untuk menjaga fungsinya sebagai daerah asuhan ikan dan udang, serta di bagian barat di pesisir Tangerang.

Untuk tata kelola air, diperlukan waduk/embung serta pompanisasi untuk pengendalian banjir rob yang mungkin terjadi.

Untuk pengelolaan sampah dan limbah domestik, diperlukan sistem pengelolaan limbah terpadu dan terintegrasi di setiap lulau, agar tidak terbuang ke badan air dan mencemari laut.

Untuk tatakelo sampah sebaiknya didaur ulang di dalam pulau, bahkan dapat dialokasikan lahan dan teknologi untuk pembangunan PLTS (pembangkit listrik tenaga sampah).

BELAJAR REKLAMASI DARI TERMINAL TELUK LAMONG

Adira Fitria PUTRI, Dwi Prawira KUSUMA, Luthfan Taufiqul HAFIZH (Mahasiswa Teknik Kelautan FTK ITS)


Isu reklamasi selama beberapa tahun sampai ke publik cenderung berkonotasi yang negatif, mulai dari Teluk Benoa hingga Teluk Jakarta. Reklamasi seolah-olah terdengar sebagai suatu kata yang buruk dan tidak memiliki makna yang positif.

Reklamasi sendiri didefinisikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan, baik dari sudut lingkungan hingga sosial ekonomi, melalui cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Definisi ini tentu bertentangan dengan opini masyarakat tentang reklamasi itu sendiri. Jadi, mana yang benar? Apakah reklamasi itu buruk atau baik?

Indonesia selaku negara maritim dengan ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke dan memiliki garis pantai yang panjang, menjadikannya banyak penduduk yang tinggal di daerah pesisir, dan menjadikan laut sebagai identitas sebagian besar masyarakat Indonesia.

Seiring dengan bertambahnya waktu, jumlah penduduk ikut bertambah, akan tetapi ketersediaan lahan semakin berkurang, terutama di daerah pesisir yang tidak tahu harus mengembangkan wilayah ke mana lagi. Tentu saja salah satu pilihannya adalah membuat tanah baru di laut atau yang umum disebut reklamasi, tak ketinggalan juga kota terbesar ke-2 di Indonesia, Surabaya.

Surabaya, kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, memaksa kota ini untuk terus berkembang dan berkembang, baik untuk memenuhi kebutuhan perumahan hingga industri. Bagi masyarakat mungkin masih bisa membangun rumah di pinggiran kota atau di kota-kota satelit seperti Sidoarjo maupun Gresik, akan tetapi bagi beberapa fasilitas yang memang harus memanfaatkan daerah-daerah tertentu untuk berkembang, hal tersebut tidak bisa dilakukan, salah satu contohnya adalah pelabuhan.

Surabaya sendiri punya beberapa pelabuhan, baik pelabuhan penumpang hingga pelabuhan peti kemas, seperti Dermaga Ujung Kalimas, dan Tanjung Perak. Seiring berjalannya waktu, arus lalu lintas kapal di pelabuhan-pelabuhan tersebut, terutama kapal logistik yang perlu bongkar muat di Tanjung Perak, terlalu padat hingga melebihi kapasitas bongkar muat pelabuhan, sehingga pemerintah perlu melakukan terobosan bagaimana meningkatkan efisiensi dan mengurai kemacetan di pelabuhan ini.

Terminal Teluk Lamong

Dan terwujudlah pembangunan pelabuhan logistik baru di daerah yang berada tidak jauh dari Tanjung Perak, yakni Terminal Teluk Lamong.
Pelabuhan yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2010 ini, berada di muara Sungai Lamong dan merupakan pelabuhan logistik berskala internasional yang dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau yang biasa disebut Pelindo. Terminal Teluk Lamong kini telah melayani ratusan kapal petikemas tiap tahunnya. Terminal ini memiliki fungsi yang vital dalam menjaga arus logistik terutama di daerah Surabaya dan sekitarnya.

Pulau hasil reklamasi untuk Terminal Teluk Lamong (credit.Teguh Pambudi,2018)

Area pembangunan infrastruktur pelabuhan ini tentus saja dibangun dengan metode reklamasi. Terdapat hal yang menarik tentang pembangunan reklamasi yang satu ini, berbeda nasib dengan Teluk Jakarta maupun Teluk Benoa, yaitu kita jarang atau tidak mendengar kabar/isu negatif reklamasi untuk terminal Teluk Lamong ini.

Pelabuhan yang telah dibangun sejak 2010 ini tentu saja telah melalui banyak pertimbangan dan perhitungan termasuk AMDAL sebelum dilakukannya pembangunan. Dan hal ini hal yang lumrah dan merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh setiap pengembang sebelum membuat sebuah proyek.

Aspek Lingkungan

Untuk kasus di Terminal Teluk Lamong, setiap kegiatan yang berkaitan dengan konstruksi mulai dari pra-konstruksi hingga operasi sudah diperhitungkan matang-matang. Selain itu dari aspek lingkungan, banyak hal yang juga sudah dipertimbangkan mulai dari komponen geofisik kimia hingga transportasi. Kemudian dibuatlah beberapa daftar dampak potensial dan bagaimana pengembang akan menyelesaikannya.
Tentu saja banyak dampak negatif yang muncul dari konstruksi proyek sebesar ini. Mulai dari penurunan kinerja jalan, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan hanya dari kegiatan mobilisasi material dan peralatan konstruksi hingga berkurangnya habitat burung air akibat pengoperasian terminal petikemas. Semua hal ini diperhitungkan dan dibuat bagaimana cara penyelesaiannya secara terperinci.

Salah satu contoh dari penurunan kualitas udara karena mobilisasi material dan peralatan konstruksi, misalnya, pengembang melakukan upaya pengelolaan dengan memberlakukan standar kelayakan alat berat dan transportasi sehingga dapat mengurangi polusi dari emisi kendaraan hingga membuat barrier atau penyerap polutan di sekitar lokasi kegiatan dengan penanaman pohon-pohon berdaun lebat. Setiap detil terkecilpun tidak luput dari perhitungan pengembang Terminal Teluk Lamong.

Dampak Positif

Pembangunan pelabuhan ini juga tidak hanya berkutat tentang dampak-dampak negatif. Ada pula dampak positif dengan adanya regulasi rekrutmen tenaga kerja dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk.

Melalui berbagai macam cara pengembang Terminal Teluk Lamong memaksimalkan dampak positif dari adanya pembangunan pelabuhan ini baik untuk konsumen, pemerintah daerah, hingga masyarakat sekitar. Hal ini yang membuat pembangunan Terminal Teluk Lamong tidak mendapatkan porsi kontroversi sebesar yang ada di Teluk Benoa maupun di Teluk Jakarta.

Tetap ada pro-kontra

Meski demikian, bukan berarti pembangunan reklamasi ini tanpa adanya penolakan dari masyarakat sekitar. Melalui survei yang ada, khususnya di Kecamatan Benowo, Surabaya terdapat 22% masyarakat yang tidak setuju dan 13% ragu dengan adanya pengembangan pelabuhan ini.

Namun demikian, di beberapa tempat seperti di Kecamatan Asem Rowo dan Krembangan persepsi masyarakat mayoritas mendukung pengembangan pelabuhan dengan persentase 86% hingga 100%. Kebanyakan dari mereka mempertanyakan tentang keamanan dan pendapatan nelayan yang terancam menurun dengan adanya reklamasi ini.

Mengetahui persepsi masyarakat yang seperti itu, pengembang tidak diam. Pengembang merencanakan berbagai macam rencana agar masyarakat tidak mengalami penurunan pendapatan mulai dari melakukan penyuluhan kepada nelayan tentang lokasi-lokasi penangkapan ikan yang aman, memberikan kompensasi dengan nelayan sesuai kesepakatan, membantu organisasi dan kelompok nelayan untuk pengembangan organisasi, usaha hingga pengembangan SDM serta pemodalan. Bahkan pengembang juga merancang program CSR yang sesuai bagi nelayan agar memungkinkan bagi mereka untuk alih profesi atau pengembangan usaha.

Pengembang Terminal Teluk Lamong, yakni PT Pelindo, bertanggung jawab secara penuh terhadap setiap kegiatan yang mereka lakukan mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga operasional pelabuhan. Mereka memberikan jaminan, manfaat, dan solusi bagi semua pihak yang terlibat dan terdampak dalam pengembangan pelabuhan. Mereka tidak hanya merencanakan atau beretorika saja, namun melakukan tindakan secara langsung dengan komitmen tegas sepenuhnya. Itulah kenapa tidak banyak kontroversi yang terjadi pada pembangunan reklamasi untuk pengembangan Terminal Teluk Lamong. Sudah selayaknya setiap pengembang melakukan yang sedemikian rupa agar proyek yang memang sedari awal direncanakan untuk kebaikan bersama seperti ini dapat terjalankan dengan baik dan optimal.

REKLAMASI TELUK BENOA: KENAPA DITOLAK MASYARAKAT BALI?

AKMAL Lutfitansyah, Matthew ABEL Emanuel, Farel NOVAL Jamaluddin, Bryan Kevina CANDRA (Mahasiswa Program Sarjana Teknik Kelautan FTK ITS)

Provinsi Bali merupakan provinsi yang paling banyak didatangi wisatawan baik wisatawan nasional maupun internasional karena pariwisata di Bali adalah pariwisata adat budaya yang mempunyai daya tarik tersendiri yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Di samping pesona alam pegunungan dan pesisir yang indah menjadi daya tarik wisatawan. Dari pariwisata ini dapat meningkatkan pendapatan dari devisa pemerintah dan negara.

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km2 sangat kecil dibandingkan dengan Provinsi Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Kebutuhan akan lahan pertanahan untuk pariwisata di Bali inilah yang memunculkan ide reklamasi di selatan Bali.

Pada tahun 2011 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRW) Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita). Perpres ini disambut baik oleh masyarakat Bali dan lembaga swadaya lingkungan hidup di Bali karena dapat menjadi kebijakan sebagai pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan bertendensi bisnis dari investor dalam maupun luar negeri juga melindungi kawasan konservasi di Bali.

Selanjutnya pro-kontra bermula dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perpres No 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita, yang mengubah status konservasi Teluk Benoa menjadi kawasan pemanfaatan umum.

Pasca penerbitan Perpres 51 tahun 2014, PT. Tirta Wahana Bali International (PT. TWBI) sebagai pengembang kawasan Teluk Benoa juga telah mengajukan surat izin lokasi reklamasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan di kawasan perairan Teluk Benoa yang meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Provinsi Bali seluas 700 hektar.

Rencana reklamasi ini dikemudian hari menimbulkan gejolak sosial, dimana banyak masyarakat Bali yang menolak terhadap kegiatan reklamasi tersebut. Bertahun-tahun pihak yang kontra reklamasi ini berjuang dengan melakukan upaya baik secara formal maupun informal melaui media maupun unjuk rasa untuk menolak reklamasi Telok Benoa Bali.

PRO-KONTRA

Rencana reklamasi Teluk Benoa Bali ada 2 pihak yang pro dan kontra. Pihak pro reklamasi melihat bahwa reklamasi akan mendatangkan profit ekonomi yang tinggi dan jaminan kesejahteraan, masyarakat Bali, karena terbukanya lapangan pekerjaan baru, juga adanya jaminan pengelolaan dampak lingkungan yang baik. Sedangkan pihak yang kontra karena kekhawatiran akan rusaknya kelestarian alam Teluk Benoa.

Pihak yang menolak rencana reklamasi berpendapat bahwa kawasan yang akan direklamasi adalah kawasan konservasi untuk pelestarian ekosistem. Apabila kawasan konservasi direklamasi berarti melanggar peraturan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan). Selain itu selama ini kawasan Teluk Benoa adalah Kawasan Suci yang digunakan untuk menyelenggarakan upacara adat umat Hindhu di Bali yang tidak boleh dimanfatkan untuk kepentingan bisnis apalagi direklamasi pantainya (Note: karena alasan inilah dikemudian hari/saat ini Telok Benoa ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim/KKM, melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/KEPMEN-KP/2019).

Kawasan Teluk Benoa merupakan daerah pengendapan sedimen liat dan pasir yang produktif, hal terlihat setelah adanya reklamasi Pulau Serangan, dimana sedimentasi tanah liat terakumulasi pada beberapa tempat yaitu di bagian timur dan selatan. Sedangkan sedimentasi pasir terakumulasi di sebelah barat kawasan Teluk Benoa . Oleh karena itu, kawasan perairan Teluk Benoa merupakan salah satu daerah pesisir yang sangat rawan terkena pendangkalan akibat sedimentasi yang tinggi yang berakibat kepada kerusakan ekosistem pesisir seperti terumbu karang, mangrove dan lamun. Dan terlebih lagi saat ini dengan telah dibangunnya jalan tol Sanur-Bandara yang melintas di Teluk Benoa.

Karena itu kelompok yang kontra reklamasi, memulai gerakan perlawanan, yang paling diingat publik adalah yang menamakan ForBali. ForBali melibatkan banyak elemen -elemen yang ada di Bali antara nya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat ), kelompok nelayan, warga desa adat, komunitas, mahasiswa dan akademisi hingga para seniman asli Bali.

Alasan gerakan kontra reklamasi ini menilai banyak dampak negatifnya, diantaranya reklamasi akan merusak fungsi dan nilai konservasi kawasan perairan Teluk Benoa sebagai reservoir dari 5 daerah aliran sungai besar di Bali, Mengancam ekosistem mangrove sebagai pelindung abrasi pantai selatan Bali dan tempat nelayan mencari ikan, serta dapat memperparah abrasi pantai disisi pantai selatan Bali lainnya, contohnya Nusa Dua, Sanur, dan Gianyar.

Selain itu dikhawatirkan dengan dibangunnya pulau hasil reklamasi untuk kawasan bisnis dan perhotelan, dapat merusak citra pariwisata Bali yang terkenal dengan alam yang indah dan budaya dan spiritualitasnya.

MITIGASI DAN KOMUNIKASI

Mencermati histori penolakan reklamasi Teluk Benoa diatas, apakah sebenarnya reklamasi itu menakutkan?

Secara teoritis dan teknis reklamasi yang dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip reklamasi yang berkelanjutan, dapat managable (dapat dikelola dampaknya), tentunya juga dengan komunikasi dan koordinasi sejak dari awal perencanaan, dan peruntukan lahan reklamasi tersebut dari segenap lembaga masyarakat, tidak serta merta keinginan dari investor saja.

Siteplan dan peruntukan reklamasi yang sebelumnya telah dipaparkan dan ditolak dapat berubah secara drastis dengan mempertimbangkan adat budaya masyarakat Bali dan prioritas konservasi/reservoar Teluk Benoa. Sehingga tujuan dari reklamasi untuk memajukan suatu wilayah dan tetap tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan bisa tercapai, sehingga manfaat reklamasi akan dirasakan bagi masyarakat Bali, baik itu di sektor ekonomi, pariwisata, budaya ataupun kelestarian lingkungan.

REKLAMASI PANTAI LOSARI KOTA MAKASSAR: DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL EKONOMI

ILHAM Kurniawan, NAPOLEON Bonaparte Nakiva, Ikla SHAFY (Mahasiswa Program Sarjana Teknik Kelautan FTK ITS)

Center Point of Indonesia (CPI) merupakan salah satu reklamasi pantai yang terletak di daerah pesisir pantai losari kota makassar dengan luas 157,23 Ha. Pengadaan Reklamasi tersebut merupakan bentuk inisiatif dari pemerintah kota makassar untuk membangun gedung Wisma Negara.

Alasan utama pengadaan Reklamasi CPI adalah salah satu mitigasi untuk meminimalisir abrasi akibat kenaikan volume air laut tiap tahunnya. Dengan alasan tersebut diperkuat dengan beberapa dampak positif yang akan timbul akibat adanya proyek ini seperti meningkatkan kualitas ekonomi , pengurangan lahan yang dirasa kurang produktif serta penyerapan tenaga kerja di wilayah sekitar.

Swasta menjadi pengelola terbesar dengan 68% dari total luas lahan yang akan direklamasi, sedangkan pemerintah setempat mendapat pembagian 32% untuk pengelolaan reklamasi Center Point of Indonesia.

Proyek tersebut bukan tanpa kendala. Pembangunan CPI mendapat banyak kecaman dari berbagai kelompok masyarakat seperti Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) kota makassar yang membawahi beberapa lembaga masyarakat seperti Blue Forest, LBH Makassar dan lain lain.

Masyarakat menilai bahwa pengadaan reklamasi tersebut meskipun diinisiasi oleh pemerintah provinsi namun dinilai belum mendapatkan izin secara resmi dari pemerintah pusat yang sudah diatur tentang perundang undangan reklamasi. Selain Itu berikut adalah beberapa dampak negatif yang mendorong masyarakat untuk mendesak pihak terkait untuk menghentikan proyek tersebut.

Jika dilihat dari sektor lingkungan, data pada tahun 2020, Walhi mencatat terdapat 11 desa yang terdampak abrasi akibat adanya pembangunan CPI. Dari 11 desa yang terdampak terdapat 5 desa yang tergolong parah akibat abrasi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 27 rumah warga sekitar yang rusak parah. Dampak buruk tersebut terjadi akibat tambang pasir laut yang terjadi pada kurun waktu 2017-2018 yang disinyalir tidak mempertimbangkan perundang undangan pemerintah pusat terkait peraturan reklamasi dan pelarangan penambangan pasir laut.

Berdasarkan survey yang telah dilakukan kepada 30 orang disekitar kawasan reklamasi didapatkan bahwa sumberdaya perikanan setelah adanya reklamasi yang mengalami penurunan yang sangat drastis, adapun beberapa sumberdaya yang mengalami penurunan yakni ikan kerang dan kepiting. Sebelum adanya reklamasi para responden menjawab jumlah ikan yang mereka dapatkan tergolong banyak yaitu 15 kg/ hari, namun setelah adanya reklamasi semua responden menjawab jumlah ikan yang ditangkap menjadi sedikit. Begitu juga dengan kerang dan kepiting yang awalnya para responden bisa mendapatkan dalam jumlah yang banyak setelah adanya reklamasi jumlahnya menjadi sedikit.

SOLUSI DAN MITIGASI

Dampak yang muncul dari pembangunan CPI (Center Point of Indonesia) sudah muncul secara nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Dampak yang muncul bukan hanya dari satu faktor, tetapi banyak faktor yang terdampak oleh proses pembangunan CPI ini. Pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan DPRD Sulsel telah merekomendasikan agar aktivitas reklamasi dihentikan sementara hingga disahkannya peraturan daerah tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun himbauan yang diberikan tersebut diabaikan begitu saja.

Jika merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, maka seharusnya Pemprov Sulsel lebih dulu membuat peraturan daerah (perda) tentang penataan wilayah pesisir ataupun pulau-pulau kecil. Namun faktanya Pemprov Sulsel mengizinkan pembangunan proyek CPI sebelum perda dimaksud terbit. Padahal pada tahun 2017 Pemprov Sulsel telah diingatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan agar berhati-hati memberi izin proyek reklamasi. KKP sendiri dengan jelas menyatakan tidak merekomendasikan pembangunan proyek CPI sebelum zonasi penataan wilayah pesisir diatur dalam perda. Terlebih lagi, wilayah reklamasi pantai Losari termasuk di dalam rencana kawasan strategis nasional sehingga pembangunannya memerlukan persetujuan dari kementerian terkait.

Permasalahan ini semestinya diselesaikan dengan secepatnya karena dampak yang dirasakan oleh masyarakat lebih parah daripada sebelum pembangunan CPI ini berlangsung. Pembangunan semestinya dihentikan karena dilihat dari segi kesiapan Pemprov dan dampak yang diberikan membuktikan bahwa pembangunan CPI ini bukanlah solusi dari permasalahan abrasi tersebut. Pemerintah juga harus membantu masyarakat desa yang terkena dampak abrasi dengan pemenuhan sandang pangan papan serta bantuan perbaikan bagi desa yang terkena dampak pembangunan tersebut.

Untuk permasalahan abrasi di Kota Makassar mungkin bisa dikurangi dampak yang diberikannya dengan penanaman hutan bakau di sekitar wilayah pesisir Kota Makassar. Hal tersebut membuat dampak abrasi bisa berkurang dan pedesaan yang terkena abrasi meskipun abrasi yang terjadi tersebut tidak terjadi secara merata dan hanya terjadi musiman saja. Dengan hal tersebut masyarakat pedesaan dapat lebih tenang terhadap abrasi karena abrasi akan berkurang dan dampak yang diberikan tidak akan separah sebelum hutan bakau mulai ditanam.

Tujuan utama diadakannya reklamasi adalah memperbaiki lahan yang rusak terutama pada daerah pesisir akibat gelombang yang besar. maka dari itu untuk memperbaikinya, fungsi reklamasi adalah memulihkan kondisi pesisir. Selain itu juga memberikan upaya perlindungan untuk menghindari kerusakan di hari nanti. Memperluas Lahan merupakan salah satu alasan pentingnya reklamasi melihat kebutuhan didarat yang semakin sempit mendorong perluasan lahan di wilayah pantai, selain untuk tempat tinggal pembangunan di pesisir pantai juga terkadang memiliki tujuan ke arah pariwisata.

Dalam proses pembangunan, aspek sosial ekonomi penduduk merupakan dasar yang sangat penting. Menurut Hagul (1985) pendekatan sosial ekonomi pembangunan terbatasi atas tiga berdasarkan manusianya, yaitu : The Trickle Down Theory, yaitu suatu pendekatan program percepatan pembangunan dan hasilnya dinikmati baik secara langsung atau tidak oleh masyarakat. Berikutnya Terdapat Basic Needs Approach, yaitu pendekatan yang meliputi upaya secara langsung menanggulangi masalah kebutuhan pokok misalnya : Gizi, kesehatan, kebersihan, pendidikan, dll. Development From Within, merupakan pendekatan ketiga yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri serta membangun sesuai tujuan yang mereka kehendaki.