Blog Detail

Think Tank Poros Maritim 13.04.2017

13 Apr 17
admin
No Comments

NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

Think Tank Poros Maritim

13.04.2017

  1. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan ada dua pengusaha besar yang menyatakan siap mengangkut ikan dari sentra penangkapan ikan di Indonesia Timur menuju wilayah Indonesia Barat, seperti Jawa. Bahkan dia menyebutkan dua perusahaan ini sudah menyiapkan 100 kapal pengangkut ikan yang akan dioperasikan. Susi mengatakan kehadiran para pengusaha swasta tersebut sangat penting. Pasalnya, pasokan ikan di wilayah Indonesia Timur sangat melimpah, terutama setelah pemerintah semakin masif melakukan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal. Sementara, mayoritas industri pengolahan ikan berada di Indonesia Barat, khususnya pulau Jawa. Ditambah lagi kemampuan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perikanan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) serta PT Perikanan Nusantara (Persero) masih terbatas. Oleh sebab itu dirinya menyambut baik masuknya swasta dalam sektor ini.
  2. Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menyatakan bahwa sektor-sektor usaha di bidang kemaritiman bakal mendominasi investasi Indonesia. Lembong menuturkan, investasi di sektor minyak dan gas (migas) dan kelistrikan saja saja bisa menyumbang 25-40 persen total investasi nasional, jumlah tersebut belum termasuk investasi di sektor pariwisata dan perhubungan. Jadi dari totalitas investasi nasional, portofolio maritim bisa mencapai 50 persen. Jadi perlu koordinasi erat antara BKPM dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
  3. PT Pelindo I akan mendatangkan kapal khusus kontainer di Pelabuhan Internasional Krueng Geukuh, Lhokseumawe, Aceh untuk mengangkut produk sumber daya alam (SDA) di Aceh agar bisa di ekspor ke pasar internasional. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha dan investor di Aceh, termasuk untuk menopang lahirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe. Hal ini sebagai komitmen Pelindo untuk memajukan Pelabuhan Internasional Krueng Geukuh Lhokseumawe dan Pelabuhan Malahayati Banda Aceh. Harapannya nanti pelayanan kapal tersebut dapat secara rutin sehingga biaya ekspor lebih murah, dan harga jual dan beli barang pun akan lebih stabil, sehingga volume ekspor dari Aceh terus meningkat.
  4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berangkat ke Jepang dalam rangka menagih komitmen Jepang dalam rangka pemberantasan illegal fishing dan investasi. Susi meminta bantuan berupa radar perikanan dan sekaligus menarik investasi. Radar yang terhubung ke satelit, akan membantu petugas dalam di pusat kendali di kantor KKP dalam memantau pergerakan kapal yang lewat di ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) maupun yang akan memasuki kawasan konservasi. Dengan demikian, radar ini bisa mendeteksi kapal-kapal pencuri ikan atau kapal penumpang yang masuk secara illegal. Selain itu, Susi ingin meminta para pengusaha Jepang masuk ke dalam industri pengolahan ikan di sejumlah wilayah di Indonesia. Di antara yang ditawarkan adalah di Sabang, Aceh.
  5. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian KKP Sjarief Widjaja mengatakan pihaknya akan memangkas lama proses perizinan usaha penangkapan ikan, dari 20 hari menjadi hanya 5 hari. Dengan begitu, diharapkan banyak pelaku usaha legal yang bergiat di sektor usaha perikanan tangkap. Sjarif mengatakan perbaikan layanan perizinan yang dilakukan bersamaan dengan moratorium kapal asing, telah mampu mendongkrak jumlah kapal dalam negeri. Pada akhir 2015, terdapat 3.160 unit kapal lokal berbobot di bawah 30 gross ton (GT). Jumlahnya meningkat setelah pengukuran ulang kapal pada 2016-2017, menjadi 4.041 unit dengan 595 hasil ukur ulang dan 186 izin baru. Peningkatan jumlah kapal membuat total produksi perikanan tangkap tahun lalu mencapai 6.83 juta ton dengan nilai produksi Rp 125.38 triliun. Meningkat dari 6,52 juta ton dengan nilai produksi Rp 116,31 triliun pada 2015. Nilai tukar nelayan juga meningkat dari 106 poin ke 110 poin pada periode Maret 2016 sampai Maret 2017. Peningkatan usaha perikanan tangkap akan membuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan. Sjarief mengaku optimistis capaian target PNBP tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Data Ditjen Perikanan Tangkap mencatat hingga awal April ini baru mencapai 9 persen atau Rp 85,49 miliar dari target Rp 950 miliar tahun ini.

Now in Check our Newsletter

Leave A Comment