Monthly Archives:April 2017

Think Tank Poros Maritim 16.04.2017

16 Apr 17
admin
No Comments

Think Tank Poros Maritim

NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

16.04.2017

 

  1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) kembali menangkap 5 kapal ikan asing (KIA) ilegal yang beroperasi di kawasan perairan Indonesia hanya dalam 1 minggu di awal April ini. Setelah sebelumnya menangkap 34 (tiga puluh empat) KIA selama periode bulan Maret 2017, kali ini 5 KIA berhasil ditangkap karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal pada periode 5 – 9 April 2017. 5 (lima) kapal illegal tersebut ditangkap di perairan Selat Malaka dan perairan ZEEI Laut Cina Selatan oleh 2 armada kapal pengawas yang berbeda, yaitu KP HIU 12, dan KP Hiu Macan 01.
  2. Gambar satelit terbaru menunjukkan China telah memulai pembangunan konstruksi baru di Laut China Selatan (LCS) yang disengketakan. Pembangunan konstruksi baru tersebut tanda bahwa Beijing terus memperkuat jangkauan militernya di perairan perdagangan yang penting itu. Gambar satelit tersebut menunjukkan pekerjaan konstruksi baru termasuk pembukaan lahan. Mungkin, pekerjaan tersebut adalah persiapan untuk sebuah pelabuhan guna mendukung apa yang para ahli percayai sebagai instalasi militer. Kementerian Pertahanan China menekankan bahwa Kepulauan Xisha adalah wilayah yang melekat dengan China, -menggunakan nama Cina untuk kepulauan Paracel. Cina sepenuhnya menduduki Paracel pada tahun 1974 setelah memaksa angkatan laut Vietnam Selatan melepaskan kepemilikannya.
  3. Polair Polda Kalbar, mengamankan KM Nelayan Usaha Bersama beserta nahkoda dan 5 ABK-nya di wilayah perairan Muara Sebangau, Kabupaten Sambas, karena kedapatan membawa racikan bom asal Malaysia. Dari hasil pemeriksaan dari KM Nelayan Usaha Bersama itu, petugas berhasil mendapatkan TNT sebanyak 10 ons, detonator sebanyak 15 buah, ammonium nitrat pupuk sebanyak 200 kilogram, alat pemicu ledakan, korek api sebanyak satu kotak besar, satu unit kompresor, 30 buah botol kaca, 20 botol air mineral, 25 kilogram batu, tiga buah fiber berisi es dan palka kapal berisi es. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di atas kapal, nahkoda kapal mengaku bahwa bahan bom itu untuk melakukan penangkapan ikan di daerah Kepulauan Natuna Provinsi Kepri. Kasus ini dapat diduga telah melanggar UU Darurat No. 12/1951 tentang Bahan Peledak sub pasal 84 ayat 1 dan 2 UU No. 45/2009 perubahan atas UU No. 31/2004 tentang Perikanan.
  4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyelenggarakan Temu Teknis Ahli Ukur Kapal sebagai upaya menyamakan persepsi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengukuran kapal khususnya terkait dengan masalah verifikasi atau pengukuran ulang kapal penangkap ikan. Dirjen Hubla sejak Juli 2015 telah membuat surat edaran tentang verifikasi atau pengukuran ulang kapal-kapal penangkap ikan sebagai salah satu upaya gerakan nasional penanggulangan kegiatan IUU fishing vessel dan sebagai quick respon pengawasan, pengendalian dan penertiban kapal penangkap ikan.
  5. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto akan memprioritaskan penataan kawasan budidaya terintegrasi di sentra produksi budidaya air payau di 12 kabupaten. Rehabilitasi saluran irigasi tersier tambak udang vannamei akan dilakukan di Kabupaten Mamuju Utara, Lampung Timur, dan Kolaka. Sedangkan rehabilitasi saluran irigasi tersier tambak udang windu akan dilakukan di Kutai Kartanegara, Pangandaran, dan Kota Tarakan. Untuk program silvofishery (polikulture udang windu, bandeng dan rumput laut) di Bekasi. Sedangkan untuk kolam udang galah akan dilakukan di Kabupaten Pangandaran, Garut, Banjar, Ciamis, Subang, dan Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini untuk menjawab kurang tertatanya infrastruktur lahan budidaya khsususnya tambak tradisional dengan baik, sehingga telah menurunkan tingkat produktivitas budidaya. Hingga tahun 2015, pemanfaatan lahan budidaya air payau di Indonesia baru mencapai 715.846 hektar atau sekitar 24,14 % dari potensi indikatifnya yang seluas 2,9 juta hektar. Dari luas lahan yang dimanfaatkan itu, sebesar 60 % merupakan tambak tradisional. Penataan kawasan budidaya berbasis klaster juga untuk pengelolaan dan penerapan biosecurity dengan mudah untuk pengendalian mutu dan hama.

 

Check Our Newsletter

Think Tank Poros Maritim 15.04.2017

14 Apr 17
admin
No Comments

NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

15.04.2017

  1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas II Mataram berhasil menggagalkan upaya penyelundupan puluhan benih lobster senilai Rp 1,6 Miliar. Benih lobster dibawa dengan dua koper, dan dikemas dalam plastik, berisi dakron yang lembab dan diberi oksigen. Untuk mengelabui petugas, lanjutnya, kemasan benih lobster tersebut ditutup dengan pakaian. Dari hasil pemeriksaan, ditemui 2 buah koper bewarna hitam dan biru. Satu koper bewarna hitam berisi 41 kantong, sedangkan darikoper bewarna biru didapatkan sebanyak 17 kantong. Sehingga total yang akan diselundupkan sebanyak 58 kantong. Dari ke 58 kantong tersebut, didapatkan jumlah benih lobster sebanyak 23.140 ekor, terdiri dari 21.000 ekor jenis lobster pasir dan 2.140 ekor jenis lobster mutiara.
  2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berharap Swasembada Garam Nasional segera terwujud. Untuk itu Kemenko Maritim mendukung percepatan penyusunan rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan Swasembada Garam Nasional. Dari identifikasi awal serta Rancangan Inpres tentang Percepatan Swasembada Garam Nasional yang sudah disusun, setidaknya ada 20 Kementerian serta Lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya pencapaian swasembada garam ini, baik hulunya maupun hilirnya. Oleh karena diperlukan Inpres agar dapat terkoordinasi dengan baik arahan percepatan swasembada garam nasional nantinya.
  3. Dalam rangka mempercepat capaian target road map RE–ASDP, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan tiga direktur baru pada jajaran direksi PT ASDP. Road map RE-ASDP terdiri dari Re-formulation of Business Foundation (2016), Acceleration of Commercial (2017), Services to The Nation (2018), Drive to Excellent (2019) dan Performance to The Best (2020). Sebagai catatan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan perusahaan feri pelat merah terbesar di Tanah Air bahkan di Asia dengan total jumlah armada 140 unit kapal. Saat ini, ASDP mengoperasikan 35 pelabuhan melayani 202 lintasan pelayaran penyeberangan yang menghubungkan lebih dari 240 kota dengan total panjang mencapai 24.600 kilometer, dari Sabang hingga Merauke yang menghubungkan seluruh pulau di Indonesia.
  4. Kementerian Perindustrian RI mendorong pelaku industri nasional untuk memperluas pasar ekspor ke Angola terutama produk alat transportasi dan pertahanan serta elektronika. Menperin Airlangga Hartarto telah menawarkan beberapa produk industri strategis nasional, antara lain kapal laut buatan PT PAL, pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (DI), kendaraan angkut militer buatan PT Pindad, dan gerbong kereta dari PT INKA. Upaya ini guna meningkatkan kontribusi sektor nonmigas terhadap nilai perdagangan kedua negara yang berkisar USD292,8 juta pada tahun 2016.
  5. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan semua pihak untuk terus meningkatkan daya saing wisata. Seusai menghadiri acara penyambutan kapal Cruise Pacific Eden yang pertama kalinya bersandar di Pelabuhan Benoa, Bali, Menhub berpesan untuk terus memperbaiki infrastruktur pelabuhan, agar dapat menarik kedatangan turis mancanegara ke Tanjung Benoa, Bali. Selama ini kapal pesiar yang datang ke pelabuhan Benoa berlabuh di ambang pintu masuk Pelabuhan. Dengan bersandarnya kapal pesiar di dermaga pelabuhan Benoa menambah kenyamanan wisatawan asing yang berkunjung ke Bali.

 

Now Check our Newsletter

Think Tank Maritim 14.04.2017

14 Apr 17
admin
No Comments

NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

Think Tank Poros Maritim

14.04.2017

 

  1. Pada Semester I-2016, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berhasil membukukan laba bersih Rp 88,5 miliar atau tumbuh 22 % dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebesar Rp 72,5 miliar. Perseroan juga membukukan pendapatan sebesar Rp 1,11 triliun atau tumbuh 3 % dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebesar Rp 1,08 triliun. Pada tahun 2016, perseroan membidik target pendapatan sebesar Rp2,6 trilliun atau tumbuh 118 % dibandingkan realisasi 2015 sebesar Rp 2,2 triliun. Sedangkan, laba bersih perseroan ditargetkan sebesar Rp 248 miliar hingga akhir tahun 2016, atau tumbuh 110 % dibandingkan realisasi 2015 sebesar Rp 224 miliar. Adapun total kebutuhan investasi untuk 2016 sekitar Rp 2,3 triliun. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan perusahaan feri pelat merah terbesar di Tanah Air bahkan di Asia dengan total jumlah armada 139 unit kapal. Saat ini, ada 195 lintasan pelayaran penyeberangan yang dilayani ASDP, dengan total panjang mencapai 24.600 kilometer, dari Sabang hingga Merauke yang menghubungkan seluruh pulau di Indonesia.
  1. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Agung Setya menuturkan pihaknya fokus membantu pembenahan pelabuhan di Indonesia, termasuk mengawal sistem no sevice no pay, yaitu jika tidak ada pelayanan di pelabuhan maka tidak diperbolehkan ada pengenaan tarif apa pun. Hal itu terkait dengan dugaan tindak pungli di Terminal Peti Kemas Palaran Samarinda, yang diduga dilakukan oleh pengurus Komura. Agung menuturkan di sana diketahui tidak ada aktivitas tenaga kerja bongkar muat, namun Komura tetap meminta tarif kepada PT PSP, selaku pengelola dan operator terminal peti kemas. Dari hasil analisa dokumen sejak 2010 hingga 2016, terdapat dana sebesar Rp180 miliar yang diduga hasil pemerasan pengurus Komura. Agung mengatakan Rp 180 miliar itu hanya di terminal peti kemas Palaran saja, berbeda lagi di Pelabuhan Muara Barau. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 perusahaan bongkar muat yang ada di Muara Berau, dan diketahui bahwa sepanjang 2010-2016 terdapat jumlah dana yang diterima Komura mencapai lebih dari Rp2 triliun.
  2. Pengusaha angkutan mendukung rencana pengoperasian kapal Roll On – Roll Off (Ro-Ro) Jakarta Surabaya dalam waktu dekat ini. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengungkapkan, dengan memanfaatkan Ro-Ro dapat memangkas biaya operasional truk seperti BBM, uang tol serta terhindar dari kemacetan. Keuntungan lainnya, jumlah ritase operasional akan bertambah menjadi sekitar 7 sampai 8 rit /bulan dibanding lewat darat hanya 5 sampai 6 rit/bulan, karena Jakarta – Surabaya dapat ditempuh 18 jam menggunakan Ro-Ro dibanding lewat darat sekitar 30 jam. Sebagai catatan, saat ini tiap hari sekitar 1000 unit kendaraan angkutan barang berbagai ukuran termasuk trailer/angkutan petikemas beroperasi Jakarta-Surabaya (PP). Sementara satu unit Ro-Ro mampu mengangkut 250 unit truk, dan direncananya Ro-Ro Jakarta – Surabaya akan beroperasi rutin tiap hari.
  3. Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, berencana merevitalisasi Pelabuhan Kamal Timur untuk menjadi pusat kuliner dan pasar malam demi meningkatkan minat dan kunjungan pariwisata. Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Bangkalan Lily Setyawati mengungkapan, walau pelabuhannya saat ini cukup terbengkalai, lokasinya masih strategis untuk menjadi tujuan wisata bahari, salah satunya untuk mendukung destinasi terakhir rangkaian acara Majapahit Travel Fair (MTF) 2017 yang melibatkan peserta dari sekitar 20 negara, di antaranya Prancis, Italia, Arab Saudi, Singapura, dan Cina. Selama ini Bangkalan hanya dianggap sebagai tujuan wisata singgah. Akan tetapi, setelah acara MTF 2017, pihaknya berharap kabupaten itu dapat menjadi destinasi utama.
  4. Indonesia resmi melayani jasa pemanduan di Selat Malaka dan Singapura. Kementerian Perhubungan telah menunjuk Pelindo I untuk melakukan pemanduan di ke-2 selat tersebut. Ke-2 perairan tersebut merupakan salah satu kawasan terpenting jalur laut di Kawasan Asia Tenggara. Meskipun jalur laut sempit, namun banyak dilalui kapal dari berbagai negara setiap tahunnya. Data Kementerian Perhubungan terdapat sekitar 70.000- 80.000 kapal pertahun baik itu kapal kargo maupun kapal tanker yang berlayar melintasi kedua selat tersebut. Dengan diresmikannya Pelayanan Pemanduan di Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura oleh Menteri Perhubungan, menunjukkan keseriusan Indonesia terhadap peningkatan keselamatan pelayaran di jalur internasional tersebut. Hal ini juga menjadikan Indonesia menjadi Negara (littoral states) pertama yang menyelenggarakan pandu secara resmi pertama di selat Malaka dan Selat Singapura.

Now Check our Newsletter

Think Tank Poros Maritim 13.04.2017

13 Apr 17
admin
No Comments

NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

Think Tank Poros Maritim

13.04.2017

  1. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan ada dua pengusaha besar yang menyatakan siap mengangkut ikan dari sentra penangkapan ikan di Indonesia Timur menuju wilayah Indonesia Barat, seperti Jawa. Bahkan dia menyebutkan dua perusahaan ini sudah menyiapkan 100 kapal pengangkut ikan yang akan dioperasikan. Susi mengatakan kehadiran para pengusaha swasta tersebut sangat penting. Pasalnya, pasokan ikan di wilayah Indonesia Timur sangat melimpah, terutama setelah pemerintah semakin masif melakukan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal. Sementara, mayoritas industri pengolahan ikan berada di Indonesia Barat, khususnya pulau Jawa. Ditambah lagi kemampuan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perikanan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) serta PT Perikanan Nusantara (Persero) masih terbatas. Oleh sebab itu dirinya menyambut baik masuknya swasta dalam sektor ini.
  2. Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menyatakan bahwa sektor-sektor usaha di bidang kemaritiman bakal mendominasi investasi Indonesia. Lembong menuturkan, investasi di sektor minyak dan gas (migas) dan kelistrikan saja saja bisa menyumbang 25-40 persen total investasi nasional, jumlah tersebut belum termasuk investasi di sektor pariwisata dan perhubungan. Jadi dari totalitas investasi nasional, portofolio maritim bisa mencapai 50 persen. Jadi perlu koordinasi erat antara BKPM dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
  3. PT Pelindo I akan mendatangkan kapal khusus kontainer di Pelabuhan Internasional Krueng Geukuh, Lhokseumawe, Aceh untuk mengangkut produk sumber daya alam (SDA) di Aceh agar bisa di ekspor ke pasar internasional. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha dan investor di Aceh, termasuk untuk menopang lahirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe. Hal ini sebagai komitmen Pelindo untuk memajukan Pelabuhan Internasional Krueng Geukuh Lhokseumawe dan Pelabuhan Malahayati Banda Aceh. Harapannya nanti pelayanan kapal tersebut dapat secara rutin sehingga biaya ekspor lebih murah, dan harga jual dan beli barang pun akan lebih stabil, sehingga volume ekspor dari Aceh terus meningkat.
  4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berangkat ke Jepang dalam rangka menagih komitmen Jepang dalam rangka pemberantasan illegal fishing dan investasi. Susi meminta bantuan berupa radar perikanan dan sekaligus menarik investasi. Radar yang terhubung ke satelit, akan membantu petugas dalam di pusat kendali di kantor KKP dalam memantau pergerakan kapal yang lewat di ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) maupun yang akan memasuki kawasan konservasi. Dengan demikian, radar ini bisa mendeteksi kapal-kapal pencuri ikan atau kapal penumpang yang masuk secara illegal. Selain itu, Susi ingin meminta para pengusaha Jepang masuk ke dalam industri pengolahan ikan di sejumlah wilayah di Indonesia. Di antara yang ditawarkan adalah di Sabang, Aceh.
  5. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian KKP Sjarief Widjaja mengatakan pihaknya akan memangkas lama proses perizinan usaha penangkapan ikan, dari 20 hari menjadi hanya 5 hari. Dengan begitu, diharapkan banyak pelaku usaha legal yang bergiat di sektor usaha perikanan tangkap. Sjarif mengatakan perbaikan layanan perizinan yang dilakukan bersamaan dengan moratorium kapal asing, telah mampu mendongkrak jumlah kapal dalam negeri. Pada akhir 2015, terdapat 3.160 unit kapal lokal berbobot di bawah 30 gross ton (GT). Jumlahnya meningkat setelah pengukuran ulang kapal pada 2016-2017, menjadi 4.041 unit dengan 595 hasil ukur ulang dan 186 izin baru. Peningkatan jumlah kapal membuat total produksi perikanan tangkap tahun lalu mencapai 6.83 juta ton dengan nilai produksi Rp 125.38 triliun. Meningkat dari 6,52 juta ton dengan nilai produksi Rp 116,31 triliun pada 2015. Nilai tukar nelayan juga meningkat dari 106 poin ke 110 poin pada periode Maret 2016 sampai Maret 2017. Peningkatan usaha perikanan tangkap akan membuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan. Sjarief mengaku optimistis capaian target PNBP tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Data Ditjen Perikanan Tangkap mencatat hingga awal April ini baru mencapai 9 persen atau Rp 85,49 miliar dari target Rp 950 miliar tahun ini.

Now in Check our Newsletter

Think Tank Poros Maritim 10.04.2017

10 Apr 17
admin
No Comments
  1. Industri galangan kapal nasional saat ini masih mengalami banyak kendala. Salah satunya masih kurangnya jumlah industri peralatan dan komponen untuk menunjang pembangunan kapal. Dalam pembangun kapal sekitar 70% komponen masih impor, akhirnya uang yang digelontorkan pemerintah sangat kecil bisa dinikmati rakyat. Untuk itu dengan digelontorkannya proyek pembangunan kapal dalam negeri oleh pemerintah, maka harus pula dibangun industri komponen penunjangnya.
  2. NU dengan potensi 90 juta anggotanya bisa menjadi mitra strategis Kemenhub. Khususnya para pengusaha NU bisa bersinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, melalui program tol laut, kapal pelayaran rakyat (pelra), serta pendidikan vokasi kelautan. Para pengusaha NU bisa membentuk koperasi dan kemudian membeli moda transportasi untuk sarama angkutan online. Dengan adanya koperasi akan lebih tertib karena terdaftar melalui dashboard dan akan terkontrol melalui koperasi. Jadi disatu sisi memberikan kesempatan bekerja banyak orang, juga memberikan kesempatan koperasi untuk berkembang, dan membantu Pemerintah dalam mengontrol.
  3. Pemerintah berencana membuka wisata kapal pesiar (cruise) dari Bali ke Labuan Bajo, NTT. Program wisata ini disiapkan, khususnya untuk memanfaatkan momentum pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) Annual Meeting 2018. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan rencana ini, salah satunya kapal pesiar ini masih belum bisa bersandar di Pelabuhan Labuhan Bajo, hanya bisa menampung kapal yang besarnya di bawah 110 meter. Pemerintah akan mendorong pihak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelindo III (Persero) bekerjasama mengembangkan pelabuhan tersebut agar menjadi marina, sehingga memiliki dermaga khusus untuk kapal pesiar. Momentum ini juga akan dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan investasi di Indonesia, khususnya pariwisata nahari di NTT.
  4. KKP menggandeng FAO dalam mengembangkan pakan mandiri untuk perikanan di Indonesia dengan alokasi bantuan senilai Rp 3,25 miliar. Untuk tahap awal kerja sama ini akan dilakukan percontohan pembuatan pakan mandiri dan percontohan penggunaan pakan mandiri disertai dengan cara pemberian pakan yang baik yang melibatkan 30-40 orang pembudidaya dengan mekanisme cost sharing, dan diharapkan akan menjadi model rujukan bagi pengelolaan pakan mandiri di berbagai daerah di Indonesia.
  5. MenKP meminta pengusaha kapal eks asing untk menghentikan adu domba antar-menteri hingga melobi istana. Hal initerkait kebijakan moratorium kapal eks asing dan pelarangan bongkar muat kapal di tengah laut atau transhipment. Kebijakan itu membuat ribuan kapal eks asing yang awalnya beroperasi di laut Indonesia tidak bisa melaut. Dari hasil analisis evaluasi yang dilakukan KKP, 1.132 kapal eks asing yang ada di 33 pelabuhan hanya dimiliki oleh 187 perusahaan atau pemilik. Rinciannya, 374 kapal milik China, 280 kapal milik Thailand, 216 milik Taiwan, 104 kapal milik Jepang, dan 98 kapal milik Filipina. Kebijakan inilah yang membuat banyak pengusaha melakukan berbagai cara agar kapal-kapal eks asing bisa kembali beroperasi, salah satunya isu bahwa pemerintah melakukan deindustrialisasi sektor perikanan. MEnKP mempersilahkan para pengusaha untuk menuntut secara hukum ke PTUN, dan menghimbau tidak membuat isu/menghasut yang tidak benar.

Silahkan kontak kami untuk informasi lebih lanjut melalui Info@nusantarainitiative.com

Check our Newsletter