Monthly Archives:April 2017

Think Tank Poros Maritim 28.04.2017

28 Apr 17
admin
No Comments

Think Tank Poros Maritim

 NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

28.04.2017

 

  1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Widjaja menyatakan akan membangun 10 pangkalan pendaratan ikan (PPI) sungai tahun ini, dan telah menganggarkan dana sebesar Rp 25 miliar. 10 PPI tersebut akan dibangun di sungai Musi, Batanghari, Kapuas, Serayu, Bengawan Solo, Brantas, Mahakam, Kampar, Siak, dan Citanduy. Pemerintah akan mengelola 10 PPI sebagai wilayah pengelolaan perikanan perairan umum daratan (WPP PUD). Jika 10 pangkalan ikan sungai terbangun, produksi perikanan darat tahun ini bisa digenjot hingga Rp 23,1 triliun, jumlah ini melonjak dua kali lipat dari target semula sebesar Rp 11,6 triliun. Pembangunan PPI ini bertujuan untuk memperbaiki pendataan dan tata kelola perikanan darat yang selama ini belum dikelola pemerintah.
  2. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan dengan kedatangan kapal CMA CGM Otello dengan kapasitas kapal 8.238 Teus -kapal petikemas terbesar pertama di Indonesia rute pelayaran langsung Jakarta – Los Angeles di, akan meningkatkan efisiensi logistik yaitu dari segi harga akan mengalami penurunan sebesar 20% hingga 30% dan dari segi waktu mencapai 10 hari. Harapannya kedepan tingkat persaingan Pebuhan Tanjung Priok akan menjadi tidak kalah dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, dan terus meningkatkan efisiensi dengan menetapkan biaya yang lebih kompetitif. Pelabuhan Tanjung Priok saat ini dapat melayani 6 juta Teus per tahun, dan ditargetkan 2 tahun lagi, PT Pelindo II dapat melayani kargo sebanyak 12 juta Teus.
  3. KKP mendorong BUMN untuk masuk ke sektor kelautan dan perikanan. Sebab sejak gencar menggalakan pemberantasan illegal fishing, diakui terjadi kekosongan dalam rantai produksi dan distribusi sektor ini. BUMN tersebut diantaranya PT Perikanan Nusantara (Persero) dan Perum Perindo untuk mengadakan kapal angkut lengkap dengan cold storage. Selain itu, KKP juga akan menjajaki PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebagai operator kapal program tol laut untuk menunjang distribusi perikanan, dengan kebutuhan pengadaan kapal feeder akan disediakan oleh KKP. Tahun ini KKP mengalokasikan sebesar Rp 1,4 Triliun dari pagu anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk kegiatan prioritas di bidang perikanan tangkap, dan digunakan khusus untuk para stakeholder di bidang perikanan tangkap yakni berupa pengadaan 1.080 unit kapal perikanan, 2.990 unit alat penangkap ikan dan 500 ribu premi asuransi nelayan, serta pengembangan 4 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
  4. PT PLN (Persero) akan membangun pembangkit listrik di Pulau Morotai untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di salah satu pulau terluar ini, dimana dari catatan rancangan awal masterplan, KEK Morotai akan fokus pada industri kelautan perikanan dan pariwisata bahari. Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN Haryanto WS menuturkan bahwa pembangkit yang akan dibangun di KEK Morotai bertenaga mesin gas (PLTMG) berkapasitas 10 Mega Watt (MW), yang akan dikembangkan oleh salah satu pengembang di KEK Morotai, dimana sampai saat ini proses pembangunan PLTMG di KEK Morotai ini sudah sampai proses pembebasan lahan. Sebagai catatan permasalahan infrastruktur kerap menjadi kendala dalam pengembakan KEK. Salah satu yang disorotinya adalah KEK Morotai yang memerlukan dukungan sarana infrastruktur, seperti pelabuhan, gudang logistic, cold storage, dan pembangkit listrik.
  5. Pasar Tuna Amerika Serikat semakin selektif dan ketat, termasuk keharusan kebijakan perikanan ramah lingkungan dan berkelanjutan dari negara asal, termasuk Indonesia. Diantaranya adalah termasuk apakah metode penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap tuna dapat membahayakan kehidupan biota laut lainnya, apakah nelayan menghindari baycath hiu dan apakah AS dapat melacak ketelusuran produk tuna dari laut mana.

 

Check our Newsletter

Think Tank Poros Maritim 27.04.2017

26 Apr 17
admin
No Comments

Think Tank Poros Maritim

 NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

27.04.2017

 

  1. Menkomar, Luhut B Pandjaitan berharap perusahaan pelayaran dapat menambah jadwal dan armada kapal roro dalam mendukung tol laut, terutama memaksimalkan layanan untuk mengalihkan jalur transportasi darat ke jalur laut lintas Jakarta-Surabaya, sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas darat. Senada Menkomar, kajian dari Pormar Indonesia, angkutan barang dengan truk via jalan raya sudah mendesak dialihkan melalui jalur kereta api dan angkutan laut, karena dinilai dan terbukti lebih efisen. Selain mengurangi kemacetan jalur darat, terjadi penghematan BBM karena berkurang kemacetan juga mengurangi kerusakan jalan darat karena kelebihan tonase angkutan truk ini. Disamping itu, walaupun secara biaya relatif sama, namun waktu tempuh yang bisa lebih singkat juga memberi keuntungan bagi pengusaha, selain juga jaminan asuransi yang lebih pasti jika menggnnaka jalur angkutan laut maupun kereta api. Bahkan jalur ini bisa diperluas selain trans Jawa juga jalur Jawa-Sumatera dan Jawa-Bali-NTB-NTT yang selama ini masih kerap dilayani jalur darat.
  2. Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Wijaya menargetkan tahun 2017 ini dapat merevitalisasi 36 pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia. Rinciannya, 16 Tempat Pengolahan Ikan (TPI) Pusat dengan anggaran revitalisasi sebesar Rp 59,7 miliar, dan 20 TPI daerah dengan anggaran Rp 20 miliar. Pelabuhan yang direvitalisasi antara lain di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan. Dengan perbaikan pelabuhan ini, diharapkan target produksi perikanan tangkap bisa meningkat dari 6,8 juta ton pada 2016 menjadi 7,8 juta ton pada 2017. Tercatat terdapat 816 pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 483 pelabuhan dinyatakan layak pakai, dan 333 pelabuhan lainnya dinyatakan tidak layak.
  3. Para praktisi maritime mendorong Pemerintah untuk bisa memaksimalkan peran perbankan pelat merah agar bersedia mengucurkan kredit ke sektor pelayaran dengan mudah dengan dipayungi regulasi. Praktisi Maritime Indonesia menyambut baik Rencana Bisnis Bank (RBB) oleh OJK untuk mengarahkan sedikitnya 22 bank bermodal besar untuk masuk ke sektor maritim. Dalam catatan Praktisi Maritim Indonesiaan, total kredit perbankan di Indonesia hingga 2014 mencapai Rp 3.600 triliun, dimana penyaluran kredit sektor kemaritiman hanya 2,36% atau Rp 85 triliun.
  4. Sejak akhir 2014 hingga kini, Indonesia tercatat telah meledakkan dan menenggelamkan 318 kapal ikan berukuran besar. Kapal-kapal pencuri ikan itu berasal dari berbagai negara antara lain Vietnam, Filipina, Tiongkok, Malaysia, Thailand, dan Papua New Guinea. Kebijakan tegas dan berani ini membuat illegal fishing di Indonesia menurun drastis, dan dampaknya, salah satunya pasokan ikan ke industri pengolahan di sejumlah negara turun drastis. Thai Union Group PCL, perusahaan pengalengan tuna terbesar dunia yang bermarkas di Thailand dengan pendapatan dari penangkapan tuna mencapai 3,44 miliar dollar AS pada 2014. Perusahaan perikanan asal Tiongkok, Pingtan Marine Enterprise, pendapatannya anjlok drastis, tercatat pada tahun 2014 pendapatan Pingtan mencapai 233,4 juta dollar AS, mamun pada 2015, pendapatannya merosot hingga 74 % menjadi hanya 60,7 juta dollar AS dan makin diperkirakan merosot pada 2016. Lebih dari 50 % perusahaan perikanan di Pelabuhan General Santos Filipina bangkrut akibat berkurangnya pasokan ikan dari Indonesia, khususnya dari Bitung atau melalui transshipment. Perusahaan yang cukup besar tersebut antara lain RD Tuna Ventures Inc, San Andres Fishing Industries Inc, Santa Monica Inc, Pamalario Inc, Starcky Ventures Inc, Virgo Inc, dan Kemball Inc. Selain itu, lebih dari 100 perusahaan perikanan di Filipina anjlok usahanya dan terancam bangkrut.
  5. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Wijaya, mengungkapkan salah satu penyebab tidak optimalnya hasil perikanan di Indonesia, adalah karena banyaknya pelabuhan perikanan di Indonesia yang tidak beroperasi/terbelangkai yang rata-rata karena tidak digunakan oleh nelayan yang umumnya jauh dari pasar. Berdasar data Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) KKP, saat ini ada 220 pelabuhan milik Pemda kabupaten/kota yang statusnya belum operasional. Sementara untuk yang dibangun Pemda provinsi ada 6 yang statusnya belum operasional. Selain status belum beroperasi meski sudah dibangun lama, KKP juga mencatat pelabuhan ikan yang statusnya tidak operasional meliputi 220 pelabuhan yang dikelola Pemda kabupaten/kota, dan 3 pelabuhan yang statusnya dikelola Pemda provinsi.

Check our Newsletter

Think Tank Poros Maritim 20.04.2017

20 Apr 17
admin
No Comments

Think Tank Poros Maritim

NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

20.04.2017

 

  1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Widjaja mengatakan KKP berkomitmen akan membangun kapal bantuan nelayan sejumlah 1.068 unit tahun ini, yang menelan dana sebesar Rp 764,28 miliar. Dana tersebut selain untuk pembangunan 1.068 kapal, juga pembangunan 20 lokasi bengkel mesin, penyediaan 2.990 unit alat penangkapan ikan (API) dan pengurusan 400 sertifikat kapal. Rincian kapal yang akan dibangun adalah ukuran di bawah 5 GT sebanyak 449 unit, kapal 5 GT 498 unit, kapal 10 GT 92 unit, kapal 20 GT 3 unit, 20 unit kapal 30 GT, 3 unit kapal 120 GT dan kapal pengangkut 100 GT 3 unit. Sementara alat penangkapan ikan terdiri dari gillnet dengan 59 spesifikasi, trammelnet 2 spesifikasi, rawai hanyut 3 spesifikasi, rawai dasar 3 spesifikasi, bubu 5 spesifikasi, pancing tonda 1 spesifikasi, pole and line 1 spesifikasi dan handline 15 spesifikasi. Sebagai catatan tahun 2016, sebelumnya KKP telah membangun kapal bantuan sebanyak 1.719 unit.
  2. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyiapkan 40 ‘Rumah Kita’ untuk mendukung program tol laut, rinciannya 20 akan dibangun BUMN, dan 20 lagi dibangun swasta. Rumah Kita adalah tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dan dari daerah yang disinggahi tol laut. Dari Rumah Kita, kapal tol laut bisa menurunkan muatan dari tempat pemberangkatan dan mendapat muatan untuk dibawa pulang. Rumah Kita akan didirikan di sejumlah tempat yang disinggahi kapal tol laut, misalnya Saumlaki, Merauke, Namlea, dan sebagainya. Saat ini sudah ada 7 Rumah Kita yang beroperasi, dan 13 lagi segera beroperasi.
  3. Penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan mulai meningkat di era MenKP Susi Pudjastuti. Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian pun semakin besar.
  4. Pemerintah berencana memangkas biaya-biaya pelabuhan agar efisien. Pemerintah mengaku, biaya di pelabuhan dalam negeri lebih tinggi dari pelabuhan di negara tetangga. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi akan mengevaluasi biaya pelabuhan yang terdiri dari beberapa tempat, salah satunya adalah Pelabuhan Tanjung Priok. Biaya operasional kapal pandu dan kapal tunda yang dinilai mahal adalah termasuk yang akan dievaluasi, agar rencana pemerintah menurunkan tarif kapal-kapal besar yang akan masuk ke pelabuhan dapat dilakukan sehingga dapat menarik minat kapal-kapal besar untuk bersandar di pelabuhan Indonesia.
  5. Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebijakto, menargetkan kebutuhan pangan nasional, termasuk di dalamnya adalah konsumsi daging putih alias produk ikan terus meningkat dan stabil. Sebagai informasi, hingga tahun 2019 tingkat konsumsi ikan per kapita Indonesia diproyeksikan akan mencapai lebih dari 50 kilogram per kapita. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut dibutuhkan pasokan setidaknya sebanyak 14,6 juta ton ikan konsumsi, dan dipredikasi akan banyak tergantung pada produk ikan hasil budidaya yaitu sekitar 60 %. Oleh sebab itu pihaknya menjalin kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam pengembangan teknologi budidaya perikanan, untuk mendorong peningkatan produksi nasional sub sektor perikanan budidaya. Sebagai catatan, hingga saat ini lebih dari 50 % peralatan, mesin dan prasarana budidaya merupakan produk luar negeri.

 

Check our Newsletter

Think Tank Poros Maritim 18.04.2017

18 Apr 17
admin
No Comments

Think Tank Poros Maritim

 NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

18.04.2017

 

  1. Dampak kebijakan MenKP, Susi Pudjiastuti membuat Pemeritah Tiongkok mengikuti jejak Indonesia dengan melakukan moratorium penangkapan ikan di sejumlah perairannya. Moratorium rencananya akan dilakukan mulai 1 Mei 2017 hingga Agustus/September 2017. Rincian wilayah yang ditutup dan masa moratoriumnya adalah adalah 35º LU perairan Laut Bohai dan Laut Kuning selama periode 1 Mei 2017 – 1 September 2017 dan 35º LU s.d. 26º30” LU Laut Kuning dan Laut Tiongkok Timur (LTT) selama periode  1 Mei 2017 – 16 September 2017. Selain itu wilayah 26º30” LU perairan LTT hingga batas maritim Fujian dan Guangdong periode  1 Mei 2017 – 16 Agustus 2017 dan 12º LU sampai dengan bagian LTS pada batas maritim Fujian dan Guangdong selama  1 Mei 2017 – 16 Agustus 2017. Moratorium tersebut bertujuan untuk mencegah habisnya stok ikan sekaligus memulihkan kembali sumber daya ikan di perairan tersebut. Thailand, Vietnam, Laos, dan Myanmar juga akan melakukan langkah serupa. Bahkan, banyak negara juga akan membentuk satgas untuk memberantas illegal fishing, seperti halnya Satgas 115 di Indonesia.
  2. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kemenkomar, Agung Kuswandono mengatakan, Indonesia memiliki potensi kelautan, terutama di pesisir dan pulau-pulau kecil yang bisa dimanfaatkan dari sisi nilai ekonomi yang menjanjikan, baik di bidang produksi maupun di bidang pariwisata, misalnya budidaya rumput laut, mutiara, dan garam. Untuk itu pihaknya akan memprioritaskan pengembangan pulau-pulau kecil dan terluar dan perbatasan.
  3. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Nunukan, Usman Hasan mengatakan, nelayan di Kabupaten Nunukan khususnya Pulau Terluar Sebatik dipastikan akan lebih sering mencari ikan di perairan Ambalat setelah mereka menerima bantuan 8 unit kapal 10 GT dari KKP. 8 kapal bantuan KKP tersebut akan di kelola oleh 6 koperasi nelayan yang ada di Nunukan maupun Kecamatan Sebatik. Selain menerima bantuan kapal, sebanyak 900 nelayan di Kabupaten Nunukan juga menerima bantuan asuransi nelayan, dari total 3000 warga yang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, khususnya di Pulau Sebatik.
  4. Performa logistik Indonesia kalah dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura. Berdasarkan Logistics Perfomance Index 2016 yang dipublikasikan Bank Dunia, performa logistik Indonesia berada pada peringkat 63 dengan nilai keseluruhan 2,98 atau turun 10 poin dibandingkan peringkat 53 tahun sebelumnya. Indonesia pada tahun ini kalah dari Singapura yang berada pada peringkat 5 (nilai total 4,11), Malaysia pada peringkat 32 (3,43), dan Thailand pada peringkat 45 (3,26). Bank Dunia memberikan peringkat terhadap kinerja logistik tersebut berdasarkan 6 indikator. Salah satu indikator penting adalah infrastruktur, yakni dilihat kualitas infrastruktur terkait perdagangan dan transportasi, seperti pelabuhan laut, jalan darat, jalan kereta api, dan teknologi informasi (TI). Untuk aspek infrastruktur, Indonesia mencatat nilai 2,65, Singapura (4,20), Malaysia (3,45), dan Thailand (3,12). Menurut release tersebut, 5 besar negara dengan kinerja logistik terbaik di dunia adalah Jerman (nilai total 4,23), Luxembourg (4,22), Swedia (4,20), Belanda 4,19 dan Singapura (4,11).
  5. Harry Haryanto, Direktur PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk (TMAS) memfokuskan perusahaanya untuk membuka rute baru di wilayah Indonesia. PT TMAS menargetkan penambahan rute baru untuk melengkapi jaringan nasional yang dikembangkan perusahaan dalam rangka menyelenggarakan program tol laut, dengan targetkan bisa menjelajahi rute di 50 pelabuhan hingga akhir tahun 2017. Hingga akhir 2016, TMAS sudah membuka rute di 27 pelabuhan, setelah menambah tujuh rute baru yakni Timika, Merauke, Malahayati, Kumai, Sampit, Seruai dan Tual. Lalu, pada kuartal I 2017, perusahaan pelayaran ini sudah menambah lima pelabuhan baru, sehingga saat ini sudah memiliki rute di 32 pelabuhan. Dengan begitu, mereka masih akan menambah 18 pelabuhan lagi hingga akhir tahun ini.

Check Our Newsletter

 

Think Tank Poros Maritim 17.04.2017

17 Apr 17
admin
No Comments

Think Tank Poros Maritim

 NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

17.04.2017

 

  1. China mulai membangun kapal serbu amfibi terbesar untuk mendukung kekuatan angkatan lautnya guna mendominasi wilayah Laut China Selatan dan Laut China Timur. Kapal ini nantinya juga akan berfungsi seperti kapal induk yang akan membawa 30 helikopter. Kapal 075 yang sedang dibangun akan jauh lebih besar dari kapal-kapal Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China sebelumnya. Kapal seberat 40.000 ton ini sedang dalam tahap konstruksi oleh sebuah perusahaan yang berbasis di Shanghai. Kapal serbu amfibi ini akan memberi kemampuan angkatan laut PLA untuk meluncurkan berbagai jenis helikopter guna menyerang kapal perang, kapal selam dan pasukan darat musuh di perairan internasional yang disengketakan.
  2. Rata-rata nilai ekspor hasil perikanan dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Persentase nilai ekspor hasil perikanan ke negara China, USA, dan Uni Eropa meningkat, masing-masing yaitu sebesar 3,2% per tahun, 9,5% per tahun, dan 6.0% per tahun.
  3. Kepala BKIPMKHP, Rina, mengungkapkan Vietnam menjadi negara penadah terbesar benih atau baby lobster (juvenil) yang diselundupkan dari Indonesia, tercatat 90 % penyelundupan benih lobster asal Indonesia dikirim ke Vietnam dan sisanya ke Singapura. Sehingga tidak mengherankan jika kini Vietnam menjadi eksportir lobster terbesar di ASEAN. Angka ekspor lobster Vietnam bahkan jauh mengalahkan Indonesia yang merupakan sumber lobster di dunia. Sebagai perbandingan, tahun 2014 Indonesia ekspor 45 ribu ton, Vietnam cuma 3 ribu ton, dan di tahun 2015, Vietnam 30 ribu ton, Indonesia hanya 3 ribu ton.
  4. President Japan Tuna Fisheries Co-operative Association Jun Yamashita, di Tokyo, mengungkapkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, bahwa tercatat ada 3.000 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal Asosiasi Pengusaha Perikanan Tuna Jepang. Mereka umumnya bekerja di kapal-kapal yang berlayar ke Samudera Hindia, Fasifik, dan Atlantik. Menteri Susi berpesan agar jangan ada perbudakan ABK di kapal-kapal perikanan Jepang, selain itu juga meminta agar ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal-kapal Jepang diberi kehidupan yang layak baik dari segi gaji, akses terhadap kesehatan, dan sikap/perlakuan. Untuk itu, Menteri Susi juga meminta daftar nama ABK asal Indonesia yang ada di sana, dan Yamashita tidak keberatan atas permintaan Menteri Susi terkait adanya laporan jumlah ABK secara regular sebagai upaya perlindungan terhadap ABK Indonesia yang ada di sana. Sebagai informasi, Jepang adalah negara dengan konsumsi ikan tuna sangat tinggi yakni 308.000 per tahun.
  5. PT PAL Indonesia (Persero) akan mengekspor kapal perang ke-2 jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) ke Filipina 27 April 2017 mendatang, dimana yang pertama telah dikirim pada Mei 2016 lalu. 2 proyek kapal perang SSV ini bernilai kontrak US$ 90 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun. Kapal perang ini dibangun langsung oleh putra-putri Indonesia di galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Kapal ini memiliki panjang 123 meter dengan lebar 21,80 meter. Kapal ini mampu melesat hingga 16 knots dengan jarak tempuh mencapai 9.360 nm hingga 30 hari, mampu mengangkut 621 penumpang dengan rincian 121 kru dan 500 pasukan. Kapal ini juga mampu mengangkut 2 helikopter sekaligus dengan tipe Black Hawk dan Agusta 109, juga mampu mengangkut beberapa kendaraan perang seperti truk hingga ambulans. Kapal SSV pesanan The Departement of National Defence Armed Forces of The Philippines ini dilengkapi dengan meriam kaliber 76 mm.

 

Check our Newsletter