Monthly Archives:March 2017

Think Tank Poros Maritim 31.03.2017

31 Mar 17
admin
No Comments

NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

Think Tank Poros Maritim

31.03.2017

  1. KKP cq BRSDMKP menggandeng SKK Migas untuk mempertemukan sekitar 300 perusahaan/korporasi pelaksana KKKS di bawah SKK Migas, sebagai upaya mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi kelautan dan perikanan di wilayah eksplorasi migas. Hal ini sekaligus untuk membangun sinergi yang terkait dengan pembangunan KKP‎ serta Corporate Social Responsibility (CSR) para kontraktor migas.
  2. Indonesia cq Kemenperin akan menjajaki kerja sama dengan Perancis di bidang pendidikan vokasi serta pengembangan industri kecil dan menengah (IKM),termasuk industri maritim. Kemenperin sedang membangun program pendidikan vokasi dengan konsep link and match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Upaya ini untuk memenuhi kebutuhan di dunia kerja terhadap sumber daya manusia yang terampil. Kemenperin menargetkan dapat terbangunnya link and match antara 355 perusahaan industri dengan 1.755 SMK dalam periode 2017-2019. Minimal satu industri menggandeng 5 SMK.
  3. KKP terus memperbaiki upaya pencegahan illegal fishing, salah satunya adalah dengan memperkuat perangkat teknologi canggih yang dikenal dengan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), yang telah diatur sejak tahun 2015 melalui Permen KP 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Selain itu, VMS juga bermanfaat bagi perusahaan perikanan/pemilik kapal untuk mengetahui posisi, pergerakan dan aktivitas armada kapal perikanan, meningkatkan efisiensi dalam melakukan usaha penangkapan ikan, menjamin kelangsungan usaha penangkapan ikan yang kondusif, serta penyelamatan (save and rescue) terhadap kapal perikanan yang menghadapi masalah di laut.
  4. Kementerian Perhubungan akan memesan 100 kapal pelayaran rakyat (pelra) melalui industri pembuatan kapal rakyat nasional guna mempertahankan dan meningkatkan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kedepan Kemhub berharap industri pembuatan kapal rakyat ini dapat diikutkan dalam tender pengadaan 100 kapal rakyat dengan bobot 35 GT, sehingga industri kapal rakyat bisa ikut dan menang tender supaya industri ini bisa maju dan berkembang, salah satu nya adalah Galangan Kapal Bumirejo di Juwana, Pati, dimana kapal dibuat dengan kayu merbau.
  5. KKP melarang mengoperasikan 3 jenis alat tangkap ikan (API) yang mengganggu dan merusak di seluruh WPPNRI, melalui Permen KP 71/PERMEN-KP/2016. API tersebut apabila dioperasikan akan mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat, dan membahayakan keselamatan pengguna. Jenis API pertama adalah pukat tarik (seine nets), yang meliputi dogol (danish 
seines), scottish seines, pair seines, cantrang, dan 
lampara dasar. Jenis kedua adalah pukat hela (trawls), yang meliputi pukat hela dasar 
(bottom trawls), pukat hela dasar berpalang (beam trawls), pukat hela dasar berpapan (otter trawls), pukat hela dasar dua kapal (pair trawls), nephrops trawl, pukat hela dasar udang (shrimp trawls), pukat udang, pukat hela pertengahan (midwater trawls), pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls), pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls), pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls), dan pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls). Dan jenis ketiga adalah perangkap, yang meliputi perangkap ikan peloncat (Aerial traps) dan Muro ami.

 

Ikuti Info Maritim di www.nusantarainitiative.com setiap hari, silahkan kontak kami untuk informasi lebih lanjut melalui Info@nusantarainitiative.com

Think Tank Poros Maritim 30.03.2017

30 Mar 17
admin
No Comments

NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

Think Tank Poros Maritim

30.03.2017

  1. AS merupakan pengimpor ikan dan produk perikanan terbesar di dunia. Tercatat, sebesar 85-90 persen konsumsi AS adalah produk impor dengan nilai US$14,6 miliar dari berbagai belahan negara pada 2016. Udang, tuna, dan kepiting atau rajungan asal Indonesia cukup mendominasi pasar produk perikanan AS.
  2. Industri galangan kapal nasional menunjukkan kemampuannya dalam membuat moda transportasi laut yang berkualitas dan menggunakan teknologi canggih. Ini dibuktikan oleh PT. Sumber Marine Shipyard yang memproduksi kapal angkut semen curah (cement carrier) berkapasitas 9.300 deadweight tonnage (DWT) dengan menerapkan sistem electric propulsion, menjadi yang pertama di Indonesia.
  3. KKP telah menerbitkan 3 Peraturan Menteri untuk memastikan pengusaha perikanan menghormati dan melindungi HAM para pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perikanan, termasuk awak kapal perikanan dan masyarakat sekitar. Permen tersebut antara lain, Permen No 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia di Industri Perikanan yang diterbitkan pada 10 Desember 2015, bertepatan dengan Hari HAM Internasional, Permen No 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan, dan Peraturan Menteri No 2/PERMEN-KP/2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia di Industri Perikanan.Melalui 3 peraturan menteri ini, diharapkan terwujud pengelolaan perikanan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, bermanfaat, dan sesuai asas pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data, dalam kasus Benjina tahun 2014, KKP menemukan lebih 682 orang (Benjina) dan 373 orang (Ambon) menjadi korban perbudakan modern (tindak pidana penjualan orang di PT. Pusaka Benjina Resource/PBR).
  4. Startup di bidang jual beli produk kelautan dan perikanan yang dirintis oleh anak-anak muda yang peduli pada kemaritimin di akhir tahun 2016, bakulikan.com, dan telah memiliki trafick lebih dari 102.000 di Indonesia, dengan jumlah member 500 orang dan 100 UMKM, ini akan segera dilaunching.
  5. KKP memprioritaskan bantuan sarpras usaha budidaya ikan dan rumput laut kepada nelayan terdampak Permen KP Nomor 56/PermenKP/2016 tentang Larangan Penangkapan Lobster dan/atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah NKRI (kondisi bertelur/ukuran tertentu/benih/jouvenile)

 

Ikuti Info Maritim di www.nusantarainitiative.com setiap hari, silahkan kontak kami untuk informasi lebih lanjut melalui Info@nusantarainitiative.com

Think Tank Poros Maritim 29.03.2017

28 Mar 17
admin
No Comments

NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

Think Tank Poros Maritim

29.03.2017

  1. Indonesia, cq PT PAL Indonesia (Persero) semakin percaya diri dengan industri maritim dalam negeri, khususnya alutsista pertahanan maritim. Hal ini ditandai dengan selesainya pembangunan pesanan kapal perang kedua jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) yang rencana akan dikirim ke Filipina pada April 2017 mendatang, setelah sebelumnya pada Mei 2016 lalu, PAL telah mengirimkan kapal SSV pertama ke Filipina. Nilai kontrak kedua kapal perang ini sebesar US$ 90 juta. Pengiriman kapal perang SSV ke Filipina sekaligus kali pertama dilakukan PT PAL dan Indonesia khususnya mengekspor alutsista.
  2. Pemerintah akhirnya menetapkan kuota impor garam konsumsi maksimal 226 ribu ton pada 2017. Impor akan dilakukan oleh PT Garam, Badan Usaha Milik Negara di bidang produksi garam. Sejak 2011, tingginya kebutuhan garam nasional belum bisa ditopang oleh produksi garam dalam negeri. Bahkan, pada 2016, produksi garam nasional jatuh ke posisi terendah, yakni 200 ribu ton, sangat jauh dari target produksi sebesar 3,1 juta ton, sementara kebutuhan garam dalam negeri mencapai 3,4 juta ton. Hal ini disebabkan karena tingginya intensitas curah hujan hampir di seluruh wilayah produksi garam domestik.
  3. Sektor maritim benar-benar menjadi tumpuhan ekonomi masa depan Indonesia. Salah satu yang mulai mendominasi adalah kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) yang kini mulai bergeser ke laut dalam (offshore). Fenomena tersebut ditunjukkan dari jumlah penawaran lelang wilayah kerja (WK) migas yang lebih didominasi oleh lapangan offshore selama 3 tahun terakhir.
  4. Pemerintah cq. Menkomar meminta Pemprov DKI Jakarta menyediakan satu pulau khusus untuk kehidupan nelayan di lahan reklamasi Teluk Jakarta. Namun, masih belum disebutkan secara pasti pulau apa yang akan digunakan dari 17 pulau yang direncanakan terbangun dalam proyek reklamasi ini. Juga belum dapat dipastikan apakah ini sudah ada dalam dokuman masterplan ataupun AMDAL, ataukah sekedar menenangkan masyarakat terkait beberapa izin reklamasi pulau yang dibatalkan PTUN akibat gugatan masyarakat.
  5. Pemprov DKI Jakarta menyatakan telah mempersiapkan gugatan banding atas putusan PTUN mengenai pencabutan izin reklamasi tiga pulau di teluk Jakarta, yaitu Pulau F, I, dan K.

 

Ikuti Info Maritim di www.nusantarainitiative.com setiap hari, silahkan kontak kami untuk informasi lebih lanjut melalui Info@nusantarainitiative.com

Think Tank Poros Maritim 27.03.2017

26 Mar 17
admin
No Comments

NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

Think Tank Poros Maritim

27.03.2017

  1. KKP menargetkan nilai ekspor hasil perikanan tahun 2017 mencapai USD7,62 miliar, atau hampir 2 kali tahun 2016. Berdasar data, periode Januari-November 2016, nilai ekspor perikanan nasional USD3,78 miliar (volume 978,33 ribu ton) atau naik 4,96% dibanding periode yang sama pada 2015 senilai USD3,6 miliar (975 ribu ton), walapun masih jauh dari target ekspor hasil perikanan 2016 yakni USD6,82 miliar. Kinerja ekspor perikanan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2014 yakni 1,16 juta ton dengan nilai US$ 4,23 miliar. Pangsa ekspor utama prouk perikanan Indonesia adalah USA, Jepang, China, ASEAN, dan Uni Eropa.
  2. Kemenperin mencatat, industri perkapalan nasional telah mencapai beberapa kemajuan, di antaranya peningkatan jumlah galangan kapal menjadi sekitar 250 perusahaan dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 1 juta DWT per tahun untuk pembangunan baru dan sekitar 12 juta DWT per tahun untuk reparasi kapal. Ke depan, kapasitas produksi untuk pembangunan baru maupun reparasi kapal akan terus ditingkatkan. Sejalan dengan upaya tersebut, didorong pula pengembangan industri komponen agar struktur industri maritim kita semakin kuat.
  3. Pemerintah berkomitmen terus membebaskan izin kapal bagi para nelayan yang memiliki kapal ukuran di bawah 10 GT. Kebijakan ini diambil menyusul arahan Presiden Joko Widodo agar nelayan kecil bisa melakukan penangkapan ikan tanpa perlu izin surat laik operasi (SLO) untuk berlayar dan surat izin penangkapan ikan (SIPI) untuk penangkapan. Kebijakan ini sebenarnya telah sesuai dengan surat edaran MKP pada Nopember 2014 kepada Gubernur atau Bupati untuk menghilangkan izin bagi nelayan yang melaut dengan menggunakan kapal berukuran di bawah 10 GT.
  4. Potensi cadangan migas di wilayah perairan, menjadi salah satu potensi unggulan maritim wilayah Papua. Terbukti PT Pertamina EP berhasil menemukan indikasi cadangan baru minyak dan gas bumi (migas) di Papua Barat lapangan di lokasi survei Kupalanda yang berdekatan dengan kilang gas alam cair (LNG) Tangguh yang dioperasikan BP Indonesia dan Blok Kasuri yang di kelola Genting Oil.
  5. Komisi IV DPR RI memuji sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kerja dua lembaga tersebut soal reklamasi di teluk Jakarta, yang mengikuti saran DPR soal reklamasi. Komisi IV sejak 2015 telah meminta reklamasi dihentikan sampai semua syarat perizinan teknis sesuai UU. Komisi IV mengambil sikap seperti itu semata-mata karena alasan kesejahteraan nelayan kecil yang terganggu mata pencahariannya akibat reklamasi. Salah satu keluhan utama nelayan yang nyata dengan reklamasi adalah akses mereka ke pelabuhan pelelangan sulit. Komisi IV juga mengapresiasi kemenangan gugatan nelayan atas reklamasi Pulau F, K dan I, yang sejalan dengan komitmen DPR.

 

Ikuti Info Maritim di www.nusantarainitiative.com setiap hari, silahkan kontak kami untuk informasi lebih lanjut melalui Info@nusantarainitiative.com

 

 

Think Tank Poros Maritim 24.03.2017

24 Mar 17
admin
No Comments

NUSANTARA INITIATIVE

dan

POROS MARITIM INDONESIA (PORMAR)

Think Tank Poros Maritim

24.03.2017

  1. Nelayan tangkap dan petani garam di Lombok Barat-NTB dan petani di Parigi Moutong-Sulteng, menjad 2 lokasi percontohan Bank Indonesia. Cq. Dit. Pengembangan UMKM BI dalam skema pembiayaan non-bunga. Melalui skema pembiayaan tersebut, petani dan nelayan sebagai debitur tidak dikenakan bunga, tapi ‘profit sharing’ sebesar 80-20 persen, dengan Tenor pembiayaannya 12 bulan dengan plafon Rp4 juta. Skema pembiayaan ini bisa salah satu praktik terbaik (best practices) pembiayaan untuk petani dan nelayan di Indonesia. Sektor pertanian dan perikanan merupakan dua sektor yang selama ini dikenal minim akses perbankan, karena risiko kredit yang tinggi. Skema ini diakui mengadopsi skema pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sidogiri di Jawa Timur.
  2. KKP cq. DJPT pada tahun 2017 ini kembali membuka 30 lokasi gerai perizinan kapal, sebagai one stop solution, dimana KKP, Kemenhub, dan Kemenkeu bersama-sama secara on the spot dalam penerbitan izin di lokasi gerai, meliputi Surat izin Usaha Perikanan (SIUP), Buku Kapal Perikanan (BKP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Selain untuk meminimalkan tindakan nakal markdown ukuran kapal perikanan, juga untuk mencegah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, juga untuk meningkatkan PNBP. Pada program gerai perizinan tahun 2016, DJPT berhasil mencapai total PNBP sebesar 86 M, menerbitkan 1.153 SIUP, 1.007 SIPI, dan 44 SIKPI, serta 1.019 BKP. Sementara sampai dengan pertenghan Maret 2017, DJPT sudah membuka gerai perizinan di 9 lokasi dengan total PNBP Rp 35,3 M, menerbitkan 469 SIUP, 323 SIPI dan 3 SIKPI.
  3. Tim survei nasional yang diturunkan untuk memverifikasi luas area terumbu karang di Raja Ampat yang rusak akibat kandasnya kapal MV Caledonian Sky, menyimpulkan adanya kerusakan mencapai 18.882 m2, atau 11 kali lebih luas dari perkiraan sebelumnya sebesar 1.600 m2. ari total kawasan terdampak, 13.270 meter persegi mengalami rusak total dan 5.612 m2 (namun tingkat harapan hidupnya hanya tinggal 50 %) rusak sedang akibat hempasan pasir dan pecahan terumbu karang karena olah gerak kapal. Hasil survei tim ini juga telah disepakati oleh tim survei asuransi kapal dan kesepakatan tersebut telah ditandatangani kedua belah pihak. Tindak lanjut pemerintah setelah disepakatinya jumlah luasan terumbu karang yang rusak tersebut adalah menghitung nilai kerugian yang akan dilakukan oleh Tim valuasi ekonomi yang akan dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan mandat UU PPLH Nomor 32/2009.
  4. Hadirnya blok Masela bisa menjadi berkah dan juga konflik baru bagi Maluku, jika tidak ditangani secara arif dan bijaksana. Saat ini ada dua kabupaten yang berebut menyediakan lokasi pengembangan Blok Masela, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. SKK Migas menyebut ada tujuh pulau yang menjadi opsi lokasi pembangunan kilang darat Blok Masela yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kebutuhan lahan untuk kilang darat yang mencapai minimal 600 hektare, dari sisi teknis harus aman dari siklus musiman (Muson Barat dan Muson Timur), dan aspek kerentanan sosial termasuk SDM adalah beberapa hal yang menjadi kriteria mendasar.
  5. KKP menargetkan pembangunan 2 marine center selesai pada 2018, yaitu di Pangandaran dan Morotai. Pembangunan Marine Center adalah salah satu dari penjabaran misi KKP selain kedaulatan dan keberlanjutan untuk kesejahteraan. Untuk itu, KKP sangat terbuka menggalang kerjasama dengan institusi akademisi dalam pembangunan marine center ITB, ITS, UNHAS, UNDIP, dan kampus-kampus kelautan perikanan lainnya diharapkan kerjasamanya dalam transfer teknologi. KKP juga menyebut, penambahan jumlah pembangunan marine center ini akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, bisa 4 atau 6 lagi marine center, atau setiap tahun 2.

 

Ikuti Info Maritim di www.nusantarainitiative.com setiap hari, dan silahkan kontak kami untuk informasi lebih lanjut melalui: Info@nusantarainitiative.com