Category Archives: Uncategorized

Think Tank Maritim 16.03.2017

16 Mar 17
admin
No Comments

*NUSANTARA INITIATIVE*
_Think Tank Maritim_
16.03.2017

1⃣ Pemerintah telah menyiapkan 13 titik yang akan direncanakan sebagai Rumah Kita atau gudang yang menampung logistik untuk mendukung program tol laut, guna menstabilkan harga. 13 titik tersebut, di antaranya Nias, Mentawai, Natuna, Sanggate, Dompu, Waingapu, Rote, Kalabahi, Tahuna, Namlea, Saumlaki, Manokwari dan Timika.

2⃣ Indonesia memiliki 111 pulau terluar berdasarkan Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, yang baru saja ditetapkan melalui Kepres 6/2017. Hal ini sejalan dengan percepatan program Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT) di 12 kab/kota terluar Indonesia.

3⃣ Pemerintah akan menetapkan dua patokan harga garam yaitu harga batas bawah (floor price) dan batas atas (ceiling price) yang beragam di setiap sentra produksi dikarenakan nilai investasi dan produksi yang berbeda-beda. Sentra produksi garam Indonesia tersebar di Cirebon, Indramayu, Pati, Rembang, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bima, Jeneponto, dan Pangkep.

4⃣ Indonesia menempati posisi 3 besar dunia pengekspor ikan hias dengan potensi perdagangan mencapai US$ 65 juta, setelah Singapura dan Jepang. Tujuan utama ekspor ikan hias Indonesia adalah Amerika Serikat, Jepang, Hongkong, Austalia dan Inggris.

5⃣ Ditjen Perikanan Tangkap-KKP tahun ini menargetkan kenaikan 6% sumbangsih perikanan tangkap terhadap PDB perikanan nasional, melalui perbaikan 20 pelabuhan perikanan sebagai pusat bisnis serta peremajaan sistem kapal dengan menaruh GPS di kapal-kapal 10 GT, pengadaan 12.000 VMS baru untuk kapal diatas 30 GT, juga pemasangan CCTV di setiap pelabuhan.⁠⁠⁠⁠

Ikuti Info Maritim di *Nusantara Initiative* setiap saat melalui:
www.nusantarainitiative.com

Silahkan kontak kami melalui:
Info@nusantarainitiative.com

WORKSHOP NASIONAL TETANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

09 Feb 17
admin
No Comments

WORKSHOP NASIONAL TETANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Dalam rangka persiapan  Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai secara efektif pada tanggal   31 Desember 2015, pada tanggal 30 september 2014 bertempat di Hotel Double Tree Hilton Jakarta, telah berlangsung acara Workshop Nasional MEA yang diprakarsai oleh direktorat Jenderal KP3K. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal KKP dan di hadiri oleh beberapa pembicara dan fasilitator dari internal KKP, BKPM dan IPB Bogor. Acara Workshop dihadiri oleh Para Pejabat es II sd IV di lingkungan Ditjen. KP3K dan Para Kepala UPT –Ditjen. KP3K.

 

Sebagaimana diketahui dengan berlakuknya MEA akhir tahun 2015, nantinya terjadi pembentukan pasar tunggal di Negara-negara ASEAN yang memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Negara di Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat, dengan kata lain, di kawasan Negara-negara ASEAN tidak ada border barrier, sehingga dampaknya tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan dampak lainnya adalah penguasaan sumberdaya alam.

 

Pertanyaanya adalah, apakah Indonesia dalam hal ini bidang kelautan dan perikanan telah siap mengantisipasi adanya MEA nanti?, terutama terkait fisheries, marine tourism dan cargo dan traveling? ini yang perlu dipikirkan bersama. Hal ini mengingat Thailand dan Malaysia sudah sangat agresif mempersiapkan diri untuk memanfaatkan peluang MEA 2015. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tidak mau ketinggalan. Menurut Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja, KKP telah membentuk Tim Pokja Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Sektor Kelautan dan Perikanan untuk masa kerja 2014-2015 yang terdiri dari seluruh unit kerja lingkup KKP dengan pembagian tugas sebagai koordinator pada masing-masing bidang tertentu.

 

Tantangan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 adalah kurangnya dukungan infrastruktur, transportasi, logistik, perangkat hukum, penyediaan energi, dan pengembangan industri terpadu serta terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung produktivitas nasional. KKP melalui Tim Pokja tengah mempersiapkan Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam menghadapi MEA khususnya di Sektor Kelautan dan Perikanan, terutama melalui penguatan kelembagaan, peningkatan daya saing produk, penguatan pasar dalam negeri, pengendalian impor dan peningkatan ekspor.

 

Langkah-langkah yang dilakukan KKP dalam mengantisipasi MEA 2015:

 

  • Mengidentifikasi tindakan prioritas dan menyusun program akselerasi guna meningkatkan kesiapan sektor kelautan dan perikanan (KP) menghadapi MEA 2015.
  • Melakukan kegiatan sosialisasi MEA kepada masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia secara intensif guna meningkatkan kesadaran tentang pentingnya MEA.
  • Menyusun roadmap MEA 2015 sektor KP dan melaksanakan implementasi roadmap tersebut. Tidak ketinggalan akan disusun buku panduan MEA 2015 sektor KP. Nantinya buku itu akan dijadikan bahan sosialisasi MEA 2015 kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. “Termasuk ke beberapa daerah yang paling rentan terhadap dampak MEA 2015, sehingga, mampu memanfaatkan peluang secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
  • Merencanakan pendirian MEA Center sebagai bentuk kesiapan KKP dalam menghadapi MEA 2015 yang berperan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatan kesiapan menghadapi MEA. Khususnya di daerah perbatasan yang rentan terhadap dampak pasar bebas ASEAN. Pendampingan dapat berbentuk penyediaan pendampingan teknis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, informasi harga, serta informasi standarisasi produk yang telah diharmonisasi ditingkat ASEAN untuk tujuan ekspor.

WORKSHOP NASIONAL TETANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

10 Oct 14
admin
No Comments

WORKSHOP NASIONAL TETANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Dalam rangka persiapan  Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai secara efektif pada tanggal   31 Desember 2015, pada tanggal 30 september 2014 bertempat di Hotel Double Tree Hilton Jakarta, telah berlangsung acara Workshop Nasional MEA yang diprakarsai oleh direktorat Jenderal KP3K. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal KKP dan di hadiri oleh beberapa pembicara dan fasilitator dari internal KKP, BKPM dan IPB Bogor. Acara Workshop dihadiri oleh Para Pejabat es II sd IV di lingkungan Ditjen. KP3K dan Para Kepala UPT –Ditjen. KP3K.

Read More…

Agenda Strategis Membangun Kejayaan (Kembali) Maritim Indonesia (ISBN 978-602-70623-0-6)

02 Jul 14
admin
No Comments

Nusantara Initiative menginisiasi penerbitan buku agenda strategis bidang maritim ini sebagai bentuk manifestasi penguatan kembali histori kejayaan bangsa Indonesia. Modal pembangunan NKRI berupa wilayah geografi, demografi dan histori wajib patut kita apresiasi dan optimalkan pengelolaannya. Wilayah geografi nusantara dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari 70% lautan dan lebih dari 17 ribu pulau, adalah kekayaan yang tak ternilai. Penduduk nusantara yang lebih dari 240 juta saat ini yang terdiri dari berbagai suku, budaya, adat istiadat, kearifan lokal, keilmuan, keterampilan adalah potensi ilmu pengetahuan dan pasar yang menjanjikan. Histori bangsa Indonesia yang tercetak dalam tinta emas sejarah nusantara, diantaranya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram adalah bukti bahwa kita bangsa yang besar dan jaya sebagai Negara maritim.

cover buku agenda maritim

Read More…

MENATAP MASA DEPAN ENERGI PANAS BUMI INDONESIA

23 Jun 14
admin
No Comments

panasbumi

Indonesia merupakan salah satu negara terkaya sumber daya panas bumi, potensi saat ini mencapai sekitar 29 GWe (setara dengan 40% cadangan dunia) atau setara dengan 12 milyar barel minyak bumi untuk masa pengoperasian 30 tahun. Namun pemanfaatan panas bumi untuk energi listrik pada saat ini baru mencapai 1196 MW atau hanya sekitar 4% dari potensi yang tersedia. Saat ini aktifitas pengembangan panas bumi di beberapa lapangan panas bumi terhenti karena terkendala perizinan (izin pinjam pakai kawasan hutan lindung, hutan konservasi, dan izin lokasi dari Pemerintah Daerah).

Read More…