Author Archives: admin

Think Tank Poros Maritim 18.04.2017

18 Apr 17
admin
No Comments

Think Tank Poros Maritim

 NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

18.04.2017

 

  1. Dampak kebijakan MenKP, Susi Pudjiastuti membuat Pemeritah Tiongkok mengikuti jejak Indonesia dengan melakukan moratorium penangkapan ikan di sejumlah perairannya. Moratorium rencananya akan dilakukan mulai 1 Mei 2017 hingga Agustus/September 2017. Rincian wilayah yang ditutup dan masa moratoriumnya adalah adalah 35º LU perairan Laut Bohai dan Laut Kuning selama periode 1 Mei 2017 – 1 September 2017 dan 35º LU s.d. 26º30” LU Laut Kuning dan Laut Tiongkok Timur (LTT) selama periode  1 Mei 2017 – 16 September 2017. Selain itu wilayah 26º30” LU perairan LTT hingga batas maritim Fujian dan Guangdong periode  1 Mei 2017 – 16 Agustus 2017 dan 12º LU sampai dengan bagian LTS pada batas maritim Fujian dan Guangdong selama  1 Mei 2017 – 16 Agustus 2017. Moratorium tersebut bertujuan untuk mencegah habisnya stok ikan sekaligus memulihkan kembali sumber daya ikan di perairan tersebut. Thailand, Vietnam, Laos, dan Myanmar juga akan melakukan langkah serupa. Bahkan, banyak negara juga akan membentuk satgas untuk memberantas illegal fishing, seperti halnya Satgas 115 di Indonesia.
  2. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kemenkomar, Agung Kuswandono mengatakan, Indonesia memiliki potensi kelautan, terutama di pesisir dan pulau-pulau kecil yang bisa dimanfaatkan dari sisi nilai ekonomi yang menjanjikan, baik di bidang produksi maupun di bidang pariwisata, misalnya budidaya rumput laut, mutiara, dan garam. Untuk itu pihaknya akan memprioritaskan pengembangan pulau-pulau kecil dan terluar dan perbatasan.
  3. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Nunukan, Usman Hasan mengatakan, nelayan di Kabupaten Nunukan khususnya Pulau Terluar Sebatik dipastikan akan lebih sering mencari ikan di perairan Ambalat setelah mereka menerima bantuan 8 unit kapal 10 GT dari KKP. 8 kapal bantuan KKP tersebut akan di kelola oleh 6 koperasi nelayan yang ada di Nunukan maupun Kecamatan Sebatik. Selain menerima bantuan kapal, sebanyak 900 nelayan di Kabupaten Nunukan juga menerima bantuan asuransi nelayan, dari total 3000 warga yang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, khususnya di Pulau Sebatik.
  4. Performa logistik Indonesia kalah dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura. Berdasarkan Logistics Perfomance Index 2016 yang dipublikasikan Bank Dunia, performa logistik Indonesia berada pada peringkat 63 dengan nilai keseluruhan 2,98 atau turun 10 poin dibandingkan peringkat 53 tahun sebelumnya. Indonesia pada tahun ini kalah dari Singapura yang berada pada peringkat 5 (nilai total 4,11), Malaysia pada peringkat 32 (3,43), dan Thailand pada peringkat 45 (3,26). Bank Dunia memberikan peringkat terhadap kinerja logistik tersebut berdasarkan 6 indikator. Salah satu indikator penting adalah infrastruktur, yakni dilihat kualitas infrastruktur terkait perdagangan dan transportasi, seperti pelabuhan laut, jalan darat, jalan kereta api, dan teknologi informasi (TI). Untuk aspek infrastruktur, Indonesia mencatat nilai 2,65, Singapura (4,20), Malaysia (3,45), dan Thailand (3,12). Menurut release tersebut, 5 besar negara dengan kinerja logistik terbaik di dunia adalah Jerman (nilai total 4,23), Luxembourg (4,22), Swedia (4,20), Belanda 4,19 dan Singapura (4,11).
  5. Harry Haryanto, Direktur PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk (TMAS) memfokuskan perusahaanya untuk membuka rute baru di wilayah Indonesia. PT TMAS menargetkan penambahan rute baru untuk melengkapi jaringan nasional yang dikembangkan perusahaan dalam rangka menyelenggarakan program tol laut, dengan targetkan bisa menjelajahi rute di 50 pelabuhan hingga akhir tahun 2017. Hingga akhir 2016, TMAS sudah membuka rute di 27 pelabuhan, setelah menambah tujuh rute baru yakni Timika, Merauke, Malahayati, Kumai, Sampit, Seruai dan Tual. Lalu, pada kuartal I 2017, perusahaan pelayaran ini sudah menambah lima pelabuhan baru, sehingga saat ini sudah memiliki rute di 32 pelabuhan. Dengan begitu, mereka masih akan menambah 18 pelabuhan lagi hingga akhir tahun ini.

Check Our Newsletter

 

Think Tank Poros Maritim 17.04.2017

17 Apr 17
admin
No Comments

Think Tank Poros Maritim

 NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

17.04.2017

 

  1. China mulai membangun kapal serbu amfibi terbesar untuk mendukung kekuatan angkatan lautnya guna mendominasi wilayah Laut China Selatan dan Laut China Timur. Kapal ini nantinya juga akan berfungsi seperti kapal induk yang akan membawa 30 helikopter. Kapal 075 yang sedang dibangun akan jauh lebih besar dari kapal-kapal Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China sebelumnya. Kapal seberat 40.000 ton ini sedang dalam tahap konstruksi oleh sebuah perusahaan yang berbasis di Shanghai. Kapal serbu amfibi ini akan memberi kemampuan angkatan laut PLA untuk meluncurkan berbagai jenis helikopter guna menyerang kapal perang, kapal selam dan pasukan darat musuh di perairan internasional yang disengketakan.
  2. Rata-rata nilai ekspor hasil perikanan dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Persentase nilai ekspor hasil perikanan ke negara China, USA, dan Uni Eropa meningkat, masing-masing yaitu sebesar 3,2% per tahun, 9,5% per tahun, dan 6.0% per tahun.
  3. Kepala BKIPMKHP, Rina, mengungkapkan Vietnam menjadi negara penadah terbesar benih atau baby lobster (juvenil) yang diselundupkan dari Indonesia, tercatat 90 % penyelundupan benih lobster asal Indonesia dikirim ke Vietnam dan sisanya ke Singapura. Sehingga tidak mengherankan jika kini Vietnam menjadi eksportir lobster terbesar di ASEAN. Angka ekspor lobster Vietnam bahkan jauh mengalahkan Indonesia yang merupakan sumber lobster di dunia. Sebagai perbandingan, tahun 2014 Indonesia ekspor 45 ribu ton, Vietnam cuma 3 ribu ton, dan di tahun 2015, Vietnam 30 ribu ton, Indonesia hanya 3 ribu ton.
  4. President Japan Tuna Fisheries Co-operative Association Jun Yamashita, di Tokyo, mengungkapkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, bahwa tercatat ada 3.000 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal Asosiasi Pengusaha Perikanan Tuna Jepang. Mereka umumnya bekerja di kapal-kapal yang berlayar ke Samudera Hindia, Fasifik, dan Atlantik. Menteri Susi berpesan agar jangan ada perbudakan ABK di kapal-kapal perikanan Jepang, selain itu juga meminta agar ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal-kapal Jepang diberi kehidupan yang layak baik dari segi gaji, akses terhadap kesehatan, dan sikap/perlakuan. Untuk itu, Menteri Susi juga meminta daftar nama ABK asal Indonesia yang ada di sana, dan Yamashita tidak keberatan atas permintaan Menteri Susi terkait adanya laporan jumlah ABK secara regular sebagai upaya perlindungan terhadap ABK Indonesia yang ada di sana. Sebagai informasi, Jepang adalah negara dengan konsumsi ikan tuna sangat tinggi yakni 308.000 per tahun.
  5. PT PAL Indonesia (Persero) akan mengekspor kapal perang ke-2 jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) ke Filipina 27 April 2017 mendatang, dimana yang pertama telah dikirim pada Mei 2016 lalu. 2 proyek kapal perang SSV ini bernilai kontrak US$ 90 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun. Kapal perang ini dibangun langsung oleh putra-putri Indonesia di galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Kapal ini memiliki panjang 123 meter dengan lebar 21,80 meter. Kapal ini mampu melesat hingga 16 knots dengan jarak tempuh mencapai 9.360 nm hingga 30 hari, mampu mengangkut 621 penumpang dengan rincian 121 kru dan 500 pasukan. Kapal ini juga mampu mengangkut 2 helikopter sekaligus dengan tipe Black Hawk dan Agusta 109, juga mampu mengangkut beberapa kendaraan perang seperti truk hingga ambulans. Kapal SSV pesanan The Departement of National Defence Armed Forces of The Philippines ini dilengkapi dengan meriam kaliber 76 mm.

 

Check our Newsletter

Think Tank Poros Maritim 16.04.2017

16 Apr 17
admin
No Comments

Think Tank Poros Maritim

NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

16.04.2017

 

  1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) kembali menangkap 5 kapal ikan asing (KIA) ilegal yang beroperasi di kawasan perairan Indonesia hanya dalam 1 minggu di awal April ini. Setelah sebelumnya menangkap 34 (tiga puluh empat) KIA selama periode bulan Maret 2017, kali ini 5 KIA berhasil ditangkap karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal pada periode 5 – 9 April 2017. 5 (lima) kapal illegal tersebut ditangkap di perairan Selat Malaka dan perairan ZEEI Laut Cina Selatan oleh 2 armada kapal pengawas yang berbeda, yaitu KP HIU 12, dan KP Hiu Macan 01.
  2. Gambar satelit terbaru menunjukkan China telah memulai pembangunan konstruksi baru di Laut China Selatan (LCS) yang disengketakan. Pembangunan konstruksi baru tersebut tanda bahwa Beijing terus memperkuat jangkauan militernya di perairan perdagangan yang penting itu. Gambar satelit tersebut menunjukkan pekerjaan konstruksi baru termasuk pembukaan lahan. Mungkin, pekerjaan tersebut adalah persiapan untuk sebuah pelabuhan guna mendukung apa yang para ahli percayai sebagai instalasi militer. Kementerian Pertahanan China menekankan bahwa Kepulauan Xisha adalah wilayah yang melekat dengan China, -menggunakan nama Cina untuk kepulauan Paracel. Cina sepenuhnya menduduki Paracel pada tahun 1974 setelah memaksa angkatan laut Vietnam Selatan melepaskan kepemilikannya.
  3. Polair Polda Kalbar, mengamankan KM Nelayan Usaha Bersama beserta nahkoda dan 5 ABK-nya di wilayah perairan Muara Sebangau, Kabupaten Sambas, karena kedapatan membawa racikan bom asal Malaysia. Dari hasil pemeriksaan dari KM Nelayan Usaha Bersama itu, petugas berhasil mendapatkan TNT sebanyak 10 ons, detonator sebanyak 15 buah, ammonium nitrat pupuk sebanyak 200 kilogram, alat pemicu ledakan, korek api sebanyak satu kotak besar, satu unit kompresor, 30 buah botol kaca, 20 botol air mineral, 25 kilogram batu, tiga buah fiber berisi es dan palka kapal berisi es. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di atas kapal, nahkoda kapal mengaku bahwa bahan bom itu untuk melakukan penangkapan ikan di daerah Kepulauan Natuna Provinsi Kepri. Kasus ini dapat diduga telah melanggar UU Darurat No. 12/1951 tentang Bahan Peledak sub pasal 84 ayat 1 dan 2 UU No. 45/2009 perubahan atas UU No. 31/2004 tentang Perikanan.
  4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyelenggarakan Temu Teknis Ahli Ukur Kapal sebagai upaya menyamakan persepsi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengukuran kapal khususnya terkait dengan masalah verifikasi atau pengukuran ulang kapal penangkap ikan. Dirjen Hubla sejak Juli 2015 telah membuat surat edaran tentang verifikasi atau pengukuran ulang kapal-kapal penangkap ikan sebagai salah satu upaya gerakan nasional penanggulangan kegiatan IUU fishing vessel dan sebagai quick respon pengawasan, pengendalian dan penertiban kapal penangkap ikan.
  5. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto akan memprioritaskan penataan kawasan budidaya terintegrasi di sentra produksi budidaya air payau di 12 kabupaten. Rehabilitasi saluran irigasi tersier tambak udang vannamei akan dilakukan di Kabupaten Mamuju Utara, Lampung Timur, dan Kolaka. Sedangkan rehabilitasi saluran irigasi tersier tambak udang windu akan dilakukan di Kutai Kartanegara, Pangandaran, dan Kota Tarakan. Untuk program silvofishery (polikulture udang windu, bandeng dan rumput laut) di Bekasi. Sedangkan untuk kolam udang galah akan dilakukan di Kabupaten Pangandaran, Garut, Banjar, Ciamis, Subang, dan Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini untuk menjawab kurang tertatanya infrastruktur lahan budidaya khsususnya tambak tradisional dengan baik, sehingga telah menurunkan tingkat produktivitas budidaya. Hingga tahun 2015, pemanfaatan lahan budidaya air payau di Indonesia baru mencapai 715.846 hektar atau sekitar 24,14 % dari potensi indikatifnya yang seluas 2,9 juta hektar. Dari luas lahan yang dimanfaatkan itu, sebesar 60 % merupakan tambak tradisional. Penataan kawasan budidaya berbasis klaster juga untuk pengelolaan dan penerapan biosecurity dengan mudah untuk pengendalian mutu dan hama.

 

Check Our Newsletter

Think Tank Poros Maritim 15.04.2017

14 Apr 17
admin
No Comments

NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

15.04.2017

  1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas II Mataram berhasil menggagalkan upaya penyelundupan puluhan benih lobster senilai Rp 1,6 Miliar. Benih lobster dibawa dengan dua koper, dan dikemas dalam plastik, berisi dakron yang lembab dan diberi oksigen. Untuk mengelabui petugas, lanjutnya, kemasan benih lobster tersebut ditutup dengan pakaian. Dari hasil pemeriksaan, ditemui 2 buah koper bewarna hitam dan biru. Satu koper bewarna hitam berisi 41 kantong, sedangkan darikoper bewarna biru didapatkan sebanyak 17 kantong. Sehingga total yang akan diselundupkan sebanyak 58 kantong. Dari ke 58 kantong tersebut, didapatkan jumlah benih lobster sebanyak 23.140 ekor, terdiri dari 21.000 ekor jenis lobster pasir dan 2.140 ekor jenis lobster mutiara.
  2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berharap Swasembada Garam Nasional segera terwujud. Untuk itu Kemenko Maritim mendukung percepatan penyusunan rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan Swasembada Garam Nasional. Dari identifikasi awal serta Rancangan Inpres tentang Percepatan Swasembada Garam Nasional yang sudah disusun, setidaknya ada 20 Kementerian serta Lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya pencapaian swasembada garam ini, baik hulunya maupun hilirnya. Oleh karena diperlukan Inpres agar dapat terkoordinasi dengan baik arahan percepatan swasembada garam nasional nantinya.
  3. Dalam rangka mempercepat capaian target road map RE–ASDP, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan tiga direktur baru pada jajaran direksi PT ASDP. Road map RE-ASDP terdiri dari Re-formulation of Business Foundation (2016), Acceleration of Commercial (2017), Services to The Nation (2018), Drive to Excellent (2019) dan Performance to The Best (2020). Sebagai catatan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan perusahaan feri pelat merah terbesar di Tanah Air bahkan di Asia dengan total jumlah armada 140 unit kapal. Saat ini, ASDP mengoperasikan 35 pelabuhan melayani 202 lintasan pelayaran penyeberangan yang menghubungkan lebih dari 240 kota dengan total panjang mencapai 24.600 kilometer, dari Sabang hingga Merauke yang menghubungkan seluruh pulau di Indonesia.
  4. Kementerian Perindustrian RI mendorong pelaku industri nasional untuk memperluas pasar ekspor ke Angola terutama produk alat transportasi dan pertahanan serta elektronika. Menperin Airlangga Hartarto telah menawarkan beberapa produk industri strategis nasional, antara lain kapal laut buatan PT PAL, pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (DI), kendaraan angkut militer buatan PT Pindad, dan gerbong kereta dari PT INKA. Upaya ini guna meningkatkan kontribusi sektor nonmigas terhadap nilai perdagangan kedua negara yang berkisar USD292,8 juta pada tahun 2016.
  5. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan semua pihak untuk terus meningkatkan daya saing wisata. Seusai menghadiri acara penyambutan kapal Cruise Pacific Eden yang pertama kalinya bersandar di Pelabuhan Benoa, Bali, Menhub berpesan untuk terus memperbaiki infrastruktur pelabuhan, agar dapat menarik kedatangan turis mancanegara ke Tanjung Benoa, Bali. Selama ini kapal pesiar yang datang ke pelabuhan Benoa berlabuh di ambang pintu masuk Pelabuhan. Dengan bersandarnya kapal pesiar di dermaga pelabuhan Benoa menambah kenyamanan wisatawan asing yang berkunjung ke Bali.

 

Now Check our Newsletter

Think Tank Maritim 14.04.2017

14 Apr 17
admin
No Comments

NUSANTARA INITIATIVE

dan

PELOPOR MARITIM INDONESIA (PORMAR)

Think Tank Poros Maritim

14.04.2017

 

  1. Pada Semester I-2016, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berhasil membukukan laba bersih Rp 88,5 miliar atau tumbuh 22 % dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebesar Rp 72,5 miliar. Perseroan juga membukukan pendapatan sebesar Rp 1,11 triliun atau tumbuh 3 % dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebesar Rp 1,08 triliun. Pada tahun 2016, perseroan membidik target pendapatan sebesar Rp2,6 trilliun atau tumbuh 118 % dibandingkan realisasi 2015 sebesar Rp 2,2 triliun. Sedangkan, laba bersih perseroan ditargetkan sebesar Rp 248 miliar hingga akhir tahun 2016, atau tumbuh 110 % dibandingkan realisasi 2015 sebesar Rp 224 miliar. Adapun total kebutuhan investasi untuk 2016 sekitar Rp 2,3 triliun. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan perusahaan feri pelat merah terbesar di Tanah Air bahkan di Asia dengan total jumlah armada 139 unit kapal. Saat ini, ada 195 lintasan pelayaran penyeberangan yang dilayani ASDP, dengan total panjang mencapai 24.600 kilometer, dari Sabang hingga Merauke yang menghubungkan seluruh pulau di Indonesia.
  1. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Agung Setya menuturkan pihaknya fokus membantu pembenahan pelabuhan di Indonesia, termasuk mengawal sistem no sevice no pay, yaitu jika tidak ada pelayanan di pelabuhan maka tidak diperbolehkan ada pengenaan tarif apa pun. Hal itu terkait dengan dugaan tindak pungli di Terminal Peti Kemas Palaran Samarinda, yang diduga dilakukan oleh pengurus Komura. Agung menuturkan di sana diketahui tidak ada aktivitas tenaga kerja bongkar muat, namun Komura tetap meminta tarif kepada PT PSP, selaku pengelola dan operator terminal peti kemas. Dari hasil analisa dokumen sejak 2010 hingga 2016, terdapat dana sebesar Rp180 miliar yang diduga hasil pemerasan pengurus Komura. Agung mengatakan Rp 180 miliar itu hanya di terminal peti kemas Palaran saja, berbeda lagi di Pelabuhan Muara Barau. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 perusahaan bongkar muat yang ada di Muara Berau, dan diketahui bahwa sepanjang 2010-2016 terdapat jumlah dana yang diterima Komura mencapai lebih dari Rp2 triliun.
  2. Pengusaha angkutan mendukung rencana pengoperasian kapal Roll On – Roll Off (Ro-Ro) Jakarta Surabaya dalam waktu dekat ini. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengungkapkan, dengan memanfaatkan Ro-Ro dapat memangkas biaya operasional truk seperti BBM, uang tol serta terhindar dari kemacetan. Keuntungan lainnya, jumlah ritase operasional akan bertambah menjadi sekitar 7 sampai 8 rit /bulan dibanding lewat darat hanya 5 sampai 6 rit/bulan, karena Jakarta – Surabaya dapat ditempuh 18 jam menggunakan Ro-Ro dibanding lewat darat sekitar 30 jam. Sebagai catatan, saat ini tiap hari sekitar 1000 unit kendaraan angkutan barang berbagai ukuran termasuk trailer/angkutan petikemas beroperasi Jakarta-Surabaya (PP). Sementara satu unit Ro-Ro mampu mengangkut 250 unit truk, dan direncananya Ro-Ro Jakarta – Surabaya akan beroperasi rutin tiap hari.
  3. Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, berencana merevitalisasi Pelabuhan Kamal Timur untuk menjadi pusat kuliner dan pasar malam demi meningkatkan minat dan kunjungan pariwisata. Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Bangkalan Lily Setyawati mengungkapan, walau pelabuhannya saat ini cukup terbengkalai, lokasinya masih strategis untuk menjadi tujuan wisata bahari, salah satunya untuk mendukung destinasi terakhir rangkaian acara Majapahit Travel Fair (MTF) 2017 yang melibatkan peserta dari sekitar 20 negara, di antaranya Prancis, Italia, Arab Saudi, Singapura, dan Cina. Selama ini Bangkalan hanya dianggap sebagai tujuan wisata singgah. Akan tetapi, setelah acara MTF 2017, pihaknya berharap kabupaten itu dapat menjadi destinasi utama.
  4. Indonesia resmi melayani jasa pemanduan di Selat Malaka dan Singapura. Kementerian Perhubungan telah menunjuk Pelindo I untuk melakukan pemanduan di ke-2 selat tersebut. Ke-2 perairan tersebut merupakan salah satu kawasan terpenting jalur laut di Kawasan Asia Tenggara. Meskipun jalur laut sempit, namun banyak dilalui kapal dari berbagai negara setiap tahunnya. Data Kementerian Perhubungan terdapat sekitar 70.000- 80.000 kapal pertahun baik itu kapal kargo maupun kapal tanker yang berlayar melintasi kedua selat tersebut. Dengan diresmikannya Pelayanan Pemanduan di Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura oleh Menteri Perhubungan, menunjukkan keseriusan Indonesia terhadap peningkatan keselamatan pelayaran di jalur internasional tersebut. Hal ini juga menjadikan Indonesia menjadi Negara (littoral states) pertama yang menyelenggarakan pandu secara resmi pertama di selat Malaka dan Selat Singapura.

Now Check our Newsletter